Publik Desak Kapolri Tolak Banding Kompol DK, Integritas Polri Dipertaruhkan

MEDAN – Desakan publik terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia terus menguat menyusul pengajuan banding yang dilakukan Kompol Dedi Kurniawan (DK) atas putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang dijatuhkan melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri di Polda Sumatera Utara.

Berbagai elemen masyarakat menilai proses banding tersebut kini menjadi perhatian publik karena menyangkut konsistensi institusi Polri dalam menegakkan disiplin, kode etik, dan integritas internal. Mereka meminta agar setiap keputusan diambil secara objektif, transparan, serta berdasarkan ketentuan hukum dan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

Putusan PTDH sebelumnya dijatuhkan oleh Majelis Komisi Kode Etik Polri setelah melalui proses persidangan etik. Berdasarkan informasi yang telah dipublikasikan, putusan tersebut merujuk pada sejumlah alat bukti, termasuk hasil pemeriksaan laboratorium forensik. Sementara itu, Kompol DK diketahui telah menggunakan haknya untuk mengajukan banding sesuai mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri.

Tokoh masyarakat dan pengamat sosial Sumatera Utara, Tengku Asri, menyatakan bahwa proses banding tersebut akan menjadi ujian nyata bagi komitmen Polri dalam menjaga kepercayaan publik.

Menurutnya, masyarakat berharap tidak ada perlakuan istimewa terhadap siapa pun yang diduga melakukan pelanggaran berat, terlebih jika perkara tersebut telah menjadi perhatian luas.

"Keputusan pada tingkat banding akan menjadi ukuran apakah penegakan etik benar-benar diterapkan secara konsisten kepada seluruh anggota Polri tanpa memandang jabatan maupun pangkat," ujarnya.

Senada dengan itu, praktisi hukum Rifqi Maulana, S.H., menilai bahwa proses banding harus tetap berlandaskan pada fakta persidangan, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Ia mengingatkan bahwa setiap putusan harus mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga marwah institusi kepolisian.

"Yang paling penting adalah keputusan akhir benar-benar mencerminkan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan persamaan di hadapan hukum," katanya.

Sejumlah elemen masyarakat juga menyampaikan beberapa harapan kepada Kapolri, antara lain:

• Memastikan proses banding berjalan independen, objektif, dan bebas dari intervensi.
• Mengambil keputusan berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.
• Menegaskan komitmen Polri terhadap penegakan kode etik tanpa diskriminasi.
• Menuntaskan seluruh proses hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut sesuai peraturan perundang-undangan apabila terdapat dugaan tindak pidana.

Publik menilai bahwa perkara ini bukan sekadar menyangkut nasib seorang anggota Polri, melainkan menjadi momentum penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Kini perhatian masyarakat tertuju pada keputusan akhir di tingkat banding. Mampukah Polri menunjukkan bahwa setiap anggota diperlakukan sama di hadapan aturan? Ataukah keputusan tersebut justru akan memunculkan pertanyaan baru mengenai konsistensi penegakan kode etik di tubuh Korps Bhayangkara?

Keputusan tersebut diharapkan menjadi jawaban nyata atas komitmen Polri dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan.

Rizky/ Hamzah