MANDAILING NATAL – Komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menangani persoalan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), kembali menjadi sorotan publik. Hal ini menyusul belum adanya penjelasan resmi dari Tim Terpadu Pemprov Sumut setelah pelaksanaan operasi lapangan pada 2 Juli 2026.
Sorotan tersebut muncul setelah sejumlah wartawan mengajukan permintaan konfirmasi kepada Tim Terpadu terkait berbagai informasi yang berkembang di masyarakat, termasuk adanya klaim dari pihak tertentu yang mengaitkan aktivitas pertambangan dengan dukungan atau persetujuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Konfirmasi tersebut telah disampaikan sejak Jumat, 10 Juli 2026, sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip keberimbangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Hingga batas waktu konfirmasi pada Senin, 13 Juli 2026, belum terdapat tanggapan resmi dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumut, Dedi Jamiansyah Harahap, maupun Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut, Heri Wahyudi Marpaung.
Adapun sejumlah poin yang dimintakan klarifikasi meliputi status hukum lahan yang disebut sebagai lokasi reklamasi, identitas pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aktivitas PETI, keabsahan dokumen yang digunakan di lapangan, hingga konteks dokumentasi yang memperlihatkan keberadaan Tim Terpadu bersama sejumlah pihak saat kegiatan berlangsung.
Belum adanya penjelasan resmi dari Tim Terpadu kemudian memunculkan berbagai pertanyaan dan spekulasi di tengah masyarakat mengenai hasil operasi maupun tindak lanjut yang dilakukan pemerintah.
Di sisi lain, beredar informasi bahwa salah seorang oknum kepala desa disebut mengklaim aktivitas pertambangan yang berlangsung merupakan bagian dari kegiatan reklamasi yang mendapat dukungan pemerintah. Klaim tersebut hingga kini belum memperoleh penegasan maupun bantahan secara resmi dari pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Sejumlah kalangan masyarakat menilai keterbukaan informasi menjadi hal yang penting agar tidak berkembang persepsi maupun informasi yang simpang siur di tengah publik.
Direktur IDEA Kabupaten Mandailing Natal, M. Irwansyah Lubis, SH, meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan penjelasan secara terbuka mengenai hasil kerja Tim Terpadu.
Menurutnya, apabila terdapat pihak yang mencatut nama institusi pemerintah untuk melegitimasi suatu aktivitas, maka diperlukan klarifikasi resmi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPD KNPI Kabupaten Mandailing Natal, Khairil Amri Nasution, juga mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menyampaikan penjelasan mengenai hasil operasi Tim Terpadu sekaligus langkah lanjutan dalam penanganan aktivitas PETI di wilayah Madina.
Ia menyampaikan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum dan pengawasan lingkungan.
Menurutnya, apabila belum terdapat penjelasan resmi, berbagai spekulasi di tengah masyarakat akan terus berkembang dan berpotensi menimbulkan persepsi yang berbeda-beda.
Sejumlah elemen masyarakat, organisasi kepemudaan, serta pegiat lingkungan di Kabupaten Mandailing Natal juga dikabarkan berencana menyampaikan surat terbuka kepada Gubernur Sumatera Utara sebagai bentuk aspirasi agar pemerintah memberikan penjelasan mengenai hasil operasi Tim Terpadu sekaligus langkah penanganan PETI ke depan.
Masyarakat berharap seluruh proses penanganan dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan, profesional, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun Tim Terpadu terkait berbagai pertanyaan yang disampaikan melalui konfirmasi wartawan.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak terkait sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers demi menjaga prinsip keberimbangan, akurasi, dan profesionalisme pemberitaan.
0 Komentar