BENGKAYANG, KALIMANTAN BARAT – Persoalan kemitraan antara petani plasma dengan PT Matahari Kubu Investama (MKI) kembali mencuat. Sejumlah petani plasma yang tergabung dalam Koperasi Plasma LMM memberikan ultimatum selama tiga hari kepada pihak perusahaan agar segera memberikan penjelasan resmi sekaligus menindaklanjuti berbagai tuntutan yang disampaikan dalam forum mediasi yang berlangsung pada Senin (20/7/2026).
Ultimatum tersebut merupakan hasil kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara mediasi yang ditandatangani oleh perwakilan masyarakat, pihak perusahaan, pemerintah desa, unsur kecamatan, tokoh adat, serta aparat kepolisian yang hadir sebagai saksi dalam proses mediasi.
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan sembilan poin tuntutan yang dinilai menjadi persoalan mendasar dalam hubungan kemitraan plasma. Salah satu isu yang paling mendapat perhatian adalah dugaan kurangnya transparansi terkait proses take over lahan yang dilakukan oleh PT Matahari Kubu Investama.
Menurut perwakilan petani plasma, masyarakat mengaku tidak pernah memberikan persetujuan maupun mandat kepada pihak mana pun terkait proses pengambilalihan atau pengelolaan lahan tersebut. Karena itu, mereka meminta perusahaan menjelaskan secara terbuka mengenai dasar hukum, mekanisme pelaksanaan, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut.
Petani menilai bahwa sebagai pemilik lahan sekaligus mitra dalam pola perkebunan plasma, masyarakat seharusnya dilibatkan dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan aset maupun hak-hak mereka.
Selain mempertanyakan proses take over lahan, masyarakat juga meminta kejelasan mengenai pengelolaan kebun plasma, sistem pembagian hasil, hingga hak-hak petani yang menurut mereka selama ini belum dijelaskan secara transparan.
Dalam forum mediasi tersebut, petani juga meminta agar lahan yang telah diserahkan kepada perusahaan dapat dikembalikan apabila pengelolaannya dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan awal maupun prinsip-prinsip kemitraan yang adil.
Tidak hanya itu, masyarakat mengusulkan agar pengelolaan kebun plasma dilakukan melalui koperasi dengan sistem yang lebih terbuka, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan seluruh anggota koperasi.
Petani plasma juga menyatakan penolakan terhadap Surat Perjanjian (SPH) Nomor 70/MKI/EST/IX/2025 serta mengusulkan dilakukan perombakan kepengurusan koperasi melalui mekanisme Rapat Anggota sesuai ketentuan organisasi koperasi.
Dalam tuntutannya, masyarakat turut meminta dilakukan evaluasi terhadap manajemen lama PT Matahari Kubu Investama sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola kemitraan antara perusahaan dan petani plasma agar berjalan lebih transparan, profesional, dan berkeadilan.
Sebagai tindak lanjut hasil mediasi, pihak perusahaan diberikan waktu tiga hari untuk memberikan jawaban resmi serta langkah konkret terhadap seluruh tuntutan yang diajukan masyarakat.
Apabila hingga batas waktu yang telah disepakati perusahaan belum memberikan tanggapan maupun penyelesaian, masyarakat menyatakan akan mempertimbangkan langkah lanjutan berupa penghentian operasional kebun sebagai bentuk aksi protes terhadap belum terpenuhinya tuntutan mereka.
Berita acara mediasi tersebut diketahui oleh Kepala Desa Sakataru, Camat Lembah Bawang, serta disaksikan unsur kepolisian dan tokoh adat yang hadir dalam proses penyelesaian persoalan tersebut.
Masyarakat berharap penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan melalui dialog yang terbuka, menjunjung tinggi asas musyawarah, serta menghormati hak-hak petani plasma sebagai mitra perusahaan.
Hingga berita ini diterbitkan, PT Matahari Kubu Investama belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan maupun ultimatum yang disampaikan oleh petani plasma.
Hak Jawab dan Hak Klarifikasi
Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik, redaksi membuka ruang Hak Jawab dan Hak Klarifikasi kepada PT Matahari Kubu Investama maupun pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini. Setiap penjelasan atau klarifikasi yang disampaikan akan dimuat secara proporsional sebagai bentuk penerapan prinsip pemberitaan yang berimbang, akurat, dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Fredy Legito
0 Komentar