KUBU RAYA – Proyek Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Itik di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, dengan nilai kontrak sebesar Rp14.818.857.169 yang dikerjakan oleh PT Fajar Indah Lestari menjadi sorotan setelah ditemukan sejumlah dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Berdasarkan hasil monitoring awak media pada Kamis (9/7/2026), lokasi proyek diduga minim pengawasan. Saat dilakukan peninjauan, tidak terlihat keberadaan Site Manager, pelaksana lapangan, konsultan pengawas, personel Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I Pontianak, maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan pengendalian mutu terhadap proyek bernilai hampir Rp15 miliar yang dibiayai dari anggaran negara.
Selain itu, sejumlah pekerja juga ditemukan tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) saat melaksanakan pekerjaan. Ironisnya, di area proyek terpampang spanduk yang mengimbau dan mewajibkan penggunaan APD bagi seluruh pekerja.
Temuan tersebut dinilai menunjukkan lemahnya penerapan budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), sehingga ketentuan keselamatan kerja terkesan belum diterapkan secara optimal di lapangan.
Tim monitoring juga tidak menemukan buku tamu proyek, CCTV pengawasan, maupun sistem pengendalian aktivitas pekerjaan yang lazim diterapkan dalam proyek konstruksi strategis. Situasi ini semakin memperkuat dugaan bahwa pengawasan lapangan belum berjalan secara maksimal.
Secara normatif, peaksanaan pekerjaan konstruksi wajib memperhatikan aspek keselamatan kerja, pengendalian mutu, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Sejumlah pihak mendesak Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I Pontianak untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek tersebut, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap aspek pengawasan, penerapan K3, serta kepatuhan penyedia jasa terhadap ketentuan kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila hasil evaluasi nantinya menemukan adanya pelanggaran administratif maupun pelanggaran kontraktual, pihak terkait diminta mengambil langkah sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pemberian sanksi administratif terhadap penyedia jasa apabila terbukti tidak memenuhi kewajiban pelaksanaan pekerjaan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak PT Fajar Indah Lestari, Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak, maupun Pejabat Pembuat Komitmen terkait temuan di lapangan tersebut. Seluruh pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai terdapat hasil pemeriksaan dan klarifikasi resmi dari instansi berwenang.
Tim Liputan
0 Komentar