JAKARTA – Kabar yang beredar luas di media sosial mengenai adanya petugas Samsat dan Polisi Lalu Lintas (Polantas) yang akan berjaga di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk memeriksa pajak kendaraan mulai 1 Agustus 2026 dipastikan tidak benar.
Informasi tersebut mencuat setelah beredarnya sebuah poster digital yang mengklaim setiap pengendara yang mengisi bahan bakar di SPBU akan diperiksa status pajak kendaraannya. Bahkan, dalam narasi yang beredar disebutkan kendaraan yang belum membayar pajak berpotensi dikenai sanksi tilang saat melakukan pengisian BBM.
Kabar tersebut dengan cepat menyebar di berbagai platform media sosial dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Banyak pengendara mempertanyakan kebenaran informasi tersebut karena dikhawatirkan akan berdampak terhadap aktivitas pengisian bahan bakar di SPBU.
Menanggapi isu yang berkembang, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Robert Dumatubun, menegaskan bahwa informasi tersebut merupakan hoaks dan tidak memiliki dasar kebijakan resmi.
"Hoaks itu," tegas Robert saat memberikan klarifikasi.
Penegasan serupa juga pernah disampaikan Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, ketika isu yang sama sempat beredar sebelumnya dengan narasi berbeda yang menyebut pemeriksaan akan dimulai pada 1 Juli 2026.
Menurut Baron, hingga saat ini tidak ada kebijakan dari Pertamina yang mengatur penempatan petugas Samsat maupun Polantas di seluruh SPBU untuk melakukan pemeriksaan pajak kendaraan.
Ia menegaskan bahwa mekanisme pelayanan di SPBU Pertamina tetap berjalan sebagaimana biasa dan tidak dikaitkan dengan pemeriksaan administrasi kendaraan bermotor.
Pertamina juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Seluruh kebijakan resmi perusahaan, termasuk perubahan layanan di SPBU, akan selalu diumumkan melalui kanal komunikasi resmi Pertamina.
Selain dari Pertamina, klarifikasi juga datang dari Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. Kepala Korlantas Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho, memastikan bahwa kabar mengenai seluruh SPBU akan dijaga petugas Samsat dan Polantas merupakan informasi yang tidak benar.
Dengan adanya penegasan dari Pertamina dan Korlantas Polri, masyarakat diimbau untuk tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Penyebaran informasi palsu berpotensi menimbulkan keresahan publik dan dapat menyesatkan masyarakat.
Hingga saat ini, belum ada kebijakan resmi dari Pertamina, Korlantas Polri, maupun instansi terkait yang mewajibkan pemeriksaan pajak kendaraan di area SPBU saat masyarakat melakukan pengisian bahan bakar.
Masyarakat diharapkan selalu mengacu pada informasi yang disampaikan melalui kanal resmi pemerintah dan instansi berwenang agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang menyesatkan di media sosial.
0 Komentar