Polres Sambas Tegaskan Siap Tindak Peredaran dan Penyelundupan Barang Ilegal, Pengawasan Diminta Diperketat

SAMBAS – Kepolisian Resor (Polres) Sambas menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti informasi mengenai dugaan maraknya peredaran dan penyelundupan barang ilegal di wilayah Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

Kepala Seksi Humas Polres Sambas, AKP Sadoko, menyampaikan bahwa pihaknya akan meneruskan informasi tersebut kepada unit dan instansi yang berwenang agar dapat dilakukan langkah-langkah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Terima kasih atas informasinya. Nanti akan kami teruskan kepada para pihak yang berkompeten untuk menanganinya," ujar AKP Sadoko saat dikonfirmasi pada Jumat (17/7/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul adanya temuan di lapangan yang mengindikasikan masih beredarnya berbagai produk yang diduga ilegal di sejumlah warung dan toko di Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas.

Berdasarkan hasil investigasi pada 15 Juli 2026, tim menemukan dugaan peredaran produk makanan berupa sosis yang diduga belum memiliki izin edar resmi di salah satu toko di Jalan Raya Tebas, Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas.

Saat dilakukan konfirmasi, karyawan toko menyampaikan bahwa produk tersebut masih tersedia dalam jumlah cukup banyak.

"Sosis tersebut masih banyak ada di freezer," ujar salah seorang karyawan toko.

Selain produk makanan, tim investigasi juga menemukan dugaan penjualan minuman beralkohol asal Malaysia di sebuah toko di Desa Bekut, Kecamatan Tebas. Beberapa merek yang ditemukan antara lain Camel, Stout, dan Benson, yang diduga diperjualbelikan secara bebas.

Menurut keterangan penjaga toko, harga minuman tersebut bervariasi.

"Harga Stout Rp25.000 per kaleng, sedangkan Benson Rp35.000 per botol," katanya.

Temuan lain yang menjadi perhatian adalah adanya dugaan anak di bawah umur yang membeli minuman beralkohol di lokasi tersebut. Apabila terbukti, tindakan tersebut berpotensi melanggar ketentuan hukum mengenai penjualan minuman beralkohol kepada anak.

Selain itu, dugaan peredaran barang impor tanpa izin edar juga perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta berbagai ketentuan lain yang mengatur mengenai pemasukan, pengawasan, dan peredaran barang di wilayah Indonesia.

Sementara itu, penjualan minuman beralkohol kepada anak di bawah umur juga dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), termasuk ketentuan yang mengatur perlindungan terhadap anak dari penyalahgunaan minuman memabukkan.

Masyarakat berharap aparat penegak hukum bersama instansi terkait, seperti Bea Cukai, Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Pemerintah Kabupaten Sambas, serta instansi pengawas lainnya segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan peredaran barang ilegal tersebut.

Langkah pengawasan dan penegakan hukum dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum, melindungi konsumen dari produk yang belum jelas legalitas maupun keamanannya, mencegah praktik penyelundupan barang lintas negara, serta memastikan tidak terjadi penjualan minuman beralkohol kepada anak di bawah umur.

Masyarakat juga berharap sinergi antarinstansi semakin diperkuat agar peredaran barang ilegal dapat dicegah sejak pintu masuk hingga ke tingkat distribusi dan penjualan, sehingga keamanan, kesehatan, dan perlindungan konsumen tetap terjamin.

Fredy Legito