Proyek Tol Kediri–Kertosono Bernilai Triliunan Rupiah Disorot, Muncul Dugaan Penggunaan Material Tambang Ilegal; Aparat Didesak Lakukan Audit dan Penyelidikan Menyeluruh
KEDIRI, JAWA TIMUR – Pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Kediri–Kertosono Seksi 1 kembali menjadi perhatian publik setelah muncul dugaan penggunaan material konstruksi yang berasal dari aktivitas pertambangan tanpa izin (ilegal). Dugaan tersebut memunculkan desakan agar aparat penegak hukum melakukan audit dan penyelidikan secara menyeluruh terhadap rantai pasok material yang digunakan dalam proyek bernilai triliunan rupiah tersebut.
Berdasarkan informasi yang berkembang, proyek Jalan Tol Kediri–Kertosono merupakan bagian dari investasi strategis dengan nilai sekitar Rp3,73 triliun, sedangkan nilai konstruksinya diperkirakan mencapai Rp2,38 triliun, sebagaimana data yang tercantum dalam Sistem Informasi Manajemen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum.
Salah satu perusahaan yang disebut sebagai vendor pelaksana proyek adalah PT Hastari Jaya Sentosa.
Dalam pemberitaan yang beredar, muncul dugaan bahwa sebagian material berupa pasir, batu, dan tanah urug yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi berasal dari sejumlah lokasi tambang galian C yang diduga belum memiliki perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lokasi asal material tersebut disebut berada di wilayah Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Kediri. Namun demikian, informasi tersebut masih memerlukan pembuktian melalui proses pemeriksaan oleh aparat yang berwenang.
Selain dugaan asal-usul material, sorotan juga diarahkan pada aspek keterbukaan informasi proyek. Sejumlah pihak menilai papan informasi proyek yang memuat identitas pekerjaan, pelaksana, nilai kontrak, sumber pendanaan, serta informasi penting lainnya tidak terlihat di lokasi pekerjaan.
Kondisi tersebut dinilai dapat mengurangi transparansi pelaksanaan proyek dan menyulitkan masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai pekerjaan yang sedang berlangsung.
Pengamat kebijakan publik Andhi mendorong Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri untuk melakukan audit terhadap dugaan penggunaan material tambang ilegal serta potensi kerugian negara apabila ditemukan pelanggaran terkait kewajiban pajak maupun penerimaan negara dari sektor pertambangan.
Menurutnya, setiap proyek konstruksi, baik yang dibiayai oleh negara maupun swasta, semestinya hanya menggunakan material yang memiliki legalitas lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan asal-usulnya.
Ia berpendapat bahwa apabila ditemukan penggunaan material yang berasal dari aktivitas pertambangan tanpa izin, maka seluruh pihak yang diduga terlibat perlu diperiksa sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Andhi juga mengingatkan bahwa kegiatan pertambangan tanpa izin telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).
Dalam ketentuan tersebut, Pasal 158 mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin, sedangkan Pasal 161 mengatur sanksi terhadap pihak yang menampung, memanfaatkan, mengolah, mengangkut, atau memperjualbelikan hasil tambang yang diketahui berasal dari kegiatan pertambangan tanpa izin.
Selain ketentuan dalam UU Minerba, aspek hukum pidana umum juga dapat menjadi perhatian apabila terdapat dugaan keterlibatan pihak lain yang mengetahui asal-usul material namun tetap memanfaatkannya, yang tentunya harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan pembuktian sesuai ketentuan hukum.
Praktisi hukum Agung Setiawan, S.H., turut menilai bahwa dugaan tersebut perlu ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum.
Menurutnya, penanganan perkara seperti ini tidak hanya bertujuan menindak pelanggaran hukum, tetapi juga menjaga integritas proyek infrastruktur nasional yang memiliki nilai investasi sangat besar.
Ia berharap aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara profesional, independen, dan objektif terhadap seluruh pihak yang berkaitan apabila ditemukan bukti yang cukup.
Di sisi lain, hingga berita ini diterbitkan, PT Hastari Jaya Sentosa maupun pihak PT Gudang Garam belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan yang berkembang tersebut.
Media masih terus berupaya memperoleh konfirmasi dari seluruh pihak terkait guna memenuhi prinsip pemberitaan yang berimbang.
Sejumlah kalangan juga menilai pengawasan terhadap rantai pasok material konstruksi perlu diperkuat agar seluruh material yang digunakan dalam proyek infrastruktur memiliki dokumen legal, termasuk dokumen asal-usul barang dan perizinan pertambangan yang sah.
Langkah tersebut dinilai penting tidak hanya untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencegah kerusakan lingkungan, potensi kerugian negara, serta menjaga kualitas pembangunan infrastruktur nasional.
Apabila dugaan tersebut terbukti berdasarkan proses hukum yang berkekuatan hukum tetap, maka penegakan hukum diharapkan dilakukan secara tegas terhadap seluruh pihak yang bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
Hak Jawab dan Hak Klarifikasi
Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik, redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebut ataupun merasa berkepentingan dalam pemberitaan ini. Setiap penjelasan, bantahan, maupun klarifikasi yang disampaikan akan dimuat secara proporsional sebagai bentuk penerapan asas pemberitaan yang berimbang, akurat, dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Fredy Legito
0 Komentar