MANDAILING NATAL – Operasi penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang dilakukan Tim Terpadu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, Kamis (2/7/2026), menuai beragam tanggapan dari sejumlah kalangan. Meski operasi tersebut berhasil mengamankan satu unit alat berat jenis ekskavator, sejumlah aktivis lingkungan menilai langkah tersebut belum menyentuh akar persoalan yang selama ini memicu maraknya aktivitas tambang ilegal di wilayah tersebut.
Mereka berpandangan bahwa pemberantasan PETI tidak cukup hanya dengan penyitaan alat berat atau penghentian sementara aktivitas di lapangan, tetapi harus disertai penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga menjadi aktor utama di balik kegiatan tersebut, apabila didukung alat bukti yang cukup sesuai ketentuan hukum.
Direktur Eksekutif The Madina Green Institute, Ridwandy Nasution, menyatakan bahwa aparat penegak hukum diharapkan menindaklanjuti hasil operasi tersebut melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti.
"Kami berharap komitmen pemberantasan tambang ilegal benar-benar diwujudkan melalui penegakan hukum yang menyentuh pihak-pihak yang bertanggung jawab. Jika memang terdapat bukti yang cukup, maka proses hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu," ujarnya kepada wartawan di Panyabungan, Jumat (3/7/2026).
Ridwandy juga meminta agar aparat kepolisian menindaklanjuti berbagai informasi dan dugaan yang berkembang di tengah masyarakat mengenai adanya pihak-pihak yang diduga mengendalikan aktivitas PETI di Kotanopan. Namun demikian, ia menegaskan seluruh dugaan tersebut harus dibuktikan melalui proses hukum yang objektif dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Menurutnya, penegakan hukum yang hanya berfokus pada pekerja lapangan tanpa mengusut dugaan aktor intelektual maupun pemodal tidak akan memberikan efek jera dan berpotensi membuat praktik serupa kembali terjadi.
Ia juga menyoroti beredarnya sejumlah video di media sosial yang memperlihatkan aktivitas alat berat di lokasi tambang ilegal. Menurutnya, informasi tersebut patut menjadi bahan pendalaman aparat penegak hukum untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana.
Selain dugaan pelanggaran di bidang pertambangan, Ridwandy mendorong agar penyidik juga menelusuri kemungkinan adanya tindak pidana lain apabila ditemukan bukti yang memenuhi unsur hukum, termasuk dugaan tindak pidana pencucian uang terhadap hasil kejahatan lingkungan.
Senada dengan itu, Ketua Presidium Solidaritas Mahasiswa Peduli Penyelamatan Hutan dan Lingkungan Hidup (SIPLAH), Ahmad Rifai, menilai operasi penertiban belum memberikan dampak signifikan terhadap pemberantasan PETI di Mandailing Natal.
Menurutnya, masyarakat menginginkan tindakan yang lebih konkret berupa proses hukum terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab, bukan sekadar penghentian aktivitas di lapangan.
"Harapan masyarakat adalah adanya penegakan hukum yang memberikan efek jera sehingga aktivitas tambang ilegal tidak kembali beroperasi setelah aparat meninggalkan lokasi," katanya.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang terdiri dari The Madina Green Institute, Ikatan Pelajar Al Washliyah (IPA), Jaringan Aktivis Muda Nahdliyin Nusantara, Kajian Lingkungan dan Studi Kerakyatan (KLIK-SK), Aliansi Muda Peduli Lingkungan (AMPEL), serta Peduli Konservasi Alam (PEKA), juga menyampaikan pandangan bahwa penyelesaian persoalan PETI harus dilakukan secara menyeluruh.
Mereka menilai pemerintah perlu mempercepat penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagai solusi legal bagi masyarakat, di samping melakukan penindakan terhadap praktik pertambangan ilegal.
Para aktivis mengingatkan bahwa aktivitas PETI telah lama menimbulkan berbagai dampak lingkungan, mulai dari kerusakan daerah aliran sungai, perubahan bentang alam, pencemaran lingkungan, hingga meningkatnya risiko banjir dan longsor. Selain itu, mereka juga menilai berbagai persoalan sosial yang muncul di sekitar kawasan tambang perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat pernyataan resmi dari Kepolisian Republik Indonesia maupun Kepolisian Daerah Sumatera Utara terkait desakan tersebut. Proses penegakan hukum selanjutnya masih menunggu hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan aparat berwenang.
Magrifatulloh
0 Komentar