Polri–Kejagung Tegaskan Soliditas, Kapolri dan Jaksa Agung Bantah Isu Keretakan Penegakan Hukum

JAKARTA, 14 Juli 2026 – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan hubungan kedua institusi tetap solid di tengah berkembangnya berbagai spekulasi mengenai adanya ketegangan dalam penanganan sejumlah perkara yang menjadi perhatian publik.

Penegasan tersebut disampaikan melalui pertemuan resmi antara Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (13/7/2026).

Dalam pertemuan itu, kedua pimpinan lembaga penegak hukum menampilkan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi, koordinasi, dan kolaborasi dalam menjaga penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa tidak ada persoalan ataupun rivalitas antara Polri dan Kejaksaan Agung sebagaimana isu yang berkembang di tengah masyarakat.

"Tidak ada masalah di antara dua institusi ini. Kejaksaan dan Kepolisian adalah keluarga besar dan akan terus menjaga soliditas serta sinergitas," tegas Kapolri.

Menurut Kapolri, sinergitas kedua institusi merupakan faktor penting dalam mengawal berbagai program strategis pemerintah sekaligus menjaga stabilitas nasional.

Ia juga menginstruksikan agar semangat kerja sama tersebut diterapkan hingga ke jajaran kepolisian dan kejaksaan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Senada dengan Kapolri, Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa hubungan Kejaksaan dan Polri bukanlah hubungan persaingan, melainkan kemitraan yang diamanatkan oleh undang-undang.

"Kami bukan rival. Kami memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada masyarakat," ujar Burhanuddin.

Jaksa Agung menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum hanya dapat dicapai apabila seluruh unsur dalam sistem peradilan pidana bekerja secara terpadu, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga putusan pengadilan.

Sebagai langkah konkret memperkuat koordinasi, Polri dan Kejaksaan juga membahas rencana kerja sama peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program pendidikan bersama guna menyamakan persepsi dalam penanganan perkara.

Pada hari yang sama, Kapolri juga melakukan kunjungan ke Markas Besar TNI dan bertemu Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Pertemuan tersebut menegaskan komitmen memperkuat soliditas TNI–Polri dalam menjaga stabilitas keamanan nasional serta mendukung pelaksanaan program pemerintah.

Kapolri menilai sinergitas TNI dan Polri merupakan fondasi utama dalam menjaga persatuan bangsa, sekaligus mengantisipasi berbagai upaya yang berpotensi memecah hubungan kedua institusi negara tersebut.

Sementara itu, di tengah penguatan sinergitas antar-aparat penegak hukum, perhatian publik masih tertuju pada penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.

Kejaksaan Agung memastikan akan membentuk tim khusus untuk menangani perkara tersebut secara profesional, independen, dan objektif. Selain itu, proses penanganannya juga akan berada di bawah supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta mendapat pengawasan dari Komisi III DPR RI.

Di sisi lain, mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memberikan pandangan kritis terkait mekanisme pengalihan penanganan perkara dari Polri ke Kejaksaan. Menurutnya, mekanisme tersebut perlu mendapat perhatian agar tidak menimbulkan persepsi negatif maupun pertanyaan publik mengenai kepastian hukum.

Terlepas dari berbagai pandangan yang berkembang, pertemuan antara Kapolri, Jaksa Agung, dan Panglima TNI dinilai menjadi pesan kuat bahwa stabilitas, koordinasi, dan sinergi antar-lembaga penegak hukum tetap menjadi prioritas dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia.

Fredy Legito