Proyek Revitalisasi SMA Negeri 1 Pemangkat Disorot, Dugaan Ketidaksesuaian Material dan Pelaksanaan Swakelola Jadi Perhatian Publik

SAMBAS, KALIMANTAN BARAT – Proyek rehabilitasi dan revitalisasi sekolah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Sambas menjadi sorotan setelah ditemukannya sejumlah indikasi yang diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan maupun ketentuan pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil penelusuran lapangan yang dilakukan awak media, perhatian tertuju pada proyek Program Bantuan Pemerintah Revitalisasi Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Pemangkat, Kabupaten Sambas, dengan nilai anggaran sebesar Rp999.731.000.

Mengacu pada papan informasi proyek yang baru dipasang saat Awak media menanyakan terkait nilai anggaran, pekerjaan tersebut meliputi rehabilitasi Laboratorium IPA (Biologi dan Kimia), rehabilitasi toilet, ruang kesehatan, rumah dinas, serta pembangunan toilet baru. Program tersebut dibiayai melalui APBN Tahun Anggaran 2026 yang dialokasikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, khususnya Direktorat Sekolah Menengah Atas.

Dalam penelusuran di lapangan, awak media menemukan sejumlah kondisi yang diduga perlu mendapat perhatian lebih lanjut, antara lain penggunaan rangka baja ringan yang diduga memiliki ketebalan di bawah spesifikasi yang semestinya serta pemasangan lembaran atap yang diduga hanya memiliki ketebalan sekitar 0,5 milimeter. Temuan tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak pelaksana maupun instansi teknis yang berwenang untuk memastikan kesesuaiannya dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi teknis, dan dokumen perencanaan proyek.

Ditemukan penggunaan material yang diduga tidak sesuai spesifikasi kontrak maupun RAB, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas bangunan, ketahanan konstruksi, serta umur manfaat fasilitas pendidikan yang dibangun menggunakan dana negara.

Diduga Dilaksanakan Secara Swakelola

Informasi pada papan proyek menunjukkan bahwa kegiatan tersebut merupakan Program Bantuan Pemerintah Revitalisasi Sekolah Menengah Atas. Dalam program revitalisasi sekolah, pelaksanaan pekerjaan pada umumnya menggunakan mekanisme swakelola, di mana pengelolaan pekerjaan berada di bawah tanggung jawab sekolah melalui Tim Pelaksana Pembangunan (TPP/TPK) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah.

Dalam mekanisme tersebut, Kepala Sekolah bertindak sebagai penanggung jawab penerima bantuan, sedangkan pelaksanaan administrasi dan pengawasan dilakukan oleh tim yang dibentuk sesuai ketentuan.

Namun demikian, dalam praktiknya seluruh pekerjaan fisik ternyata diserahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga layaknya proyek kontraktual, maka mekanisme tersebut perlu dikaji lebih lanjut apakah telah sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah mengenai pelaksanaan swakelola.

Transparansi dan Akuntabilitas Perlu Dijaga

Sebagai proyek yang menggunakan dana APBN, pelaksanaan revitalisasi sekolah wajib mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, serta kepatuhan terhadap seluruh ketentuan teknis dan administrasi.

Selain kualitas material, masyarakat juga berhak memperoleh informasi mengenai proses pelaksanaan pekerjaan, penggunaan anggaran, serta kesesuaian pekerjaan dengan dokumen perencanaan.

Pengawasan terhadap proyek pemerintah merupakan bagian dari upaya memastikan setiap rupiah uang negara benar-benar digunakan sesuai tujuan pembangunan serta menghasilkan bangunan yang berkualitas dan aman digunakan oleh peserta didik maupun tenaga pendidik.

Tanggung Jawab Program

Berdasarkan dokumen proyek, penanggung jawab program berada pada:

• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Sekolah Menengah Atas sebagai pemberi bantuan dan pembina program;
• Kepala SMA Negeri 1 Pemangkat sebagai penerima bantuan sekaligus penanggung jawab pelaksanaan program di tingkat sekolah;
• Tim Pelaksana Pembangunan/Revitalisasi Sekolah yang dibentuk melalui keputusan kepala sekolah untuk mengelola pelaksanaan pekerjaan sesuai mekanisme swakelola.

Karena bersumber dari APBN, proyek tersebut juga berada dalam ruang pengawasan internal pemerintah maupun aparat pengawas sesuai kewenangannya.

Diharapkan Ada Klarifikasi Resmi

Sehubungan dengan adanya temuan di lapangan, masyarakat berharap pihak sekolah, Direktorat SMA Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta instansi pengawas terkait dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai spesifikasi material yang digunakan, mekanisme pelaksanaan pekerjaan, serta memastikan seluruh proses telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya ketidaksesuaian spesifikasi, penyimpangan administrasi, ataupun pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan swakelola, maka penanganannya diharapkan dilakukan sesuai mekanisme hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Jawab dan Hak Klarifikasi

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, redaksi membuka ruang Hak Jawab dan Hak Klarifikasi kepada Kepala SMA Negeri 1 Pemangkat, Tim Pelaksana Pembangunan, Direktorat Sekolah Menengah Atas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, maupun pihak terkait lainnya. Setiap penjelasan, bantahan, atau klarifikasi yang disampaikan akan dimuat secara proporsional sebagai bentuk pemberitaan yang berimbang, akurat, dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Tim Liputan