Sengketa Plasma Sanggau Berakhir Damai, Lahan 27,79 Hektare Dikembalikan kepada Flapinus Ain; Tim Lawyer and Friend Apresiasi Profesionalisme Ditreskrimum Polda Kalbar

SANGGAU – Sengketa yang berkaitan dengan dugaan ketidakadilan dalam pengelolaan dan pembagian hasil plasma perkebunan kelapa sawit yang melibatkan Flapinus Ain dengan pihak yang berkaitan dalam pengelolaan Koperasi Plasma Tampun Juah, Kabupaten Sanggau, resmi berakhir melalui penyelesaian damai dengan pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice/RJ).

Penyelesaian tersebut tidak hanya mengakhiri proses hukum yang sebelumnya bergulir, tetapi juga menghasilkan kesepakatan substantif berupa pemulihan hak atas lahan plasma yang menjadi objek perselisihan. Kesepakatan ini dinilai menjadi solusi yang memberikan kepastian hukum, mengedepankan musyawarah, serta memulihkan hubungan baik di antara para pihak.

Atas tercapainya penyelesaian tersebut, Tim Hukum Lawyer and Friend yang dipimpin Yayat Darmawi, S.E., S.H., M.H., menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kalimantan Barat, yang dinilai telah menangani pengaduan secara profesional, objektif, proporsional, serta mengedepankan penyelesaian yang berorientasi pada rasa keadilan.

Menurut Yayat Darmawi, perkara tersebut berawal dari pengaduan yang diajukan melalui Nomor: 033/DPD/YLBH/2025 pada Desember 2025 terkait dugaan tindak pidana dan persoalan hukum dalam sengketa yang melibatkan kliennya, Flapinus Ain.

"Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat yang telah menangani pengaduan kami secara profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ujar Yayat Darmawi, Jumat (17/7/2026).

Ia juga memberikan penghargaan kepada AKP Lufhie, S.H., M.H., selaku Kanit Unit I Ditreskrimum Polda Kalbar, beserta seluruh personel yang terlibat dalam proses penanganan perkara.

"Kami sangat menghargai proses penanganan perkara yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Kami juga memberikan apresiasi kepada AKP Lufhie, S.H., M.H., beserta seluruh tim atas dedikasi, integritas, dan profesionalisme dalam menangani perkara ini," katanya.

Sengketa Berakhir Melalui Musyawarah dan Restorative Justice

Yayat menjelaskan bahwa setelah melalui serangkaian komunikasi, klarifikasi, dan mediasi yang difasilitasi oleh Ditreskrimum Polda Kalbar, para pihak akhirnya mencapai kesepakatan damai melalui mekanisme Restorative Justice.

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut, kuasa hukum Flapinus Ain secara resmi mengajukan permohonan pencabutan pengaduan kepada Ditreskrimum Polda Kalbar melalui surat Nomor: 033/L&F/XII/2026 tertanggal 16 Juli 2026.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa pencabutan pengaduan dilakukan karena telah tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat antara Flapinus Ain dengan Zamrudin Wilson, sehingga tidak terdapat lagi kepentingan hukum untuk melanjutkan proses pengaduan yang sebelumnya telah diajukan.

Lebih dari sekadar penghentian sengketa, para pihak juga mencapai kesepakatan penting terkait objek yang menjadi pokok perselisihan.

Flapinus Ain dan Zamrudin Wilson sepakat bahwa lahan plasma seluas 27,79 hektare yang selama ini dikelola melalui Koperasi Plasma Tampun Juah dikembalikan kepada Flapinus Ain untuk dikelola sendiri sebagai pemilik hak atas lahan tersebut.

Kesepakatan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses perdamaian. Dengan dikembalikannya pengelolaan lahan kepada Flapinus Ain, seluruh perselisihan yang sebelumnya timbul terkait dugaan ketidakadilan dalam pengelolaan maupun pembagian hasil plasma dinyatakan selesai melalui jalan musyawarah, tanpa harus berlanjut ke proses litigasi.

Menurut Yayat Darmawi, pemulihan hak tersebut menjadi bukti bahwa penyelesaian melalui dialog mampu menghadirkan keadilan yang nyata bagi seluruh pihak.

"Setelah hak-hak para pihak dipulihkan melalui kesepakatan damai, klien kami memilih menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan demi terciptanya kepastian hukum sekaligus menjaga hubungan baik di kemudian hari," jelasnya.

Restorative Justice Dinilai Hadirkan Kepastian Hukum dan Keadilan

Yayat menilai pendekatan Restorative Justice merupakan bentuk penegakan hukum modern yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mengutamakan dialog, pemulihan hak, musyawarah, serta penyelesaian yang memberikan manfaat bagi seluruh pihak.

Menurutnya, mekanisme tersebut telah mampu menghadirkan penyelesaian yang berkeadilan karena seluruh pihak memperoleh ruang untuk menyampaikan kepentingannya hingga tercapai kesepakatan bersama.

"Penyelesaian melalui Keadilan Restoratif ini menjadi solusi yang baik karena tidak hanya meringankan beban klien kami, Bapak Flapinus Ain, tetapi juga mampu menjaga hubungan baik di antara para pihak yang sebelumnya bersengketa. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dapat berjalan secara tegas sekaligus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan," ungkapnya.

Ia berharap mekanisme Restorative Justice dapat terus diterapkan terhadap perkara-perkara yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Harapan kami, pendekatan seperti ini dapat terus dikembangkan sehingga masyarakat memperoleh keadilan yang lebih cepat, memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, serta mampu menciptakan penyelesaian yang berkeadaban," tambahnya.

Apresiasi kepada Ditreskrimum Polda Kalbar

Tim Lawyer and Friend kembali menyampaikan penghargaan kepada Ditreskrimum Polda Kalbar yang dinilai berhasil memfasilitasi komunikasi hingga tercapainya kesepakatan damai.

Menurut mereka, penyelesaian tersebut membuktikan bahwa proses penegakan hukum dapat tetap berjalan sesuai aturan, namun tetap membuka ruang penyelesaian secara damai apabila seluruh pihak telah memperoleh keadilan dan sepakat mengakhiri perselisihan.

Dengan diajukannya permohonan pencabutan pengaduan tersebut, pihak kuasa hukum berharap proses administrasi penyelesaian perkara dapat segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga seluruh pihak dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal, menghormati isi kesepakatan, serta menjaga hubungan yang harmonis.

Tim Lawyer and Friend juga berharap sinergi antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan para pencari keadilan terus diperkuat sehingga penyelesaian setiap perkara tidak hanya berorientasi pada aspek penegakan hukum, tetapi juga mampu menghadirkan perdamaian, kepastian hukum, kemanfaatan, serta rasa keadilan yang berkeadaban.

Dengan tercapainya kesepakatan damai tersebut, Flapinus Ain dan Zamrudin Wilson berkomitmen menghormati seluruh isi kesepakatan, termasuk pengembalian pengelolaan lahan plasma seluas 27,79 hektare kepada Flapinus Ain untuk dikelola secara mandiri. Kedua belah pihak juga sepakat mengakhiri seluruh perselisihan yang selama ini terjadi serta menjaga hubungan baik demi terciptanya kepastian hukum, ketenteraman, dan kondusivitas di tengah masyarakat.

Penyelesaian perkara ini diharapkan menjadi contoh bahwa dialog, musyawarah, dan pendekatan Restorative Justice dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, pemulihan hak, serta kemanfaatan bagi seluruh pihak tanpa harus selalu berakhir di meja persidangan.

Fredy Legito