Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan akan mengambil langkah tegas terhadap produsen Minyakita apabila hasil investigasi membuktikan adanya unsur kelalaian maupun kesengajaan terkait beredarnya minyak goreng berbau solar yang ditemukan dalam program bantuan pangan di sejumlah wilayah di Jawa Tengah.
Pemerintah menegaskan, kualitas dan keamanan pangan merupakan hak masyarakat yang tidak boleh dikompromikan. Karena itu, setiap pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kementerian Perdagangan, Iqbal Shoffan Shofwan, menjelaskan bahwa Kemendag telah melakukan langkah mitigasi sejak awal dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah dan Perum Bulog untuk mencegah meluasnya distribusi minyak goreng yang terindikasi bermasalah tersebut.
"Kami telah menginstruksikan agar bantuan minyak goreng bermerek Minyakita yang terindikasi berbau solar dan telah terdistribusi kepada penerima bantuan di beberapa wilayah segera ditarik serta langsung diganti dengan minyak goreng yang memenuhi standar mutu dan berkualitas," ujar Iqbal.
Menurutnya, pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat sekaligus memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan. Saat ini investigasi masih terus dilakukan guna mengetahui penyebab pasti munculnya aroma solar pada produk tersebut.
Iqbal menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi apabila ditemukan adanya unsur kelalaian serius ataupun kesengajaan dari pihak produsen.
"Apabila hasil investigasi membuktikan adanya unsur kesengajaan atau kelalaian yang fatal, maka tindakan hukum dan sanksi tegas akan dijatuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya.
Temuan Minyakita berbau solar pertama kali dilaporkan oleh masyarakat penerima bantuan pangan di Kabupaten Karanganyar, Klaten, dan Wonogiri, Jawa Tengah. Berdasarkan informasi awal, minyak goreng tersebut diduga diproduksi oleh PT Kusuma Mukti Remaja (PT KMR).
Sebagai langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terulang, Kemendag telah mengirimkan surat kepada seluruh produsen Minyakita. Melalui surat tersebut, pemerintah mengingatkan seluruh produsen agar memastikan setiap tahapan produksi hingga distribusi memenuhi seluruh ketentuan mengenai mutu, kuantitas, serta izin edar sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku.
"Kami telah menyampaikan surat kepada seluruh produsen agar dalam memproduksi dan mendistribusikan Minyakita wajib memenuhi ketentuan mutu, kuantitas, dan izin edar sesuai peraturan perundang-undangan," jelas Iqbal.
Kemendag juga menilai kasus ini menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan distribusi Minyakita. Pengawasan yang selama ini lebih banyak dilakukan di tingkat pasar akan diperluas hingga ke proses produksi di pabrik.
Ke depan, pengawasan akan dilakukan secara terintegrasi mulai dari hulu hingga hilir, mulai dari proses produksi, pengemasan, distribusi, hingga produk diterima oleh masyarakat sebagai konsumen.
"Kemendag bersama kementerian dan lembaga terkait akan mengintensifkan pengawasan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir agar kejadian serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang," ujarnya.
Iqbal menambahkan, kepatuhan terhadap standar mutu, kualitas, ukuran, takaran, serta keamanan pangan merupakan kewajiban mutlak yang harus dipenuhi seluruh produsen Minyakita. Ketentuan tersebut telah diatur secara jelas dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025, khususnya pada Pasal 3 dan Pasal 27 yang mengatur kewajiban produsen dan pengemas Minyakita.
Selain itu, Kemendag memastikan akan terus memperkuat koordinasi dengan kementerian teknis, lembaga standardisasi, serta aparat penegak hukum guna memastikan seluruh rantai distribusi produk pangan berjalan sesuai standar dan terbebas dari produk yang tidak layak konsumsi.
"Kemendag berkomitmen penuh menjaga kualitas setiap produk yang sampai ke tangan masyarakat. Kami akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, khususnya yang berwenang dalam bidang standardisasi produksi dan keamanan pangan, demi memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen," pungkas Iqbal.
Kasus dugaan Minyakita berbau solar ini menjadi perhatian serius pemerintah karena menyangkut keamanan pangan sekaligus menyasar masyarakat penerima bantuan. Hasil investigasi yang tengah berlangsung akan menjadi dasar penentuan sanksi terhadap pihak yang bertanggung jawab apabila terbukti melakukan pelanggaran.
Fredy Legito
0 Komentar