Pemerintah Resmi Berlakukan Tarif Naturalisasi hingga Rp75 Juta, PP Nomor 30 Tahun 2026 Atur Penyesuaian Layanan Kewarganegaraan
JAKARTA – Pemerintah resmi menetapkan tarif hingga Rp75 juta bagi warga negara asing (WNA) yang mengajukan permohonan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) melalui mekanisme pewarganegaraan (naturalisasi). Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Hukum.
Peraturan tersebut telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan diundangkan pada 2 Juli 2026. Sesuai ketentuan Pasal 10, regulasi ini mulai berlaku 30 hari sejak tanggal diundangkan, sehingga efektif diterapkan pada Agustus 2026.
Pemerintah menegaskan bahwa penyesuaian tarif dilakukan sebagai bagian dari pembaruan kebijakan PNBP sekaligus menyesuaikan perubahan nomenklatur kementerian setelah restrukturisasi pemerintahan.
Dalam lampiran PP Nomor 30 Tahun 2026 disebutkan bahwa permohonan pewarganegaraan WNA melalui jalur naturalisasi umum dikenakan tarif Rp75 juta untuk setiap permohonan.
Namun demikian, pemerintah juga menetapkan besaran tarif yang berbeda sesuai jalur pewarganegaraan yang ditempuh pemohon, antara lain:
- Naturalisasi berdasarkan permohonan umum: Rp75.000.000.
- Naturalisasi karena perkawinan dengan WNI: Rp25.000.000.
- Permohonan anak hasil perkawinan campuran atau anak yang lahir di negara yang menganut asas ius soli namun belum memilih kewarganegaraan Indonesia: Rp5.000.000.
- Permohonan anak berkewarganegaraan ganda yang belum atau tidak menyatakan pilihan kewarganegaraan: Rp5.000.000.
- Permohonan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia: Rp1.000.000.
Seluruh penerimaan dari layanan tersebut akan menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan wajib disetorkan ke kas negara.
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, Dhahana Putra, membenarkan telah diterbitkannya PP Nomor 30 Tahun 2026.
Sementara itu, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum, Widodo, menjelaskan bahwa penerbitan regulasi baru diperlukan karena adanya perubahan nomenklatur kementerian.
Menurutnya, peraturan sebelumnya masih menggunakan nomenklatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), sedangkan saat ini telah berubah menjadi Kementerian Hukum, sehingga diperlukan penyesuaian regulasi.
Widodo menjelaskan bahwa PP Nomor 30 Tahun 2026 memuat ratusan jenis tarif pelayanan hukum. Sebagian besar tarif dipertahankan, sementara beberapa lainnya mengalami penyesuaian dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi nasional.
"Beberapa jenis tarif tetap, sedangkan sebagian lainnya mengalami penyesuaian sesuai dinamika dan kondisi perekonomian," jelas Widodo.
Selain penyesuaian tarif, pemerintah juga menghapus beberapa jenis PNBP yang sebelumnya berlaku. Salah satunya adalah tarif pewarganegaraan WNA menjadi WNI untuk kepentingan negara, yang kini tidak lagi dikenakan biaya.
Penyesuaian Tarif Jadi Sorotan
Pemberlakuan tarif naturalisasi hingga Rp75 juta diperkirakan akan menjadi perhatian publik, khususnya bagi WNA yang sedang mengajukan proses pewarganegaraan maupun pihak-pihak yang bergerak di bidang layanan keimigrasian dan administrasi hukum.
Di sisi lain, pemerintah menilai kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya penataan layanan administrasi hukum agar lebih tertib, transparan, dan memiliki kepastian hukum, sekaligus meningkatkan penerimaan negara dari sektor pelayanan publik yang bersifat administratif.
Dengan mulai berlakunya PP Nomor 30 Tahun 2026 pada Agustus 2026, masyarakat diharapkan memahami setiap ketentuan baru mengenai layanan kewarganegaraan sehingga proses administrasi dapat berjalan sesuai regulasi yang berlaku.
Pemerintah juga diharapkan melakukan sosialisasi secara luas mengenai perubahan tarif tersebut agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh, memahami dasar hukum kebijakan, serta tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam pelaksanaannya.
Thifal Nw/ Fredy Legito
0 Komentar