Tol Pontianak–Singkawang Kembali Mengemuka, Banggar DPR RI Dorong Masuk Prioritas APBN 2027 Demi Perkuat Akses Pelabuhan Kijing
PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT – Rencana pembangunan Jalan Tol Pontianak–Singkawang kembali menjadi perhatian serius Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dalam agenda kunjungan kerja ke Kalimantan Barat pada 15–17 Juli 2026. Meski hingga saat ini belum berstatus sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), proyek infrastruktur tersebut dinilai memiliki nilai strategis yang sangat besar untuk memperkuat konektivitas wilayah, mendukung operasional Pelabuhan Internasional Kijing, sekaligus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat.
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Syarif Abdullah Alkadrie, menegaskan bahwa informasi yang beredar mengenai pencoretan Jalan Tol Pontianak–Singkawang dari daftar PSN tidaklah benar. Menurutnya, proyek tersebut memang belum pernah ditetapkan sebagai PSN sehingga tidak pernah ada proses pencoretan sebagaimana ramai diperbincangkan di berbagai media sosial.
"Kalau ada yang mengatakan Jalan Tol Pontianak–Kijing dicoret dari PSN, itu tidak benar. Memang sejak awal jalan tol tersebut belum pernah masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional," tegas Syarif.
Ia menjelaskan bahwa saat ini proyek masih berada pada tahap Feasibility Study (FS) atau studi kelayakan yang menjadi dasar sebelum memasuki tahapan penyusunan dokumen lingkungan, penetapan trase, hingga proses pengusahaan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Akses Pelabuhan Kijing Dinilai Semakin Mendesak
Menurut Banggar DPR RI, pembangunan jalan tol tidak hanya dilihat dari kondisi lalu lintas saat ini, tetapi harus dipersiapkan sebagai kebutuhan jangka panjang.
Seiring berkembangnya Pelabuhan Internasional Kijing sebagai salah satu simpul logistik nasional di Kalimantan Barat, kebutuhan terhadap jalur transportasi berkapasitas besar dinilai semakin mendesak.
"Ke depan Pelabuhan Kijing akan menjadi pusat aktivitas logistik berskala internasional. Jika hanya mengandalkan jalan nasional yang ada saat ini, potensi kemacetan dan tingginya biaya distribusi akan sulit dihindari," ujar Syarif.
Keberadaan jalan tol diharapkan mampu mempercepat arus barang dari kawasan industri menuju pelabuhan maupun sebaliknya sehingga distribusi logistik menjadi lebih efisien.
Pelabuhan Kijing Terus Tumbuh
Urgensi pembangunan jalan tol semakin menguat seiring meningkatnya aktivitas di Pelabuhan Kijing.
Data PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025 terdapat 741 kunjungan kapal, meningkat sekitar 15 persen dibanding tahun sebelumnya.
Aktivitas bongkar muat juga terus mengalami pertumbuhan signifikan, baik untuk komoditas curah cair, curah kering maupun general cargo.
Memasuki tahun 2026, tren pertumbuhan tersebut masih berlanjut. Hingga Mei 2026 jumlah kunjungan kapal kembali meningkat hampir 29 persen, sementara volume arus barang, khususnya komoditas curah kering dan curah cair, mengalami lonjakan yang cukup tinggi.
Pelabuhan Kijing bahkan mulai melayani bongkar muat peti kemas serta memiliki kapasitas melayani kapal hingga 100.000 DWT, memperkuat posisinya sebagai gerbang perdagangan internasional Kalimantan Barat.
Terintegrasi dengan Jembatan Kapuas III
Banggar DPR RI juga mengungkapkan bahwa pembangunan Jalan Tol Pontianak–Singkawang nantinya dirancang terhubung dengan Jalan Lingkar Luar Pontianak melalui pembangunan Jembatan Kapuas III.
Dokumen Initial Design (ID) Jembatan Kapuas III disebut telah selesai disusun dan proyek tersebut telah masuk dalam rencana umum Kementerian Pekerjaan Umum.
Meski demikian, realisasi pembangunan masih bergantung pada kemampuan fiskal pemerintah pusat, mengingat kondisi ekonomi global dan dinamika geopolitik yang memengaruhi ruang anggaran negara.
Apabila seluruh jaringan tersebut dapat direalisasikan, maka konektivitas antara Pontianak, Mempawah, Bengkayang hingga Singkawang diperkirakan akan meningkat secara signifikan.
Masuk Pertimbangan APBN 2027
Dalam kunjungan kerja tersebut, Banggar DPR RI juga menyerap berbagai aspirasi pemerintah daerah yang akan menjadi bahan pembahasan dalam penyusunan APBN Tahun Anggaran 2027.
Selain pembangunan jalan tol, pemerintah daerah juga mengusulkan peningkatan Transfer ke Daerah (TKD), Dana Bagi Hasil (DBH), tambahan anggaran pendidikan dan kesehatan, hingga dukungan pembangunan berbagai infrastruktur strategis.
Banggar mengakui masih banyak pemerintah daerah menghadapi keterbatasan ruang fiskal karena tingginya belanja pegawai yang membebani APBD.
Karena itu, seluruh usulan akan dipertimbangkan berdasarkan kemampuan keuangan negara dengan tetap memperhatikan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Harapan Besar Masyarakat Kalimantan Barat
Bagi masyarakat Kalimantan Barat, pembangunan Jalan Tol Pontianak–Singkawang bukan sekadar proyek infrastruktur.
Jalan tol tersebut dipandang sebagai investasi jangka panjang yang mampu mempercepat distribusi barang, menurunkan biaya logistik, memperlancar mobilitas masyarakat, menarik investasi baru, membuka lapangan pekerjaan, serta mendorong lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di sepanjang koridor Pontianak–Mempawah–Bengkayang–Singkawang.
Dengan semakin berkembangnya kawasan industri, Pelabuhan Kijing, serta proyek-proyek hilirisasi mineral di Kalimantan Barat, masyarakat berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih besar terhadap percepatan pembangunan jalan tol tersebut agar mampu menjadi fondasi utama pertumbuhan ekonomi daerah dalam beberapa tahun mendatang.
Fredy Legito
0 Komentar