Breaking News

Resmi! Pemerintah Bentuk 7 Kejaksaan Negeri Baru, Kejari Kubu Raya Hadir Perkuat Penegakan Hukum di Kalimantan Barat

Resmi! Pemerintah Bentuk 7 Kejaksaan Negeri Baru, Kejari Kubu Raya Hadir Perkuat Penegakan Hukum di Kalimantan Barat


JAKARTA – Pemerintah Republik Indonesia resmi membentuk tujuh Kejaksaan Negeri (Kejari) baru di berbagai daerah di Indonesia. Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan hukum, memperluas jangkauan penegakan hukum, serta meningkatkan efektivitas kinerja Kejaksaan Republik Indonesia di daerah.


Salah satu Kejaksaan Negeri yang resmi dibentuk berada di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Kehadiran Kejari Kubu Raya diharapkan mampu mempercepat pelayanan hukum kepada masyarakat sekaligus memperkuat penanganan perkara di wilayah yang selama ini masih berada dalam cakupan kejaksaan lain.


Tujuh Kejaksaan Negeri Baru


Berdasarkan Perpres Nomor 40 Tahun 2026, pemerintah menetapkan pembentukan tujuh Kejaksaan Negeri, yaitu:

  • Kejaksaan Negeri Pangandaran;
  • Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang;
  • Kejaksaan Negeri Tana Tidung;
  • Kejaksaan Negeri Kubu Raya;
  • Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota;
  • Kejaksaan Negeri Raja Ampat; dan
  • Kejaksaan Negeri Pesisir Barat.

Ketujuh Kejaksaan Negeri tersebut menjadi satuan kerja baru di bawah Kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki wilayah hukum sesuai dengan kabupaten masing-masing.


Lokasi Kedudukan Kejaksaan Negeri


Peraturan Presiden tersebut juga menetapkan lokasi kedudukan masing-masing Kejaksaan Negeri, yakni:

  • Kejari Pangandaran berkedudukan di Parigi;
  • Kejari Kabupaten Serang di Ciruas;
  • Kejari Tana Tidung di Tideng Pale;
  • Kejari Kubu Raya di Sungai Raya;
  • Kejari Lima Puluh Kota di Harau;
  • Kejari Raja Ampat di Waisai; dan
  • Kejari Pesisir Barat di Krui.

Perkuat Pelayanan Hukum


Pembentukan Kejaksaan Negeri baru ini diharapkan dapat memperpendek rentang kendali penanganan perkara, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, mempercepat proses penegakan hukum, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum lainnya, dan para pemangku kepentingan di masing-masing wilayah.


Bagi Kabupaten Kubu Raya, keberadaan Kejaksaan Negeri sendiri dinilai menjadi langkah strategis mengingat wilayah tersebut terus berkembang sebagai kawasan penyangga Kota Pontianak dengan aktivitas pemerintahan, investasi, pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat.


Dengan hadirnya Kejari Kubu Raya yang berkedudukan di Sungai Raya, masyarakat diharapkan memperoleh akses pelayanan hukum yang lebih cepat, efektif, dan efisien, sekaligus memperkuat upaya penegakan hukum, pemberantasan tindak pidana korupsi, serta pendampingan hukum terhadap program-program pembangunan daerah.


Sumber: Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2026.

0 Komentar

© Copyright 2026 - '

Pedoman Penulisan Berita

Dalam menulis dan mempublikasikan berita, setiap penulis, kontributor, maupun pembaca diharapkan mematuhi pedoman berikut:

⚖️ Perhatikan Hukum

Pastikan seluruh informasi yang dipublikasikan tidak melanggar hukum serta tidak mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, fitnah, hasutan kekerasan, maupun aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

🔒 Hargai Privasi

Jangan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa persetujuan, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, identitas, maupun informasi sensitif lainnya yang dapat merugikan pihak terkait.

🤝 Pertimbangkan Dampaknya

Gunakan bahasa yang santun, profesional, dan berimbang. Hindari penyampaian informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan, stigma, atau merugikan individu maupun kelompok tertentu.

✔️ Verifikasi Informasi

Pastikan setiap informasi telah diverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Hindari menyebarkan berita bohong, rumor, maupun informasi yang belum terkonfirmasi.

📌 Bertanggung Jawab

Setiap penulis bertanggung jawab atas isi berita yang dipublikasikan dan siap memberikan klarifikasi apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Catatan:
Mari bersama-sama membangun ruang informasi yang akurat, profesional, aman, dan saling menghormati. Gunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab demi kepentingan publik.