PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak kembali melakukan penyegaran organisasi melalui rotasi dan mutasi sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, hingga pejabat pengawas. Langkah ini merupakan bagian dari strategi memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono di Aula Sultan Syarif Abdurrahman, Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (30/7/2026).
Dalam rotasi tersebut, sejumlah pejabat eselon II dipercaya mengemban amanah baru pada posisi strategis di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Derry Gunawan dilantik sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Utin Sri Lena sebagai Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pembangunan, Firayanta sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Rendrayani sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Sri Sujiarti sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Yuli Trisna Ibrahim sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Much Yamin sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta RM Nasir sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
Selain itu, Syarifah Welly dipercaya menjabat Camat Pontianak Timur. Sementara sejumlah pejabat kelurahan juga memperoleh penugasan baru, yakni Yully Wanda Sari sebagai Lurah Sungai Jawi Luar, Muliansjah sebagai Lurah Siantan Hulu, Muliawan sebagai Lurah Saigon, Nur Apriliawati sebagai Lurah Bansir Darat, dan Nur Santriana Rahayu sebagai Lurah Tanjung Hilir.
Dalam arahannya, Wali Kota Edi Rusdi Kamtono menegaskan bahwa rotasi jabatan merupakan bagian dari sistem pembinaan karier aparatur sipil negara (ASN) yang bertujuan meningkatkan efektivitas organisasi, memperkuat kapasitas birokrasi, sekaligus memberikan ruang bagi lahirnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, seluruh proses pengisian jabatan telah melalui tahapan evaluasi secara menyeluruh selama tiga hingga empat bulan. Evaluasi tersebut mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kompetensi, kinerja, kebutuhan organisasi, hingga adanya pejabat yang memasuki masa purnatugas.
"Pelantikan ini bukan sekadar seremoni pergantian jabatan, tetapi merupakan momentum untuk memperkuat komitmen, meningkatkan semangat pengabdian, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik bagi masyarakat," ujar Edi.
Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pejabat yang telah mengabdikan diri pada jabatan sebelumnya. Namun demikian, amanah baru yang diterima harus dijawab dengan peningkatan kinerja, profesionalisme, integritas, kompetensi, serta kemampuan menghadirkan solusi atas berbagai tantangan pembangunan di Kota Pontianak.
Edi menekankan bahwa birokrasi modern dituntut bekerja secara cepat, responsif, dan mampu memberikan pelayanan yang mudah, transparan, serta akuntabel kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah diminta lebih peka terhadap berbagai persoalan yang berkembang di lapangan, baik di sektor pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, transportasi, sosial, ekonomi, maupun pelayanan dasar lainnya.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kemampuan aparatur dalam menyusun perencanaan yang matang, terukur, berkelanjutan, dan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah teknis, khususnya yang membidangi infrastruktur, transportasi, serta pelayanan publik, agar setiap kebijakan maupun program pembangunan selalu mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pelaksanaannya berjalan efektif, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain profesionalisme, Wali Kota menilai komunikasi dan koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting dalam menciptakan pemerintahan yang solid. Ia meminta setiap persoalan yang muncul di lapangan segera dikomunikasikan sehingga dapat diselesaikan secara cepat melalui sinergi seluruh perangkat daerah.
"Bangun komunikasi yang baik, jangan bekerja sendiri-sendiri. Setiap persoalan harus segera dibahas bersama agar tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat maupun pelaksanaan pembangunan," pesannya.
Rotasi dan penyegaran pejabat ini diharapkan menjadi langkah strategis Pemerintah Kota Pontianak dalam memperkuat birokrasi yang profesional, adaptif, inovatif, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Dengan struktur organisasi yang semakin kuat, Pemerintah Kota Pontianak optimistis mampu mempercepat pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Sumber: Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Pemerintah Kota Pontianak.
0 Komentar