PONTIANAK – Polemik tapal batas antara Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya yang selama bertahun-tahun menimbulkan ketidakpastian bagi ribuan warga Perumnas IV akhirnya memasuki babak baru. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang difasilitasi Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Barat menghasilkan kesepakatan awal untuk mempercepat proses klarifikasi dan verifikasi batas wilayah sebagai dasar penyelesaian secara menyeluruh.
RDPU tersebut mempertemukan Komisi I DPRD Kalbar, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kota Pontianak, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, serta perwakilan masyarakat terdampak. Forum ini digelar sebagai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang sebelumnya disampaikan kepada DPRD Kalbar dan telah ditinjau langsung melalui kunjungan kerja anggota dewan ke lokasi saat masa reses.
Sekretaris Komisi I DPRD Kalbar, Zulfydar Zaidar Mochtar, menegaskan bahwa penyelesaian persoalan batas wilayah tidak boleh lagi berlarut-larut. Menurutnya, masyarakat sudah terlalu lama hidup dalam ketidakpastian administrasi yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik.
"RDPU ini merupakan bentuk komitmen DPRD Kalbar untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Kami mempertemukan seluruh pihak agar solusi yang dihasilkan memiliki dasar hukum yang kuat dan mengedepankan kepentingan masyarakat," ujarnya.
Verifikasi Menjadi Tahap Penentu
Dalam forum tersebut, seluruh pihak sepakat untuk melanjutkan pembahasan melalui proses klarifikasi dan verifikasi yang dijadwalkan berlangsung pada September 2026.
Tahapan ini akan menjadi penentu dalam memastikan apakah batas administrasi sebagaimana diatur dalam regulasi telah sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Pemerintah daerah akan membahas metode verifikasi, termasuk kemungkinan melakukan pengecekan langsung ke lokasi maupun pencocokan dokumen administrasi dan peta batas wilayah.
Menurut Zulfydar, verifikasi harus dilakukan secara objektif agar keputusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi nyata dan dapat diterima semua pihak.
Bukan Sekadar Garis di Peta
Persoalan tapal batas Perumnas IV tidak hanya menyangkut perubahan garis administrasi di atas peta. Sengketa tersebut telah berdampak terhadap kehidupan masyarakat dalam memperoleh berbagai layanan dasar dari pemerintah.
Selama ini warga menghadapi berbagai persoalan administrasi kependudukan, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, penanganan kebakaran hutan dan lahan, hingga urusan pertanahan dan pelayanan di Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Sebagian warga masih tercatat memiliki KTP dan Kartu Keluarga Kota Pontianak, sementara secara administratif wilayah tempat tinggalnya masuk ke Kabupaten Kubu Raya. Kondisi tersebut menimbulkan kebingungan dalam pengurusan berbagai pelayanan publik.
Karena itu, DPRD Kalbar menilai penyelesaian persoalan batas wilayah harus mengutamakan kepastian hukum sekaligus menjamin hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang tidak terhambat oleh sengketa administrasi.
Permendagri Perlu Diselaraskan dengan Fakta Lapangan
Dalam pembahasan, turut disinggung ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2020 mengenai batas wilayah. Namun demikian, menurut Zulfydar, terdapat kondisi faktual di lapangan yang perlu diverifikasi agar tidak terjadi perbedaan antara dokumen administrasi dengan realitas yang dialami masyarakat.
Oleh sebab itu, hasil verifikasi nantinya diharapkan menjadi dasar penyusunan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Pontianak dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
Kesepakatan tersebut selanjutnya akan difasilitasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebelum diteruskan kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai dasar penyelesaian sesuai mekanisme yang berlaku.
DPRD Kalbar Siap Mengawal Hingga Tuntas
Komisi I DPRD Kalbar menegaskan komitmennya untuk terus mengawal seluruh tahapan penyelesaian sengketa tapal batas hingga tercapai keputusan yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Zulfydar berharap seluruh pihak dapat menjaga komitmen yang telah dibangun dalam RDPU sehingga proses penyelesaian tidak kembali mengalami penundaan.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Kota Pontianak, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, serta seluruh unsur masyarakat yang telah membuka ruang dialog secara konstruktif demi mencari solusi bersama.
Menurutnya, semangat kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi modal penting dalam menyelesaikan persoalan yang telah berlangsung cukup lama.
"Yang paling utama adalah kepentingan masyarakat. Mereka membutuhkan kepastian status wilayah agar seluruh hak sebagai warga negara, terutama dalam pelayanan publik, dapat terpenuhi secara optimal. Kami akan terus mengawal proses ini sampai ada penyelesaian yang memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat terdampak," tegas Zulfydar.
Dengan tercapainya kesepakatan awal dalam RDPU tersebut, masyarakat kini berharap proses verifikasi yang akan dilaksanakan pada September mendatang benar-benar menghasilkan solusi konkret dan mengakhiri polemik tapal batas Perumnas IV yang selama ini menjadi persoalan berkepanjangan.
Fredy Legito
0 Komentar