Breaking News

PPAML Desak APH Usut Dugaan TPPU Tambang Emas Ilegal di Hutabargot dan Telusuri Dugaan Kepemilikan Lahan


PPAML Desak APH Usut Dugaan TPPU Tambang Emas Ilegal di Hutabargot dan Telusuri Dugaan Kepemilikan Lahan

MANDAILING NATAL – Perkumpulan Pemuda Aktivis Mandailing Natal (PPAML) mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut secara menyeluruh dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga berkaitan dengan aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan KM 2, Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal.

Desakan tersebut disampaikan menyusul adanya dugaan aktivitas pertambangan emas ilegal yang disebut berlangsung dalam kurun waktu tertentu dan diduga menghasilkan keuntungan ekonomi yang cukup besar. Menurut PPAML, apabila dugaan aktivitas tersebut benar terjadi, maka diperlukan penelusuran secara komprehensif terhadap aliran dana, aset, serta pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

PPAML juga meminta aparat penegak hukum menelusuri dugaan kepemilikan lahan tambang yang dikaitkan dengan seseorang bernama Ali Imran alias Kobol. Namun demikian, organisasi tersebut menegaskan bahwa proses hukum harus dilaksanakan secara profesional, objektif, dan berdasarkan alat bukti yang sah, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah terhadap setiap pihak yang disebutkan.

Menurut PPAML, penanganan perkara pertambangan ilegal tidak boleh berhenti pada aspek pelaku lapangan semata, melainkan juga perlu menyentuh kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang diduga memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut.

Organisasi kepemudaan itu juga mendorong adanya koordinasi lintas lembaga antara Kepolisian, Kejaksaan, serta instansi terkait, termasuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) apabila diperlukan, guna menelusuri dugaan transaksi keuangan yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan emas ilegal.

Dalam pernyataannya, PPAML menyampaikan sejumlah tuntutan, yakni:

  1. Mendesak aparat penegak hukum mengusut secara menyeluruh dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga berkaitan dengan aktivitas tambang emas ilegal di wilayah Hutabargot yang dikaitkan dengan dugaan kepemilikan lahan atas nama Ali Imran alias Kobol.

  2. Meminta penyidik menelusuri aliran dana, aset, dan pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari aktivitas tambang emas ilegal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. Meminta aparat penegak hukum memeriksa setiap pihak yang berdasarkan alat bukti dan hasil penyelidikan patut diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas maupun dugaan aliran dana hasil pertambangan ilegal.

  4. Mendesak pemerintah dan instansi terkait meningkatkan pengawasan serta mengambil langkah nyata untuk mencegah aktivitas pertambangan tanpa izin yang berpotensi merusak lingkungan dan merugikan masyarakat.

PPAML menilai bahwa penegakan hukum yang menyeluruh dan transparan sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, melindungi lingkungan hidup, serta memastikan tidak ada pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas pertambangan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mandailing Natal, Sumatera Utara
Kontributor: Magrifatulloh

0 Komentar

© Copyright 2026 - '

Pedoman Penulisan Berita

Dalam menulis dan mempublikasikan berita, setiap penulis, kontributor, maupun pembaca diharapkan mematuhi pedoman berikut:

⚖️ Perhatikan Hukum

Pastikan seluruh informasi yang dipublikasikan tidak melanggar hukum serta tidak mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, fitnah, hasutan kekerasan, maupun aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

🔒 Hargai Privasi

Jangan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa persetujuan, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, identitas, maupun informasi sensitif lainnya yang dapat merugikan pihak terkait.

🤝 Pertimbangkan Dampaknya

Gunakan bahasa yang santun, profesional, dan berimbang. Hindari penyampaian informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan, stigma, atau merugikan individu maupun kelompok tertentu.

✔️ Verifikasi Informasi

Pastikan setiap informasi telah diverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Hindari menyebarkan berita bohong, rumor, maupun informasi yang belum terkonfirmasi.

📌 Bertanggung Jawab

Setiap penulis bertanggung jawab atas isi berita yang dipublikasikan dan siap memberikan klarifikasi apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Catatan:
Mari bersama-sama membangun ruang informasi yang akurat, profesional, aman, dan saling menghormati. Gunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab demi kepentingan publik.