PONTIANAK, KALBAR – Kebijakan penerapan retribusi pelayanan kebersihan di Pasar Flamboyan, Kota Pontianak, menuai protes dari sejumlah pedagang. Mereka mengaku keberatan karena kini diwajibkan membayar tiga jenis pungutan setiap hari.
Salah seorang pedagang, Andi, mengaku terkejut setelah menerima surat pemberitahuan dan kupon pembayaran retribusi pelayanan kebersihan yang diterbitkan Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Besaran retribusi tersebut ditetapkan sebesar Rp2.100 per hari atau sekitar Rp52.800 per bulan.
“Kami tiba-tiba menerima surat dan kupon pembayaran. Seharusnya sebelum aturan ini diberlakukan, ada sosialisasi yang jelas kepada seluruh pedagang,” ujarnya, Jumat (10/7/2026).
Menurut para pedagang, sebelum retribusi kebersihan diterapkan, mereka telah membayar dua jenis pungutan lainnya, yakni retribusi kepada asosiasi pasar sebesar Rp4.000 per hari dan retribusi kepada Dinas Perdagangan sebesar Rp3.000 per hari.
Dengan tambahan retribusi kebersihan dari DLH sebesar Rp2.100 per hari, total pungutan yang harus dibayarkan pedagang mencapai Rp9.100 per hari.
Keluhan serupa juga disampaikan pedagang lainnya, Agus. Ia mempertanyakan urgensi penerapan retribusi baru tersebut, mengingat sebelumnya telah ada pungutan yang dibayarkan setiap hari.
“Kami ingin kejelasan, apakah dua retribusi sebelumnya belum mengakomodasi biaya kebersihan? Kalau setiap lapak dikenakan pungutan kebersihan, jumlahnya tentu cukup besar,” katanya.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Usmulyono, menjelaskan bahwa retribusi pelayanan kebersihan bukan merupakan kebijakan baru. Menurutnya, pungutan serupa pernah diterapkan beberapa tahun lalu dan kini diberlakukan kembali.
Ia menyebut, berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pasar Flamboyan menjadi satu-satunya pasar yang belum menerapkan retribusi kebersihan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah.
“Dasar hukumnya sudah ada di Peraturan Daerah. Jika retribusi ini tidak dipungut, maka akan menjadi temuan dalam pemeriksaan dan berpotensi berdampak pada pemerintah daerah,” jelasnya.
Terkait minimnya sosialisasi yang dikeluhkan pedagang, DLH membantah tudingan tersebut. Pihaknya mengklaim telah melakukan sosialisasi sebanyak enam kali melalui berbagai cara, mulai dari penyampaian informasi melalui asosiasi pasar, penerbitan surat edaran Wali Kota Pontianak, pemasangan spanduk, hingga sosialisasi langsung ke lapak-lapak pedagang.
Usmulyono berharap para pedagang dapat memahami kebijakan tersebut karena retribusi kebersihan dinilai penting untuk mendukung pengelolaan sampah di Pasar Flamboyan.
“Apabila sampah tidak ditangani setiap hari, tempat penampungan akan penuh dan kondisi tersebut tentu dapat mengganggu aktivitas perdagangan di pasar,” pungkasnya.
Catatan Redaksi:
Pemberitaan ini disusun berdasarkan keterangan para pedagang dan penjelasan resmi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak terkait sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
0 Komentar