PONTIANAK – Pemerintah Kelurahan Saigon memfasilitasi mediasi antara masyarakat dan sejumlah instansi terkait mengenai rencana revitalisasi SDN 06 Pontianak Timur, Selasa (7/7/2026). Pertemuan yang berlangsung di Kantor Lurah Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas aspirasi dan pengaduan masyarakat agar pelaksanaan revitalisasi sekolah dilakukan secara terbuka, akuntabel, serta memperhatikan kepentingan warga sekitar.
Mediasi yang berdasarkan undangan dijadwalkan pukul 13.00 WIB itu dimulai sekitar pukul 14.00 WIB dan dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Lurah Saigon, Sukardi, A.Md.
Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pontianak, Kepala SDN 06 Pontianak Timur, Ketua RT 003/RW 001 Kelurahan Saigon, tokoh masyarakat, warga sekitar, serta pihak-pihak terkait lainnya.
Dalam forum tersebut, Kepala SDN 06 Pontianak Timur menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas munculnya kesalahpahaman terkait rencana revitalisasi sekolah. Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini pekerjaan fisik revitalisasi belum dimulai sehingga belum terdapat aktivitas pembangunan di lokasi sekolah.
Terkait isu yang berkembang mengenai dugaan penjualan material bangunan, Kepala SDN 06 Pontianak Timur menegaskan bahwa pengelolaan aset maupun material hasil pembongkaran bukan merupakan kewenangan pihak sekolah. Menurutnya, seluruh proses pengelolaan aset dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pontianak sesuai mekanisme dan ketentuan mengenai pengelolaan barang milik daerah.
Sementara itu, Ketua RT 003/RW 001 Kelurahan Saigon menyampaikan hasil musyawarah warga yang pada prinsipnya mendukung program revitalisasi SDN 06 Pontianak Timur sebagai upaya meningkatkan kualitas sarana pendidikan. Namun, masyarakat meminta agar akses jalan yang berada di sisi pagar sekolah tetap dipertahankan karena selama ini berfungsi sebagai jalan alternatif bagi warga sekaligus jalur evakuasi ketika terjadi keadaan darurat.
Selain itu, warga juga berharap seluruh tahapan revitalisasi dilakukan secara terbuka dengan melibatkan masyarakat melalui komunikasi dan koordinasi yang baik sehingga tidak lagi menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Plt. Lurah Saigon, Sukardi, A.Md., menegaskan bahwa setiap pembangunan fasilitas pendidikan harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, koordinasi, serta partisipasi masyarakat.
Menurutnya, keterbukaan informasi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap program pembangunan pemerintah.
"Komunikasi yang baik antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat harus terus dijaga. Dengan koordinasi yang terbuka, berbagai persoalan dapat diselesaikan melalui musyawarah sehingga pembangunan dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan keresahan di tengah masyarakat," tegasnya.
Pada akhir mediasi, Plt. Lurah Saigon meminta pihak SDN 06 Pontianak Timur agar senantiasa berkoordinasi dengan Ketua RT setempat pada setiap tahapan pelaksanaan revitalisasi maupun tindak lanjut atas hasil mediasi yang telah disepakati bersama.
Koordinasi tersebut dinilai penting sebagai bentuk sinergi antara sekolah, pemerintah kelurahan, dan masyarakat agar seluruh proses pembangunan dapat berlangsung secara tertib, transparan, serta diketahui oleh warga di lingkungan sekitar.
Seluruh peserta mediasi akhirnya sepakat bahwa revitalisasi SDN 06 Pontianak Timur perlu dilaksanakan dengan tetap memperhatikan aspek keamanan lingkungan, kelancaran akses masyarakat, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta mengedepankan komunikasi yang berkesinambungan dengan masyarakat.
Melalui kesepakatan tersebut, diharapkan proses revitalisasi SDN 06 Pontianak Timur dapat berjalan lancar, akuntabel, serta memperoleh dukungan penuh dari masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Kota Pontianak.
(Bsg-Red)
0 Komentar