Petani Mempawah Kini Diperbolehkan Beli Solar Subsidi Menggunakan Jerigen, Ini Syarat dan Mekanismenya

MEMPAWAH – Kabar baik bagi para petani di Kabupaten Mempawah. Pemerintah kini memberikan kepastian mengenai mekanisme pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar menggunakan jerigen untuk mendukung kegiatan pertanian. Namun, pembelian tersebut hanya dapat dilakukan apabila petani memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan sesuai regulasi pemerintah.

Ketentuan tersebut disampaikan dalam Sosialisasi Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) Kabupaten Mempawah di Wisma Chandramidi, Senin (13/7/2026).

Kegiatan ini diikuti penyuluh pertanian, kelompok tani, pemerintah daerah, aparat kepolisian, serta PT Pertamina sebagai upaya memberikan pemahaman kepada petani mengenai tata cara memperoleh BBM bersubsidi secara legal, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan.

Hadir sebagai narasumber Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP) Kabupaten Mempawah Arifin, Kasat Binmas Polres Mempawah AKP Amat Dasroni mewakili Kapolres Mempawah, serta Sales Branch Manager Fuel 1 Pertamina.

Turut hadir Ketua Perhiptani Kabupaten Mempawah Sumadi, Sekretaris Perhiptani Kalimantan Barat Abdul Kadir, para penyuluh pertanian, serta perwakilan kelompok tani dari berbagai kecamatan.

Harus Mengantongi Surat Rekomendasi

Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan bahwa petani diperbolehkan membeli Solar subsidi menggunakan jerigen apabila telah memiliki surat rekomendasi resmi.

Surat rekomendasi dapat diterbitkan oleh Dinas Pertanian, camat, lurah, maupun instansi pemerintah sesuai kewenangannya.

Selain petani perorangan, rekomendasi juga dapat diberikan kepada:

• Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)
• Kelompok Tani (Poktan)
• Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)
• Kelembagaan petani lainnya

Namun demikian, surat rekomendasi bukan satu-satunya persyaratan.

Data Pendukung Wajib Lengkap

Petani juga diwajibkan melampirkan sejumlah dokumen pendukung, di antaranya:

• Data alat dan mesin pertanian (alsintan)
• Kebutuhan BBM sesuai luas lahan atau kebutuhan harian
• Identitas operator alsintan
• Jadwal penggunaan alat
• Luas lahan yang digarap

Apabila seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai ketentuan, maka SPBU wajib melayani pembelian Solar bersubsidi tersebut.

Berlaku untuk Seluruh Tahapan Pertanian

Dalam forum tersebut juga dijelaskan bahwa surat rekomendasi dapat digunakan untuk berbagai tahapan kegiatan pertanian, mulai dari:

• Pengolahan lahan
• Masa tanam
• Masa panen
• Kegiatan pemompaan air

Jenis alat pertanian yang menggunakan BBM juga harus dicantumkan secara rinci dalam dokumen rekomendasi.

Pengambilan BBM dapat dilakukan sendiri oleh petani maupun dikuasakan kepada ketua kelompok tani atau pihak lain berdasarkan kesepakatan, sepanjang tetap mengacu pada data yang telah diverifikasi.

Polisi Siap Kawal Distribusi

Sementara itu, jajaran Polres Mempawah menyatakan siap mengawal pelaksanaan distribusi Solar bersubsidi di lapangan.

Pengawasan dilakukan untuk memastikan penyaluran berlangsung tertib, mencegah antrean panjang di SPBU, sekaligus mengantisipasi penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Dalam kesempatan tersebut juga ditegaskan bahwa besaran alokasi Solar bersubsidi telah diatur melalui Peraturan BPH Migas Tahun 2025, sehingga setiap penerima wajib menggunakan BBM sesuai peruntukannya.

Apabila ditemukan penyalahgunaan, pemerintah dapat memberikan sanksi mulai dari pencabutan surat rekomendasi hingga penindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Utamakan Keselamatan

Selain mengingatkan pentingnya kepatuhan administrasi, para petani juga diminta memperhatikan aspek keselamatan dalam penyimpanan dan pengangkutan Solar menggunakan jerigen karena merupakan bahan bakar yang mudah terbakar.

Melalui mekanisme ini, pemerintah berharap distribusi Solar bersubsidi kepada petani menjadi lebih tepat sasaran, transparan, dan berbasis data yang telah diverifikasi, sehingga kebutuhan energi sektor pertanian di Kabupaten Mempawah dapat terpenuhi serta produktivitas pertanian tetap terjaga.

Kalimantan Barat | 15 Juli 2026
Laporan: Fredy Legito