Andy Lie Resmi Dilaporkan ke Polda Kalbar, Dugaan Pencemaran Nama Baik dan Laporan Palsu Masuk Proses Hukum
PONTIANAK – Polemik hukum yang melibatkan nama Andy Lie kini memasuki babak baru. Melalui tim kuasa hukumnya, Budiarto secara resmi mengajukan laporan pengaduan ke Kepolisian Daerah Kalimantan Barat atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik serta dugaan penyampaian laporan palsu.
Laporan tersebut disampaikan langsung oleh kuasa hukum Budiarto, Dr. Muhammad Nur, S.H., M.Pd., M.H., CFLS., dalam konferensi pers di Mapolda Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani I, Kota Pontianak, Kamis (16/7/2026).
Dalam keterangannya, Muhammad Nur menyampaikan bahwa laporan yang diajukan berlandaskan ketentuan hukum yang mengatur perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku.
"Kami secara resmi telah melaporkan dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE yang berkaitan dengan penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang, serta dugaan adanya laporan palsu. Saat ini kami menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada penyidik Polda Kalimantan Barat untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku," ujar Muhammad Nur.
Ia menjelaskan bahwa laporan tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 27A Undang-Undang ITE mengenai penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang melalui sistem elektronik, serta Pasal 433 KUHP (UU Nomor 1 Tahun 2023) yang mengatur mengenai tindak pidana pencemaran nama baik.
Muhammad Nur menegaskan bahwa negara hukum tidak memberikan ruang bagi siapa pun untuk menyampaikan tuduhan yang dapat merugikan kehormatan seseorang tanpa didukung alat bukti yang sah. Menurutnya, setiap laporan pidana harus didasarkan pada fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan semata-mata opini, asumsi, ataupun dugaan yang belum terbukti.
"Penegakan hukum harus berjalan secara profesional, objektif, dan berdasarkan alat bukti yang jelas. Tidak boleh ada pihak yang dengan mudah melaporkan atau menuduh seseorang tanpa dasar hukum yang kuat. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak memperoleh perlindungan atas nama baiknya," tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa setiap tuduhan pidana harus dibuktikan melalui proses hukum yang adil sesuai prinsip due process of law. Oleh karena itu, pihaknya berharap penyidik dapat bekerja secara independen, profesional, dan transparan dalam menangani laporan tersebut.
Menurut Muhammad Nur, laporan yang telah diterima oleh Polda Kalbar saat ini masih berada pada tahap awal penanganan sebagai laporan pengaduan. Selanjutnya, penyidik akan melakukan penelitian administrasi, klarifikasi terhadap para pihak, pengumpulan alat bukti, serta menentukan ada atau tidaknya unsur pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Pihak pelapor berharap dalam waktu sekitar 14 hari kerja telah terdapat perkembangan mengenai proses administrasi maupun tindak lanjut atas laporan yang telah disampaikan.
"Kami menghormati seluruh tahapan penyelidikan yang dilakukan penyidik. Harapan kami sederhana, yakni agar hukum ditegakkan secara objektif tanpa tekanan maupun intervensi dari pihak mana pun," tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Andy Lie maupun pihak penyidik Polda Kalimantan Barat belum memberikan keterangan resmi terkait substansi laporan tersebut.
Catatan Redaksi: Pemberitaan ini disusun berdasarkan keterangan resmi dari pihak pelapor. Seluruh dugaan yang disampaikan masih berada dalam proses hukum dan belum merupakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada pihak Andy Lie maupun pihak-pihak terkait lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Fredy Legito
0 Komentar