Purbaya Disemprot DPR, Pemindahan Dana SAL Rp100 Triliun ke Himbara Tanpa Persetujuan DPR Dipersoalkan
JAKARTA – Kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memindahkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah ke bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menuai sorotan tajam dari Komisi XI DPR RI. Langkah tersebut dipersoalkan karena diduga dilakukan tanpa melalui mekanisme persetujuan DPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2026.
Persoalan ini mencuat dalam rapat kerja antara Komisi XI DPR RI dengan Kementerian Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Suasana rapat sempat memanas ketika Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit, menegur langsung Menteri Keuangan terkait kebijakan pemindahan dana tersebut.
Menurut Dolfie, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang APBN Tahun 2026, setiap penempatan atau pemindahan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) wajib memperoleh persetujuan DPR melalui mekanisme rapat resmi, bukan hanya berdasarkan komunikasi informal.
Awalnya, Dolfie meminta penjelasan mengenai besaran dana SAL yang ditempatkan pemerintah pada bank-bank Himbara.
"Tahun 2025 penempatannya berapa ya Pak, penempatan SAL di Bank Himbara?" tanya Dolfie.
Menjawab pertanyaan tersebut, Menteri Keuangan menjelaskan bahwa pada tahun 2025 dana SAL yang ditempatkan mencapai sekitar Rp200 triliun.
Namun ketika ditanya mengenai jumlah dana SAL yang dipindahkan pada tahun 2026, Purbaya tidak langsung menyebut nominalnya. Ia lebih dahulu menjelaskan alasan pemerintah melakukan pemindahan dana tersebut.
Menurut Purbaya, dana pemerintah yang tersimpan di Bank Indonesia dinilai terlalu besar sehingga sebagian dipindahkan ke sistem perbankan nasional agar likuiditas tetap terjaga.
Ia menjelaskan bahwa dana pemerintah yang berada di Bank Indonesia mencapai hampir Rp600 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp400 triliun ditempatkan di sistem perbankan, terdiri atas Rp200 triliun yang diperpanjang penempatannya hingga akhir tahun, Rp100 triliun untuk dievaluasi setiap tiga bulan, serta Rp100 triliun lainnya digunakan sebagai pengelolaan arus kas pemerintah.
Namun penjelasan tersebut belum menjawab pertanyaan utama DPR mengenai jumlah dana yang dipindahkan pada tahun 2026.
Dolfie kembali menegaskan pertanyaannya.
"Pertanyaan saya, tahun 2026 berapa SAL yang dipakai?"
Purbaya menjawab bahwa dana tersebut sebenarnya tidak digunakan, melainkan hanya dipindahkan.
"Enggak ada yang dipakai, cuma dipindah saja."
Ketika kembali didesak mengenai besarannya, Purbaya akhirnya menyebut angka Rp100 triliun.
Jawaban tersebut kemudian memunculkan pertanyaan lanjutan dari DPR mengenai apakah pemindahan dana sebesar itu telah memperoleh persetujuan DPR.
Purbaya menyatakan bahwa menurut pandangannya, persetujuan DPR tidak diperlukan karena langkah tersebut hanya merupakan bagian dari manajemen kas pemerintah.
"Tidak karena itu hanya manajemen cash saja, Pak. Enggak ada yang dipakai sama sekali uangnya," ujarnya.
Pernyataan tersebut langsung dikoreksi oleh Dolfie.
Ia menegaskan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang APBN Tahun 2026 berbeda dengan aturan pada tahun sebelumnya.
Menurutnya, seluruh penempatan maupun pemindahan dana SAL pada tahun anggaran 2026 wajib memperoleh persetujuan DPR terlebih dahulu.
"Lihat di Undang-Undang APBN 2026. SAL di mana-mana kalau ada penempatan harus persetujuan DPR. Kalau 2025 memang tidak, tapi 2026 harus dengan persetujuan DPR," tegas Dolfie.
Menanggapi hal tersebut, Purbaya mengaku akan mempelajari kembali ketentuan yang berlaku.
Ia juga menjelaskan bahwa pada tahun 2025 pemerintah sempat melakukan konsultasi dengan salah satu pimpinan DPR mengenai penempatan dana SAL.
Namun penjelasan itu kembali mendapat respons tegas dari Komisi XI.
Dolfie menekankan bahwa persetujuan DPR tidak dapat diperoleh hanya melalui komunikasi dengan anggota atau pimpinan secara pribadi.
Menurutnya, persetujuan DPR harus diputuskan melalui forum rapat resmi yang memiliki notulensi dan keputusan kelembagaan.
"Persetujuan DPR itu di rapat, Pak, bukan orang per orang. Ada notulensi rapatnya. Kapan notulensi rapatnya?" ujarnya.
Menjawab kritik tersebut, Purbaya kembali menyatakan akan mempelajari ketentuan dalam Undang-Undang APBN 2026 dan menegaskan bahwa kebijakan tersebut dilakukan semata-mata untuk menjaga stabilitas keuangan negara.
"Itu hanya dilakukan untuk niat baik menjaga kita semua," katanya.
Namun alasan tersebut kembali ditanggapi oleh anggota Komisi XI DPR RI.
Dolfie menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, niat baik saja tidak cukup apabila tidak disertai kepatuhan terhadap aturan hukum dan mekanisme konstitusional.
"Iya Pak, niat baik saja kadang-kadang enggak cukup."
Perdebatan tersebut menjadi sorotan karena menyangkut tata kelola keuangan negara, kewenangan pengelolaan kas pemerintah, serta pentingnya pelaksanaan mekanisme checks and balances antara pemerintah dan DPR sebagaimana diamanatkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.Publik kini menantikan penjelasan lanjutan dari pemerintah mengenai dasar hukum pemindahan dana SAL tersebut, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan pengelolaan keuangan negara tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan demi menjaga akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan fiskal nasional.
Indri Oktaviani/ Fredy Legito
0 Komentar