Breaking News

Pertamax Dijual Rp25 Ribu per Liter di Singkup, Warga Keluhkan Harga Melambung; Distribusi dan Pengawasan BBM Dipertanyakan

Pertamax Dijual Rp25 Ribu per Liter di Singkup, Warga Keluhkan Harga Melambung; Distribusi dan Pengawasan BBM Dipertanyakan


KETAPANG, KALIMANTAN BARAT – Tingginya harga eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax di sejumlah kios pengecer di wilayah Kecamatan Singkup, Kabupaten Ketapang, menjadi sorotan masyarakat. Harga yang disebut mencapai Rp25.000 per liter dinilai sangat memberatkan warga, terutama mereka yang bergantung pada kendaraan bermotor untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.


Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, harga Pertamax di beberapa kios mini disebut jauh melampaui harga jual yang berlaku di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk wilayah Kalimantan Barat.


Kondisi tersebut memicu pertanyaan masyarakat mengenai kelancaran distribusi BBM di wilayah Singkup serta efektivitas pengawasan terhadap penjualan BBM di tingkat pengecer.


Salah seorang warga yang mengaku membeli Pertamax di salah satu kios mini mengatakan dirinya terpaksa membeli dengan harga tersebut karena sulit memperoleh BBM di tempat lain.

"Benar bang, saya beli Pertamax di salah satu kios mini di Kecamatan Singkup seharga Rp25.000 per liter. Mau bagaimana lagi, kendaraan dipakai untuk bekerja. Kalau tidak beli, aktivitas kami terganggu. Tapi harga seperti ini sangat memberatkan masyarakat," ujarnya.

Menurut warga, lonjakan harga tersebut telah berlangsung dalam beberapa waktu terakhir dan berdampak langsung terhadap meningkatnya biaya transportasi masyarakat.

Masyarakat Pertanyakan Distribusi dan Pengawasan


Perbedaan harga yang cukup tinggi antara harga di SPBU dengan harga di tingkat pengecer menimbulkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat.


Warga berharap adanya penjelasan mengenai kondisi distribusi BBM di Kecamatan Singkup, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan harga eceran di kios jauh lebih tinggi dibandingkan harga resmi di SPBU.


Sejumlah warga juga berharap pemerintah dan instansi terkait melakukan pengawasan agar mekanisme distribusi BBM dapat berjalan dengan baik sehingga masyarakat tidak terbebani oleh lonjakan harga yang dinilai tidak wajar.


Hingga saat ini belum terdapat keterangan resmi yang menyatakan penyebab pasti tingginya harga Pertamax di tingkat pengecer tersebut.


Karena itu, dugaan mengenai adanya penyimpangan dalam distribusi maupun penyaluran BBM masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.


Masyarakat Minta Pemerintah dan Pertamina Turun Tangan


Menyikapi kondisi tersebut, masyarakat berharap beberapa langkah dapat segera dilakukan, antara lain:

  • PT Pertamina Patra Niaga melakukan evaluasi, pemantauan, serta pemeriksaan terhadap distribusi BBM di wilayah Kecamatan Singkup.
  • Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ketapang melakukan pengawasan terhadap praktik penjualan BBM di tingkat pengecer sesuai ketentuan yang berlaku.
  • Aparat Penegak Hukum (APH) bersama instansi terkait melakukan penyelidikan apabila ditemukan indikasi pelanggaran terhadap ketentuan distribusi maupun perdagangan BBM.

Masyarakat berharap distribusi BBM dapat kembali berjalan normal sehingga harga yang diterima konsumen tetap berada pada tingkat yang wajar dan tidak semakin membebani perekonomian warga.


Hak Jawab dan Klarifikasi


Hingga berita ini diterbitkan, pihak media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pemilik kios yang disebut menjual Pertamax dengan harga tersebut serta kepada pihak-pihak terkait, termasuk PT Pertamina Patra Niaga dan instansi pemerintah yang berwenang.


Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini guna menjaga prinsip pemberitaan yang berimbang, akurat, serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.


Sumber: Tim Liputan

0 Komentar

© Copyright 2026 - '

Pedoman Penulisan Berita

Dalam menulis dan mempublikasikan berita, setiap penulis, kontributor, maupun pembaca diharapkan mematuhi pedoman berikut:

⚖️ Perhatikan Hukum

Pastikan seluruh informasi yang dipublikasikan tidak melanggar hukum serta tidak mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, fitnah, hasutan kekerasan, maupun aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

🔒 Hargai Privasi

Jangan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa persetujuan, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, identitas, maupun informasi sensitif lainnya yang dapat merugikan pihak terkait.

🤝 Pertimbangkan Dampaknya

Gunakan bahasa yang santun, profesional, dan berimbang. Hindari penyampaian informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan, stigma, atau merugikan individu maupun kelompok tertentu.

✔️ Verifikasi Informasi

Pastikan setiap informasi telah diverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Hindari menyebarkan berita bohong, rumor, maupun informasi yang belum terkonfirmasi.

📌 Bertanggung Jawab

Setiap penulis bertanggung jawab atas isi berita yang dipublikasikan dan siap memberikan klarifikasi apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Catatan:
Mari bersama-sama membangun ruang informasi yang akurat, profesional, aman, dan saling menghormati. Gunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab demi kepentingan publik.