PONTIANAK – Pelaksanaan rehabilitasi bangunan di SD Negeri 06 Pontianak Timur menjadi sorotan setelah di lokasi pekerjaan tidak ditemukan papan informasi proyek sebagaimana lazimnya pada kegiatan yang menggunakan anggaran pemerintah. Selain itu, muncul pertanyaan mengenai mekanisme pengelolaan material bekas hasil pembongkaran bangunan sekolah yang diduga telah dikeluarkan dari lokasi pekerjaan.
Berdasarkan pantauan di lapangan, proses rehabilitasi telah berlangsung. Namun hingga saat ini belum terlihat papan informasi yang memuat identitas kegiatan, seperti nama pekerjaan, sumber pendanaan, nilai anggaran atau pagu, waktu pelaksanaan, serta penanggung jawab kegiatan.
Ketiadaan papan informasi tersebut memunculkan pertanyaan dari masyarakat mengenai keterbukaan informasi dalam pelaksanaan proyek yang didanai oleh anggaran negara.
Sejumlah warga di sekitar lokasi mengaku tidak mengetahui adanya sosialisasi sebelum pekerjaan dimulai. Bahkan, menurut informasi yang diperoleh, Ketua RT setempat disebut belum pernah menerima pemberitahuan maupun dokumen administrasi yang berkaitan dengan pembongkaran bangunan dan pengelolaan material bekas hasil rehabilitasi.
Selain persoalan keterbukaan informasi, muncul pula dugaan bahwa sebagian material bekas bangunan, seperti kayu, besi, kusen, pintu, jendela, dan material lainnya telah dikeluarkan dari lokasi pekerjaan. Informasi tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak-pihak terkait, termasuk mengenai mekanisme pengelolaan aset yang digunakan.
Apabila material tersebut merupakan bagian dari Barang Milik Daerah (BMD), maka pengelolaannya pada prinsipnya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset daerah, termasuk apabila dilakukan pemindahtanganan atau penjualan.
Pemerhati sosial dan kebijakan publik, Muksin, menilai transparansi dalam proyek rehabilitasi pemerintah tidak hanya berkaitan dengan pemasangan papan informasi, tetapi juga menyangkut pengelolaan seluruh aset negara yang berasal dari hasil pembongkaran bangunan.
"Material bekas bangunan sekolah bukan otomatis menjadi milik siapa pun. Apabila merupakan aset pemerintah, pengelolaannya harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Jika dilakukan penjualan, seharusnya terdapat administrasi yang lengkap, mulai dari pendataan aset, penilaian, persetujuan pejabat yang berwenang, hingga mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan," ujar Muksin.
Menurutnya, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan anggaran publik.
Sorotan terhadap proyek tersebut juga muncul di tengah adanya program revitalisasi sekolah yang mendapat dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Karena itu, masyarakat berharap setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun rehabilitasi benar-benar dilaksanakan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Sejumlah warga juga mempertanyakan efektivitas fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan proyek swakelola, khususnya terkait keterbukaan informasi kepada masyarakat dan pengelolaan material bekas hasil pembongkaran.
Hingga berita ini diterbitkan, media masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Kepala SD Negeri 06 Pontianak Timur, pelaksana kegiatan, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak mengenai beberapa hal, antara lain:
- Alasan belum terpasangnya papan informasi proyek di lokasi pekerjaan.
- Status dan mekanisme pengelolaan material bekas hasil pembongkaran bangunan.
- Dasar administrasi serta prosedur yang digunakan apabila terdapat pemindahtanganan material bekas.
- Bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan rehabilitasi sekolah tersebut.
Media ini memberikan ruang hak jawab dan hak koreksi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Dasar Regulasi
Beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pengelolaan aset antara lain:
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengatur hak masyarakat memperoleh informasi dari badan publik.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang menegaskan asas transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengatur prinsip transparan, efektif, efisien, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, termasuk dalam pelaksanaan swakelola.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang mengatur tata cara pengelolaan dan pemindahtanganan aset milik negara maupun daerah sesuai prosedur yang berlaku.
0 Komentar