SAMARINDA – Besarnya nilai ekonomi batu bara yang dihasilkan dari Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan. Di tengah kontribusi sektor pertambangan yang sangat besar terhadap perekonomian nasional, manfaat ekonomi yang kembali ke daerah dinilai belum sebanding dengan nilai sumber daya alam yang terus dieksploitasi maupun dampak lingkungan yang harus ditanggung masyarakat setempat.
Ketua Dewan Pembina Yayasan Mitra Hijau (YMH), Dicky Edwin Hindarto, mengungkapkan bahwa sekitar 200 tongkang batu bara melintasi Sungai Mahakam setiap hari. Nilai ekonomi batu bara yang diangkut diperkirakan mencapai sekitar Rp2,4 triliun per hari atau setara Rp864 triliun setiap tahun.
Namun, menurut Dicky, dana yang kembali ke Kalimantan Timur melalui mekanisme dana bagi hasil hanya berkisar Rp8,56 triliun, atau sekitar satu persen dari nilai ekonomi batu bara yang keluar dari daerah tersebut.
"Kurang lebih ada sekitar 200 tongkang batu bara yang melintas di Sungai Mahakam setiap hari. Nilai ekonominya mencapai sekitar Rp2,4 triliun per hari atau sekitar Rp864 triliun per tahun. Tetapi yang kembali ke Kalimantan Timur melalui dana bagi hasil hanya sekitar Rp8,56 triliun," ujarnya.
Ketimpangan Manfaat dan Beban Lingkungan
Menurut Dicky, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan dalam tata kelola sumber daya alam. Di satu sisi, batu bara memberikan kontribusi ekonomi yang sangat besar bagi negara. Namun di sisi lain, daerah penghasil masih harus menanggung berbagai dampak sosial dan lingkungan akibat aktivitas pertambangan.
Dampak tersebut antara lain berupa kerusakan kawasan hutan, pencemaran sungai, konflik pemanfaatan lahan, serta ribuan lubang bekas tambang yang hingga kini belum seluruhnya direklamasi.
Berdasarkan data Yayasan Mitra Hijau, terdapat sekitar 1.700 hingga lebih dari 2.700 lubang bekas tambang yang masih tersebar di berbagai wilayah Kalimantan Timur.
Selain persoalan lingkungan, lubang bekas tambang juga telah menimbulkan korban jiwa. Sejak 2011, sedikitnya 51 orang dilaporkan meninggal dunia akibat tenggelam di lubang bekas tambang yang belum direhabilitasi secara memadai.
Aktivitas pengangkutan batu bara melalui Sungai Mahakam juga disebut memberikan tekanan terhadap habitat Pesut Mahakam, satwa endemik yang kini populasinya diperkirakan hanya tersisa sekitar 60 hingga 66 ekor di habitat alaminya.
Momentum Menata Ulang Arah Pembangunan
Dicky menilai kondisi tersebut seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi model pembangunan yang terlalu bergantung pada eksploitasi sumber daya alam.
Menurutnya, transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan bukan berarti menghentikan industri batu bara secara mendadak, melainkan mulai mempersiapkan diversifikasi ekonomi agar daerah tidak terus bergantung pada komoditas yang tidak dapat diperbarui.
"Kita harus mulai bertanya, apakah model pembangunan seperti ini akan terus dipertahankan? Kekayaan alam keluar dari daerah dalam jumlah sangat besar, sementara kerusakan lingkungannya tetap tinggal di sini," katanya.
Ia menambahkan, Kalimantan Timur memiliki peluang besar untuk mengembangkan berbagai sektor ekonomi baru, seperti energi terbarukan, perdagangan karbon, rehabilitasi lahan bekas tambang, jasa lingkungan, hingga penciptaan green jobs yang dinilai lebih berkelanjutan.
Menurutnya, transformasi tersebut penting agar pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
"Batu bara telah memberikan kontribusi besar bagi pembangunan Indonesia. Tetapi Kalimantan Timur juga berhak mendapatkan masa depan yang berkelanjutan dan adil bagi masyarakatnya," tutup Dicky.
Sorotan terhadap Keadilan Pengelolaan SDA
Pernyataan tersebut kembali memunculkan diskusi mengenai keadilan pembagian manfaat sumber daya alam bagi daerah penghasil.
Berbagai kalangan menilai daerah yang menjadi pusat eksploitasi sumber daya alam semestinya memperoleh manfaat ekonomi yang lebih proporsional, sejalan dengan beban sosial dan lingkungan yang ditanggung masyarakat setempat.
Di sisi lain, pengelolaan sektor pertambangan juga dinilai perlu semakin memperkuat aspek reklamasi, pemulihan lingkungan, perlindungan keanekaragaman hayati, serta pengawasan terhadap aktivitas pertambangan agar pembangunan ekonomi dapat berjalan seiring dengan prinsip keberlanjutan.
Perdebatan mengenai pembagian manfaat sumber daya alam tersebut diperkirakan akan terus menjadi perhatian, terutama di tengah meningkatnya tuntutan agar kebijakan pengelolaan sumber daya alam tidak hanya berorientasi pada penerimaan negara, tetapi juga mampu memberikan keadilan bagi daerah penghasil dan generasi mendatang.
Tim Redaksi
0 Komentar