Akses Pendidikan Terhambat, Jalan Menuju SMAN 1 Sungai Ambawang Rusak Bertahun-Tahun: Lebih dari 800 Siswa Terdampak, Komite Sekolah Desak Pemerintah Segera Bertindak

KUBU RAYA, KALIMANTAN BARAT – Kondisi infrastruktur jalan menuju SMAN 1 Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, kembali menjadi sorotan. Jalan penghubung yang menjadi akses utama menuju sekolah tersebut dilaporkan mengalami kerusakan cukup parah dan telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa adanya penanganan permanen. Akibatnya, aktivitas belajar mengajar serta mobilitas masyarakat sekitar dinilai ikut terdampak.

Ketua Komite SMAN 1 Sungai Ambawang, Abdul Hafid, mengatakan kerusakan jalan bukan merupakan persoalan baru. Menurutnya, ruas jalan tersebut memang pernah diperbaiki dan diaspal, namun kondisi dasar jalan yang dinilai kurang kuat menyebabkan kerusakan kembali terjadi dalam waktu yang tidak lama.

"Kondisi jalan menuju SMAN 1 Kecamatan Sungai Ambawang ini sudah kurang baik sejak bertahun-tahun. Memang pernah dilakukan perbaikan dan pengaspalan, tetapi karena konstruksi dasar jalannya belum kuat, kondisinya kembali rusak seperti yang terlihat sekarang," ujar Abdul Hafid, Kamis (23/7/2026).

Menurutnya, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut kepentingan pendidikan serta keselamatan para siswa yang setiap hari menggunakan akses tersebut.

Lebih dari 800 Siswa Menggunakan Jalan yang Sama

Kerusakan jalan tersebut tidak hanya dirasakan oleh pihak sekolah, tetapi juga masyarakat sekitar. Setiap hari, lebih dari 800 siswa dari berbagai desa dan wilayah di Kecamatan Sungai Ambawang melewati jalan tersebut untuk menuju sekolah.

Selain digunakan oleh para pelajar, jalan itu juga menjadi akses utama warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, sehingga ketika musim hujan kondisi jalan menjadi semakin sulit dilalui dan berpotensi membahayakan pengguna jalan.

Sejumlah warga berharap adanya langkah nyata dari pemerintah agar kondisi tersebut tidak terus berlarut-larut.

Salah seorang perwakilan Ketua RT setempat menyampaikan bahwa keberadaan SMAN 1 Sungai Ambawang merupakan aset pendidikan yang melayani masyarakat luas, sehingga akses menuju sekolah seharusnya menjadi perhatian bersama.

"Sekolah ini milik kita semua. Siswanya berasal dari berbagai wilayah. Kondisi jalan sekarang sudah sangat memprihatinkan dan tidak layak digunakan untuk aktivitas pendidikan maupun aktivitas masyarakat. Kami berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret," ujarnya.

Tumpang Tindih Kewenangan Dinilai Tidak Boleh Menghambat Solusi

Dalam kesempatan tersebut, Komite Sekolah juga menyoroti persoalan kewenangan yang selama ini dinilai menjadi salah satu kendala penanganan.

Sebagaimana diketahui, pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan secara administratif ruas jalan tersebut berada di wilayah Kabupaten Kubu Raya dan pemerintahan desa setempat.

Menurut Abdul Hafid, kondisi tersebut seharusnya tidak menjadi alasan terhambatnya pembangunan.

"Kami berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai pihak yang membina SMA, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, serta Pemerintah Desa dapat duduk bersama mencari solusi. Jangan sampai persoalan kewenangan justru menghambat kepentingan pendidikan anak-anak kita," katanya.

Infrastruktur Pendidikan Dinilai Harus Menjadi Prioritas

Komite sekolah menilai bahwa pembangunan sektor pendidikan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kualitas tenaga pendidik maupun sarana belajar di dalam sekolah, tetapi juga mencakup tersedianya akses jalan yang aman dan layak.

Akses menuju sekolah merupakan bagian penting dari pelayanan pendidikan. Jalan yang rusak dikhawatirkan dapat meningkatkan risiko kecelakaan, memperlambat mobilitas siswa dan guru, serta mengganggu kelancaran proses belajar mengajar.

Masyarakat berharap pemerintah menjadikan perbaikan akses menuju SMAN 1 Sungai Ambawang sebagai salah satu prioritas pembangunan infrastruktur yang mendukung pelayanan publik, khususnya di bidang pendidikan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Barat maupun Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengenai rencana penanganan atau jadwal perbaikan jalan tersebut.

Hak Jawab dan Hak Klarifikasi

Redaksi membuka ruang Hak Jawab dan Hak Klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik. Setiap tanggapan atau penjelasan yang disampaikan akan dimuat secara proporsional sebagai bentuk penerapan prinsip pemberitaan yang berimbang, akurat, dan bertanggung jawab.

Fredy Legito