JAKARTA – PT Paramitra Alfa Sekuritas (PAS) bersama sejumlah nasabahnya menggugat PT Bank Central Asia Tbk (BCA) beserta jajaran direksinya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terkait hilangnya dana nasabah sebesar Rp2,58 miliar melalui transaksi pemindahan dana yang diklaim dilakukan tanpa otorisasi pada 21 November 2025.
Sidang perdana perkara tersebut telah digelar pada Senin (27/7/2026). Dalam persidangan, para penggugat diwakili oleh tim kuasa hukum dari Kantor Hukum Ismangun & Co.
Kuasa hukum penggugat, Andre Ismangun, menjelaskan bahwa perkara ini bermula dari serangkaian transaksi yang melibatkan 10 Rekening Dana Nasabah (RDN), dua rekening perusahaan, serta satu rekening pribadi. Menurut pihak penggugat, dana berpindah ke sejumlah rekening pihak ketiga yang tidak termasuk dalam daftar rekening tujuan yang telah didaftarkan (whitelist).
Penggugat juga mendalilkan bahwa transaksi tersebut tidak melalui tahapan Maker pada layanan KlikBCA Bisnis sebagaimana prosedur yang selama ini diterapkan.
"Transaksi tersebut menunjukkan pola yang tidak lazim karena dilakukan hampir bersamaan pada sejumlah RDN tanpa melalui tahapan Maker dan dialihkan ke rekening di luar whitelist," ujar Andre.
Menurutnya, transaksi tersebut semestinya tidak dapat diproses karena hanya berselang dua bulan setelah diterbitkannya Surat Edaran Bersama Self Regulatory Organization (SRO) pada 12 September 2025 oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
Dalam gugatan disebutkan bahwa ketentuan tersebut mewajibkan bank administrator RDN menerapkan sistem pengamanan berupa verifikasi whitelist, autentikasi berlapis, serta Fraud Detection System (FDS) sebagai bagian dari perlindungan terhadap dana investor.
"Berdasarkan Surat Edaran Bersama SRO, transaksi seperti ini seharusnya melewati proses validasi, verifikasi, autentikasi, serta mekanisme pendeteksian transaksi tidak wajar sebelum diproses. Namun transaksi tetap dijalankan meski ditujukan ke rekening di luar whitelist tanpa validasi yang memadai," kata Andre.
Pihak penggugat menilai dugaan kelalaian tersebut berdampak signifikan terhadap operasional PT Paramitra Alfa Sekuritas. Hilangnya dana nasabah disebut mengakibatkan penurunan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) sehingga perusahaan kehilangan status sebagai Anggota Bursa (AB) dan kini menjalankan kegiatan usaha sebagai perusahaan sekuritas non-Anggota Bursa.
Melalui gugatan perdata ini, para penggugat meminta Majelis Hakim memeriksa dan menilai apakah sistem pengamanan transaksi Rekening Dana Nasabah yang diterapkan oleh BCA telah dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum dan standar kehati-hatian yang berlaku, termasuk mekanisme validasi transaksi, autentikasi, sistem deteksi fraud, serta pengawasan terhadap transaksi yang dianggap tidak wajar.
Selain mengajukan tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil, penggugat juga berharap perkara ini menjadi momentum evaluasi terhadap sistem perlindungan dana investor di pasar modal Indonesia.
"RDN merupakan benteng utama perlindungan investor. Jika transaksi ke rekening di luar whitelist bisa lolos tanpa instruksi dan validasi yang memadai, maka kepercayaan terhadap pasar modal ikut dipertaruhkan," tegas Andre.
Ia menambahkan bahwa proses persidangan diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai standar kehati-hatian yang wajib diterapkan oleh bank administrator RDN dalam menjaga keamanan dana nasabah serta memperjelas batas tanggung jawab para pihak dalam pengelolaan sistem transaksi.
Andre juga menilai tidak tepat apabila dampak yang diduga timbul akibat persoalan sistemik sepenuhnya dibebankan kepada perusahaan sekuritas dan para nasabah.
"Kami berharap pihak BCA bersikap terbuka, mendukung evaluasi bersama, serta menghadirkan solusi konkret demi memperkuat perlindungan dana investor dan menjaga kepercayaan terhadap industri pasar modal Indonesia," ujarnya.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat tanggapan resmi dari PT Bank Central Asia Tbk maupun pihak-pihak yang menjadi tergugat terkait pokok gugatan tersebut. Sesuai asas praduga tak bersalah dan prinsip keberimbangan dalam pemberitaan, seluruh dalil yang disampaikan penggugat masih akan diuji melalui proses persidangan, dan para tergugat memiliki hak untuk menyampaikan jawaban, bantahan, serta alat bukti di hadapan Majelis Hakim.
Fredy Legito
0 Komentar