Siaga 98 Desak Prabowo Evaluasi Dugaan Kebocoran Informasi Rapat Strategis: "Negara Tidak Boleh Kalah oleh Kebocoran Internal"

JAKARTA – Simpul Aktivis Angkatan 98 (Siaga 98) mendesak Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan informasi di lingkungan pemerintahan menyusul munculnya pemberitaan mengenai dugaan kebocoran informasi dari sebuah rapat strategis tingkat tinggi.

Desakan tersebut disampaikan Koordinator Siaga 98, Hasanuddin, yang menilai apabila informasi dalam pemberitaan tersebut benar, maka persoalan utamanya bukan sekadar isi rapat yang menjadi perhatian publik, melainkan dugaan adanya kebocoran informasi dari forum yang semestinya bersifat terbatas dan memiliki tingkat kerahasiaan tinggi.

"Publik berhak mempertanyakan bagaimana informasi dari pertemuan yang bersifat strategis dapat keluar ke ruang publik. Siapa yang membocorkannya dan melalui mekanisme apa? Pertanyaan ini harus dijawab melalui evaluasi yang objektif, bukan dibiarkan menjadi ruang spekulasi," ujar Hasanuddin, Senin (20/7/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul laporan media yang menyebut adanya informasi dari sebuah pertemuan strategis pemerintahan yang dikabarkan turut membahas nama mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.

Soroti Sistem Pengamanan Informasi Negara

Menurut Hasanuddin, setiap rapat yang melibatkan Presiden bersama pejabat tinggi negara semestinya memiliki standar pengamanan informasi yang sangat ketat karena menyangkut kebijakan strategis, keamanan negara, maupun tata kelola pemerintahan.

Karena itu, apabila benar terjadi kebocoran informasi, hal tersebut dinilai sebagai persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai peristiwa biasa.

"Forum strategis negara bukan ruang yang dapat diakses secara bebas. Apabila informasi yang bersifat terbatas dapat keluar, berarti ada aspek pengamanan yang harus dievaluasi secara menyeluruh," tegasnya.

Minta Audit Sistem Kerahasiaan Pemerintah

Siaga 98 meminta Presiden Prabowo tidak hanya menelusuri dugaan sumber kebocoran, tetapi juga melakukan audit terhadap sistem pengamanan informasi di seluruh lingkungan pemerintahan.

Evaluasi tersebut, menurut Hasanuddin, perlu mencakup berbagai aspek, antara lain:

• mekanisme pengelolaan dokumen strategis;
• pengendalian akses terhadap informasi rahasia;
• sistem distribusi dokumen internal;
• penerapan standar kerahasiaan dalam rapat-rapat terbatas;
• serta pengawasan terhadap pihak-pihak yang memiliki akses terhadap informasi strategis negara.

"Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk terhadap tata kelola dokumen dan sistem pengamanan informasi agar kejadian serupa tidak terulang," katanya.

Jaga Kepercayaan Publik

Hasanuddin menilai penguatan sistem keamanan informasi bukan hanya penting untuk melindungi kebijakan pemerintah, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan.

Menurutnya, setiap dugaan kebocoran informasi harus ditangani secara profesional berdasarkan fakta dan mekanisme hukum yang berlaku, tanpa mengedepankan asumsi ataupun tuduhan yang belum terbukti.

"Evaluasi yang objektif penting agar kepercayaan publik tetap terjaga sekaligus memastikan tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk membocorkan informasi strategis negara," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintahan yang kuat tidak hanya diukur dari kualitas kebijakan yang dihasilkan, tetapi juga dari kemampuan menjaga kerahasiaan informasi strategis yang berkaitan dengan kepentingan negara.

Hindari Spekulasi, Utamakan Fakta

Siaga 98 juga mengingatkan agar polemik mengenai dugaan kebocoran informasi tidak berkembang menjadi ruang spekulasi yang dapat menimbulkan kegaduhan publik.

Organisasi tersebut mendorong pemerintah melakukan pemeriksaan secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan apabila memang terdapat indikasi pelanggaran terhadap sistem pengamanan informasi negara.

"Negara harus memastikan setiap informasi strategis terlindungi sesuai prosedur. Jika memang ada kelemahan dalam sistem, maka harus segera diperbaiki demi menjaga integritas pemerintahan dan kepentingan nasional," pungkas Hasanuddin.

Fredy Legito