Ratusan Warga Geruduk Kantor Gubernur Jateng Tiga Hari Berturut-turut, Tagih Janji Ahmad Luthfi Tuntaskan Persoalan Rakyat
SEMARANG – Ratusan warga dari berbagai daerah di Provinsi Jawa Tengah menggelar aksi unjuk rasa bertajuk "Jateng Guyub: Nagih Sing Janji Ngopeni" di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah selama tiga hari berturut-turut, mulai 22 hingga 24 Juli 2026. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk desakan kepada Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, agar segera merealisasikan berbagai janji serta menghadirkan solusi konkret atas sejumlah persoalan yang dinilai masih membebani masyarakat.
Peserta aksi berasal dari sedikitnya 22 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Mereka terdiri dari petani, nelayan, buruh, mahasiswa, pejuang lingkungan, hingga masyarakat yang terdampak berbagai kebijakan pemerintah.
Dalam aksinya, massa membawa berbagai tuntutan, mulai dari penyelesaian konflik agraria, penanganan kerusakan lingkungan, persoalan banjir rob, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga upaya pengentasan kemiskinan yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
Koordinator aksi, Joko Prianto, mengatakan demonstrasi tersebut bukan sekadar menyampaikan aspirasi, melainkan sebagai bentuk pengingat kepada pemerintah agar tidak berhenti pada ruang dialog semata, tetapi benar-benar menghadirkan kebijakan yang memberikan kepastian dan keadilan bagi masyarakat.
Menurutnya, berbagai kelompok masyarakat yang hadir merupakan warga yang selama ini merasa terdampak langsung oleh sejumlah persoalan sosial, ekonomi, maupun lingkungan yang hingga kini belum memperoleh penyelesaian yang memuaskan.
Selain menyampaikan tuntutan melalui orasi, massa juga menggelar prosesi budaya nyiwer, sebagai simbol doa, harapan, dan penolak bala agar roda pemerintahan di Jawa Tengah mampu berjalan lebih baik serta lebih berpihak kepada kepentingan rakyat.
Sebelum aksi berlangsung, perwakilan Jateng Guyub diketahui telah melakukan audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ahmad Luthfi menegaskan bahwa Kantor Gubernur merupakan "rumah rakyat" dan menyatakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terbuka menerima seluruh masukan dari masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi pemerintah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta dikoordinasikan dengan instansi terkait apabila diperlukan.
Aksi yang berlangsung selama tiga hari tersebut tercatat sebagai salah satu unjuk rasa terbesar di lingkungan Kantor Gubernur Jawa Tengah sepanjang tahun 2026.
Selain melakukan aksi damai, para peserta juga mendirikan posko solidaritas sebagai pusat koordinasi selama kegiatan berlangsung. Mereka menegaskan akan terus mengawal berbagai persoalan yang disampaikan hingga pemerintah menunjukkan langkah nyata dalam penyelesaiannya.
Massa berharap berbagai tuntutan yang mereka suarakan tidak berhenti pada komitmen ataupun janji semata, melainkan diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan konkret yang mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan warga di Jawa Tengah.
0 Komentar