Polisi Periksa Petugas SPBU, Dugaan Penimbunan 500 Liter Pertalite di Pontianak Terus Dikembangkan; Penyidik Telusuri Kemungkinan Adanya Jaringan Pelangsir BBM Subsidi

PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT – 14 Juli 2026 – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Pontianak terus mengembangkan penyelidikan kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite yang sebelumnya diungkap di kawasan SPBU Bundaran Kota Baru, Kota Pontianak. Setelah mengamankan dua orang beserta sekitar 500 liter Pertalite sebagai barang bukti, penyidik kini memperluas pemeriksaan dengan memanggil sejumlah saksi tambahan, termasuk petugas SPBU.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengungkap secara utuh mekanisme distribusi BBM bersubsidi yang diduga disalahgunakan, sekaligus menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat dalam aktivitas pelangsiran maupun penimbunan.

Kasat Reskrim Polresta Pontianak, Kompol Happy Margowati Suyono, mengatakan proses penyelidikan masih terus berjalan dan belum berhenti pada pihak-pihak yang telah diamankan sebelumnya.

"Saat ini kami sedang melakukan serangkaian pemeriksaan. Ada beberapa saksi tambahan yang kami panggil untuk dimintai keterangan, termasuk petugas di SPBU tersebut," ujar Kompol Happy, Selasa (14/7/2026).

Menurutnya, pemeriksaan terhadap petugas SPBU bertujuan melengkapi alat bukti sekaligus mengetahui bagaimana proses penyaluran BBM bersubsidi berlangsung sebelum diduga dipindahkan dan disimpan di luar ketentuan yang berlaku.

Telusuri Asal-usul Pertalite

Sebelumnya, Satreskrim Polresta Pontianak mengamankan dua orang yang diduga melakukan pelangsiran BBM bersubsidi di kawasan SPBU Bundaran Kota Baru. Dalam operasi tersebut, polisi menyita sekitar 500 liter Pertalite yang tersimpan di sejumlah jeriken, serta dua unit sepeda motor yang diduga digunakan sebagai sarana pengangkutan BBM.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kedua orang yang diamankan mengakui kepemilikan sekitar 280 liter Pertalite. Sementara itu, sisa BBM yang turut diamankan masih dalam proses penelusuran untuk memastikan siapa pemiliknya dan bagaimana distribusinya.

Penyidik juga mendalami apakah terdapat pola distribusi yang dilakukan secara berulang, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang berperan sebagai pemasok, penampung, maupun penerima BBM bersubsidi tersebut.

Dugaan Jaringan Masih Didalami

Kompol Happy menegaskan penyidik tidak hanya berfokus pada pelaku yang telah diamankan, tetapi juga berupaya mengungkap seluruh rangkaian dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Seluruh pihak yang dianggap mengetahui peristiwa tersebut akan dimintai keterangan sebagai bagian dari proses pembuktian.

"Semua masih kami dalami. Pemeriksaan saksi-saksi dilakukan untuk membuat terang perkara dan mengetahui apakah ada pihak lain yang terlibat," jelasnya.

Menurutnya, pengembangan perkara dilakukan agar proses penegakan hukum tidak berhenti pada pelaku lapangan semata, tetapi mampu mengungkap apabila terdapat jaringan yang lebih luas dalam dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.

Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi

Kasus ini kembali menjadi perhatian publik mengingat BBM bersubsidi merupakan komoditas yang penyalurannya diatur secara ketat oleh pemerintah agar tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.

Pengawasan distribusi BBM bersubsidi melibatkan berbagai pihak, di antaranya BPH Migas, PT Pertamina Patra Niaga, serta aparat penegak hukum. Dugaan penyalahgunaan, penimbunan, maupun pengangkutan tanpa hak dapat berdampak terhadap ketersediaan energi bagi masyarakat serta berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Apabila dalam proses penyidikan nantinya ditemukan adanya unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, perkara tersebut akan diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, proses penyelidikan masih berlangsung. Belum ada penetapan tersangka baru dalam perkara tersebut. Seluruh pihak yang diperiksa maupun disebut dalam proses penyidikan tetap memiliki hak memberikan klarifikasi dan memperoleh perlindungan asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.