Proyek APBN Rp6,4 Miliar di Melawi Jadi Sorotan, Mengapa Pengawas Arahkan Awak Media ke Kepala Desa? Siapa yang Berwenang Memberikan Penjelasan?

MELAWI – Proyek Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Pinoh di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026, mulai menjadi perhatian setelah muncul pertanyaan mengenai alur pemberian informasi kepada publik saat tim awak media melakukan penelusuran di lokasi proyek pada Rabu (15/7/2026).

Proyek yang berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak, SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Kalimantan I tersebut memiliki nilai kontrak awal sebesar Rp7.151.950.000 dan kemudian mengalami adendum menjadi Rp6.436.755.000.

Berdasarkan papan informasi proyek, pekerjaan dilaksanakan oleh CV. Cahya Griya Vianela, dengan konsultan supervisi PT Nadi Cipta Consultant KSO CV. Centrina Engineering.

Saat melakukan pemantauan di lokasi, tim awak media berupaya memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pekerjaan, termasuk keberadaan pengawas lapangan dan papan informasi proyek. Sejumlah pekerja menyampaikan bahwa papan proyek berada di lokasi, sedangkan pengawas lapangan sedang berada di kantor di kawasan Cemp.

Berbekal informasi tersebut, tim media kemudian menemui pengawas lapangan yang disebut bernama Nanang. Namun, alih-alih memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan proyek atau mengarahkan kepada pejabat yang secara administratif bertanggung jawab, pengawas justru meminta awak media menemui seorang kepala desa.

Menurut keterangan yang diterima tim media, pengawas tersebut mengatakan:

"Pesan Pak Kades, kalau ada media dan apa-apa suruh ketemu Pak Kades saja. Rumahnya di pertigaan, lewat ponton, maju sedikit arah keluar, ada mobil Fortuner putih."

Ketika ditanya mengenai identitas kepala desa yang dimaksud, pengawas mengaku tidak mengetahui secara pasti namanya. Ia juga tidak bersedia memberikan nomor kontak pribadinya dan kembali mengarahkan agar awak media menemui kepala desa tersebut.

Yang menjadi perhatian, ketika ditanya mengenai hubungan kepala desa dengan proyek APBN tersebut, pengawas menyatakan dirinya tidak mengetahui, namun tetap meminta agar seluruh pertanyaan disampaikan kepada kepala desa.

Pernyataan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan yang dinilai penting untuk dijelaskan oleh pihak-pihak yang berwenang.

Mengapa pengawas lapangan tidak mengarahkan media kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kontraktor pelaksana, atau konsultan supervisi yang secara administratif bertanggung jawab atas proyek?

Apakah terdapat peran resmi pemerintah desa dalam pelaksanaan proyek tersebut, ataukah arahan untuk menemui kepala desa hanya bersifat komunikasi informal?

Jika kepala desa memang tidak memiliki kewenangan terhadap proyek APBN tersebut, mengapa namanya justru disebut sebagai pihak pertama yang harus ditemui oleh awak media?

Secara umum, proyek yang dibiayai APBN memiliki struktur pelaksanaan yang telah diatur secara jelas, mulai dari kementerian atau satuan kerja, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), penyedia jasa konstruksi, konsultan pengawas, hingga pengawas lapangan. Masing-masing memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karena itu, kejelasan mengenai mekanisme penyampaian informasi kepada publik menjadi penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun persepsi yang dapat merugikan pihak tertentu.

Hingga berita ini diterbitkan, tim redaksi belum memperoleh konfirmasi resmi dari kepala desa yang dimaksud, pengawas lapangan, kontraktor pelaksana, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maupun Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak mengenai alasan diarahkan awak media untuk menemui kepala desa serta apakah terdapat hubungan atau kewenangan resmi pemerintah desa dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Oleh karena itu, pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya pelanggaran ataupun keterlibatan pihak tertentu, melainkan sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial pers dalam mendorong keterbukaan informasi, akuntabilitas penggunaan anggaran negara, serta transparansi pelaksanaan proyek pemerintah.

Redaksi menegaskan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, serta memberikan ruang hak jawab dan hak koreksi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.

Apabila terdapat penjelasan, klarifikasi, maupun tanggapan resmi dari pihak-pihak terkait, redaksi akan memuatnya secara proporsional sebagai bagian dari pemberitaan yang berimbang, akurat, dan bertanggung jawab.

Tim Redaksi