LANDAK – Sengketa kepemilikan lahan Lapangan Sepak Bola Bardan Nadi (Lapangan Bardan) di Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, memasuki babak penentuan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Ngabang dijadwalkan membacakan putusan perkara perdata tersebut pada Kamis, 30 Juli 2026, setelah seluruh tahapan persidangan, pembuktian, dan penyampaian kesimpulan dari para pihak dinyatakan selesai.
Perkara ini menjadi perhatian publik karena menyangkut klaim kepemilikan atas lahan yang selama ini digunakan sebagai fasilitas umum. Di satu sisi, ahli waris almarhum M. Said bin Umar Digul menyatakan tanah tersebut merupakan warisan keluarga yang belum pernah dialihkan kepada pihak lain. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Landak menyatakan memiliki dasar hukum berupa Sertifikat Hak Pakai yang telah diterbitkan secara sah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Landak.
Menjelang pembacaan putusan, salah seorang ahli waris, Nuzulawati, berharap majelis hakim menjatuhkan putusan yang objektif, independen, serta berlandaskan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan.
"Semoga majelis hakim dalam menjatuhkan putusan benar-benar berpedoman pada hati nurani, menjunjung tinggi keadilan, serta mendasarkan pertimbangannya pada fakta hukum dan alat bukti yang telah diperiksa di persidangan, tanpa dipengaruhi oleh intervensi dari pihak mana pun," ujarnya.
Nuzulawati menjelaskan bahwa keluarganya mengklaim memiliki tanah seluas sekitar 9.215 meter persegi yang berlokasi di Jalan Pemuda atau Jalan Raya Ngabang–Pontianak, RT 002 RW 005, Desa Tungkul, Kecamatan Ngabang.
Menurutnya, hak kepemilikan tersebut didasarkan pada Surat Gewest Westerafdeeling van Borneo tertanggal 26 Juli 1939 serta Surat Jual Beli tertanggal 12 Maret 1952, yang menurut pihak keluarga diwariskan secara turun-temurun dari Umar Digul bin Tunggal, kemudian kepada M. Said bin Umar Digul, hingga kepada para ahli waris saat ini.
Namun demikian, pihak keluarga mengaku terkejut setelah mengetahui terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 132/Desa Hilir Kantor dengan Surat Ukur Nomor 3917/Hilir Kantor/2022 seluas 8.693 meter persegi atas nama Pemerintah Kabupaten Landak.
Menurut Nuzulawati, keluarganya tidak pernah menjual, menghibahkan, menyerahkan, ataupun memberikan persetujuan penggunaan tanah tersebut kepada pemerintah daerah.
"Kalau memang diterbitkan hak pakai, tentu seharusnya ada persetujuan dari pemilik tanah. Kami merasa hal itu tidak pernah terjadi," katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa dokumen kepemilikan asli yang sebelumnya pernah diajukan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Landak untuk proses penerbitan sertifikat hak milik diduga tidak lagi berada dalam penguasaan keluarga.
Menurut pengakuannya, dokumen tersebut tidak pernah dikembalikan sehingga pihak keluarga berencana melaporkan dugaan hilangnya dokumen tersebut kepada aparat penegak hukum.
"Kami menduga dokumen asli kepemilikan tanah kami hilang saat proses pengurusan di BPN. Karena itu kami akan melaporkannya kepada pihak berwenang agar dapat diproses sesuai hukum yang berlaku," ujarnya.
Nuzulawati juga berharap putusan pengadilan nantinya mampu memberikan kepastian hukum serta melindungi hak masyarakat.
"Saya akan berjuang sampai mati untuk mempertahankan hak keluarga kami. Kami hanya mencari keadilan dan kepastian hukum," tegasnya.
Kuasa Hukum Pertanyakan Dasar Terbitnya Sertifikat
Kuasa hukum penggugat, Arry Sakurianto, menjelaskan bahwa sengketa tersebut telah berlangsung sejak tahun 2023.
Ia menerangkan bahwa perkara yang sebelumnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hanya menyangkut aspek administratif penerbitan sertifikat.
Sementara gugatan yang kini diperiksa oleh PN Ngabang berfokus pada aspek keperdataan, khususnya mengenai dasar kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa.
Menurut Arry, penerbitan Sertifikat Hak Pakai seharusnya didukung oleh data fisik maupun data yuridis yang lengkap, termasuk adanya dasar hukum mengenai perolehan hak atas tanah tersebut.
"Yang kami pertanyakan adalah dasar pemerintah daerah memperoleh tanah tersebut. Klien kami menyatakan tidak pernah menyerahkan ataupun mengalihkan hak atas tanah itu kepada pemerintah," ujarnya.
Pemkab Landak Optimistis Menang
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Landak tetap optimistis menghadapi putusan perkara tersebut.
Kuasa hukum Pemkab Landak, Martinus Ekok, menyampaikan bahwa hingga saat ini pemerintah daerah telah memenangkan 10 perkara yang berkaitan dengan objek sengketa tersebut dan seluruhnya telah berkekuatan hukum tetap.
Menurutnya, dua di antaranya merupakan perkara yang sebelumnya diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak.
Martinus menegaskan bahwa seluruh proses persidangan berjalan sesuai hukum acara dan kedua belah pihak telah diberikan kesempatan yang sama untuk menghadirkan alat bukti, saksi, maupun menyampaikan kesimpulan.
Ia berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperiksa di persidangan, gugatan perdata tersebut tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk membatalkan Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Landak.
Objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Landak seluas 8.693 meter persegi yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Landak pada 28 Oktober 2022.
Menanti Kepastian Hukum
Setelah para pihak menyampaikan kesimpulan pada 23 Juli 2026, seluruh perhatian kini tertuju pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang.
Putusan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap sengketa kepemilikan Lapangan Bardan yang telah berlangsung selama beberapa tahun, sekaligus menjadi dasar penyelesaian yang memberikan kejelasan bagi seluruh pihak yang bersengketa dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap proses peradilan.
Fredy Legito
0 Komentar