Selembar Ijazah yang Terus Menguji Republik: Polemik Dokumen Jokowi Kini Bergulir ke DKPP, Saatnya Negara Benahi Sistem Arsip dan Transparansi Publik

JAKARTA – Di negara yang menjunjung supremasi hukum, setiap warga negara berhak mengajukan pertanyaan, meminta penjelasan, dan menempuh jalur hukum untuk memperoleh kepastian. Namun ketika satu dokumen yang telah digunakan dalam berbagai tahapan pencalonan pejabat publik selama puluhan tahun terus menjadi objek sengketa di berbagai lembaga negara, muncul pertanyaan yang lebih besar: apakah persoalan sesungguhnya terletak pada dokumen itu sendiri, atau pada sistem administrasi dan pengelolaan arsip negara?

Polemik mengenai ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, kembali memasuki babak baru. Kali ini, persoalan tersebut bergulir ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melalui sidang perkara Nomor 11-PKE-DKPP/VII/2026 yang digelar pada 21 Juli 2026.

Perlu dipahami sejak awal bahwa sidang tersebut bukan memeriksa keaslian ataupun kepalsuan ijazah Joko Widodo.

Ketua DKPP Heddy Lugito telah menegaskan bahwa objek pemeriksaan adalah dugaan pelanggaran etik yang dilakukan para komisioner KPU RI dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dengan demikian, fokus persidangan berada pada aspek etika penyelenggara pemilu, bukan pembuktian akademik mengenai dokumen pendidikan Presiden.

Satu Dokumen, Banyak Perkara

Pengadu dalam perkara ini, Bonatua Silalahi, mempersoalkan sejumlah aspek administrasi dokumen pencalonan Joko Widodo yang digunakan sejak Pemilihan Wali Kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta, hingga Pemilihan Presiden.

Beberapa hal yang dipersoalkan antara lain menyangkut legalisasi fotokopi ijazah, tanggal legalisasi, identitas pejabat yang melakukan legalisasi, hingga pengelolaan arsip oleh lembaga yang berwenang.

Seluruh keberatan tersebut diajukan melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Dalam konteks hukum, penggunaan istilah "diduga" menjadi sangat penting karena seluruh dalil yang diajukan masih harus diuji melalui proses pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun yang menarik perhatian publik bukan semata isi perkara, melainkan panjangnya perjalanan hukum yang telah ditempuh hanya untuk membahas satu dokumen akademik.

Persoalan yang awalnya tampak sederhana kini telah menjalar ke berbagai ranah hukum, mulai dari perkara pidana, perdata, sengketa informasi publik, administrasi pemerintahan, kearsipan negara, hingga etik penyelenggara pemilu.

Penjelasan Resmi UGM Sudah Berulang Kali Disampaikan

Di tengah polemik tersebut, Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai institusi penerbit ijazah telah beberapa kali memberikan penjelasan resmi.

UGM menyatakan bahwa Joko Widodo tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan dengan nomor mahasiswa 80/34416/KT/1681, masuk pada tahun 1980 dan dinyatakan lulus pada 5 November 1985.

Pihak Fakultas Kehutanan UGM juga telah menyampaikan bahwa ijazah maupun skripsi yang dimiliki Joko Widodo merupakan dokumen asli sesuai arsip universitas.

Meski demikian, polemik belum sepenuhnya berhenti.

Setelah persoalan status mahasiswa dijelaskan, muncul perdebatan mengenai skripsi. Setelah itu bergeser kepada jenis huruf, bentuk legalisasi, tanggal legalisasi, identitas pejabat penandatangan, keberadaan arsip, hingga mekanisme penyimpanan dokumen oleh lembaga kearsipan.

Situasi tersebut memperlihatkan bahwa perdebatan tidak lagi semata mengenai substansi dokumen, melainkan juga menyangkut tata kelola administrasi negara.

Hak Bertanya Harus Dihormati, Tuduhan Tetap Harus Dibuktikan

Dalam negara demokrasi, hak masyarakat untuk memperoleh informasi merupakan bagian dari prinsip keterbukaan.

Bonatua Silalahi sendiri diketahui telah menempuh berbagai jalur hukum, termasuk sengketa informasi publik.

Pada Januari 2026, Komisi Informasi Pusat memutuskan bahwa salinan ijazah yang digunakan sebagai syarat pencalonan Presiden merupakan informasi yang terbuka sesuai ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, dalam perkara berbeda terhadap Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Komisi Informasi sebelumnya menyatakan dokumen yang dimohonkan belum berada dalam penguasaan ANRI.

Seluruh proses tersebut menunjukkan bahwa mekanisme hukum memang tersedia dan dapat digunakan oleh masyarakat.

Namun demikian, hak untuk bertanya tidak serta-merta menjadi dasar untuk menyatakan suatu tuduhan sebagai fakta sebelum melalui pembuktian hukum.

Dalam negara hukum, keraguan merupakan hak setiap warga negara, tetapi tuduhan yang disampaikan sebagai fakta memiliki konsekuensi hukum apabila tidak dapat dibuktikan.

Polemik yang Menelan Waktu dan Energi Negara

Selama bertahun-tahun, polemik ini telah melibatkan berbagai institusi negara.

Polisi melakukan penyelidikan.

Jaksa melakukan penuntutan.

Hakim memeriksa perkara.

Komisi Informasi memutus sengketa informasi.

KPU memberikan penjelasan.

ANRI dimintai keterangan.

UGM berkali-kali memberikan klarifikasi.

Media massa menurunkan ribuan pemberitaan.

Kini, DKPP pun ikut memeriksa aspek etik penyelenggara pemilu.

Seluruh proses tersebut tentu menggunakan sumber daya negara, waktu, tenaga, serta biaya yang pada akhirnya berasal dari uang publik.

Meski demikian, kelelahan institusi negara tidak boleh dijadikan alasan untuk membatasi hak masyarakat memperoleh informasi.

Sebaliknya, hak memperoleh informasi juga harus dijalankan secara bertanggung jawab dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah serta proses pembuktian di hadapan hukum.

Momentum Membenahi Sistem Arsip Nasional

Terlepas dari siapa yang benar atau salah dalam polemik ini, terdapat pelajaran penting yang layak menjadi perhatian bersama.

Kasus ini memperlihatkan pentingnya pembenahan sistem dokumentasi dan arsip negara.

Ke depan, setiap dokumen pencalonan pejabat publik idealnya memiliki sistem dokumentasi digital yang lengkap, mulai dari waktu penerimaan, proses verifikasi, legalisasi, pejabat yang bertanggung jawab, hingga penyimpanan akhir dokumen.

Jejak administrasi tersebut seharusnya dapat diverifikasi secara cepat, akurat, dan aman tanpa harus membuka data pribadi yang dilindungi undang-undang.

Sistem seperti digital chain of custody terhadap dokumen pencalonan dinilai dapat menjadi solusi agar setiap dokumen memiliki rekam jejak autentik yang tidak mudah diperdebatkan.

Di sisi lain, perguruan tinggi juga dapat memperkuat sistem verifikasi ijazah berbasis digital sehingga proses autentikasi dokumen akademik dapat dilakukan secara cepat tanpa mengurangi perlindungan data pribadi.

Lebih dari Sekadar Polemik Ijazah

Polemik ini pada akhirnya tidak lagi semata mengenai Joko Widodo.

Perdebatan tersebut telah berkembang menjadi cerminan bagaimana negara mengelola arsip, membangun transparansi administrasi, serta menjaga kepercayaan publik terhadap dokumen negara.

Sidang DKPP diharapkan mampu memberikan kepastian terhadap aspek etik yang sedang diperiksa.

Apabila ditemukan adanya pelanggaran, maka pembenahan harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebaliknya, apabila tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan juga perlu disampaikan secara terbuka agar menjadi bagian dari akuntabilitas publik.

Lebih jauh lagi, polemik panjang ini hendaknya menjadi momentum bagi seluruh institusi negara untuk memperkuat sistem dokumentasi, meningkatkan transparansi, serta membangun tata kelola arsip yang modern sehingga sengketa serupa tidak lagi berlarut-larut di masa mendatang.

Karena pada akhirnya, sebuah ijazah seharusnya menjadi tanda bahwa seseorang telah menyelesaikan proses pendidikannya. Yang lebih penting adalah memastikan negara juga mampu belajar dari setiap polemik yang pernah terjadi, agar sistem hukum dan administrasi publik semakin kuat, transparan, dan dipercaya masyarakat.

Fredy Legito