Breaking News

Pion Aseng Berkedok Kades? Nama Salah Satu Kepala Desa di Ketapang Diduga Ikut Terseret, Sejauh Mana Trik dan Akal-akalannya ?


Rangkap Jabatan Kades dan Direktur Perusahaan Tambang Jadi Sorotan, Publik Minta Aparat Usut Dugaan Keterkaitan Jaringan Bauksit di Ketapang

KETAPANG – Nama salah satu kepala desa di Kabupaten Ketapang, Kristianus Iskimo, menjadi perhatian publik setelah berbagai informasi yang berkembang mengaitkan dirinya dengan aktivitas pertambangan bauksit di Kalimantan Barat.

Sorotan tersebut muncul karena Kristianus Iskimo diketahui juga menjabat sebagai Direktur PT Pang Kampar Jaya (PT PKJ). Kondisi rangkap jabatan ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat, terutama terkait potensi konflik kepentingan apabila perusahaan tersebut memang bergerak di sektor pertambangan yang berhubungan dengan wilayah atau kepentingan masyarakat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, PT Pang Kampar Jaya diduga beroperasi di dalam kawasan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) milik PT Barata Guna Perkasa (PT BGP) di wilayah Kecamatan Simpang Dua. Perusahaan tersebut juga disebut-sebut menjadi salah satu pemasok bauksit menuju perusahaan yang dikaitkan dengan pengusaha tambang Sudianto alias Aseng.

Namun hingga kini, informasi tersebut masih memerlukan pembuktian melalui proses penyelidikan maupun klarifikasi dari seluruh pihak yang disebut.

Di sisi lain, informasi mengenai status perizinan PT Barata Guna Perkasa juga menjadi perhatian masyarakat. Berdasarkan dokumen yang beredar, izin perusahaan tersebut disebut pernah dicabut, kemudian dipulihkan, dan selanjutnya kembali dibekukan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) karena diduga berkaitan dengan persoalan administratif maupun ketentuan perizinan.

Meski demikian, masyarakat menyebut aktivitas pertambangan di lokasi tersebut diduga masih berlangsung hingga pertengahan tahun 2026. Klaim tersebut belum memperoleh penjelasan resmi dari perusahaan maupun instansi pemerintah yang berwenang.

Warga berharap aparat penegak hukum tidak hanya menelusuri dugaan aktivitas pertambangan, tetapi juga melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap legalitas operasional perusahaan, status perizinan, asal-usul bahan bakar minyak (BBM) yang digunakan dalam kegiatan tambang, alur distribusi hasil tambang, hingga pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum.

"Kalau memang seluruh kegiatan sudah sesuai aturan, tentu masyarakat berhak mendapatkan penjelasan. Tetapi apabila ditemukan pelanggaran, kami berharap aparat bertindak secara profesional dan transparan," ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Tim investigasi media juga memperoleh informasi mengenai dugaan adanya sejumlah titik pertambangan yang disebut memiliki keterkaitan dengan jaringan pemasok bauksit di kawasan tersebut. Informasi ini masih terus ditelusuri dan belum dapat disimpulkan sebagai fakta hukum.

Sejumlah pihak menilai, keterbukaan informasi sangat penting agar tidak berkembang berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Klarifikasi dari seluruh pihak yang disebut akan menjadi bagian penting untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai persoalan tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, Kristianus Iskimo, PT Pang Kampar Jaya (PT PKJ), PT Barata Guna Perkasa (PT BGP), PT Daya Mineral Alam (PT DMA), maupun pihak yang dikaitkan dengan Sudianto alias Aseng belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai informasi yang berkembang.

Tim media masih terus berupaya meminta konfirmasi kepada seluruh pihak tersebut. Apabila klarifikasi telah diperoleh, berita ini akan diperbarui sebagai bagian dari prinsip keberimbangan pemberitaan.

Publik kini menunggu apakah berbagai informasi yang beredar akan terbukti melalui proses hukum, atau justru terdapat penjelasan lain yang dapat meluruskan berbagai dugaan yang berkembang. Masyarakat berharap aparat penegak hukum mengusut persoalan ini secara objektif, profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fredy Legito 

0 Komentar

© Copyright 2026 - '

Pedoman Penulisan Berita

Dalam menulis dan mempublikasikan berita, setiap penulis, kontributor, maupun pembaca diharapkan mematuhi pedoman berikut:

⚖️ Perhatikan Hukum

Pastikan seluruh informasi yang dipublikasikan tidak melanggar hukum serta tidak mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, fitnah, hasutan kekerasan, maupun aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

🔒 Hargai Privasi

Jangan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa persetujuan, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, identitas, maupun informasi sensitif lainnya yang dapat merugikan pihak terkait.

🤝 Pertimbangkan Dampaknya

Gunakan bahasa yang santun, profesional, dan berimbang. Hindari penyampaian informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan, stigma, atau merugikan individu maupun kelompok tertentu.

✔️ Verifikasi Informasi

Pastikan setiap informasi telah diverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Hindari menyebarkan berita bohong, rumor, maupun informasi yang belum terkonfirmasi.

📌 Bertanggung Jawab

Setiap penulis bertanggung jawab atas isi berita yang dipublikasikan dan siap memberikan klarifikasi apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Catatan:
Mari bersama-sama membangun ruang informasi yang akurat, profesional, aman, dan saling menghormati. Gunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab demi kepentingan publik.