Pernyataan Ketua DPRD Madina Soal PETI Tuai Kritik, Madina Green Institute Nilai Berpotensi Timbulkan Polemik dan Gerus Kepercayaan Publik

PANYABUNGAN – Pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina), H. Erwin Efendi Lubis, yang membandingkan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dengan perusahaan tambang berizin, menuai kritik keras dari sejumlah aktivis lingkungan.

Direktur Eksekutif The Madina Green Institute (TMGI), Ridwandi Nasution, menilai pernyataan tersebut tidak tepat dan berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat. Menurutnya, aktivitas pertambangan ilegal tidak dapat dibandingkan dengan perusahaan yang beroperasi berdasarkan izin resmi pemerintah.

Kritik tersebut disampaikan menyusul beredarnya rekaman video rapat resmi dan rilis Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang memuat pernyataan Ketua DPRD Madina mengenai keberadaan PETI dan perusahaan tambang berizin.

Ridwandi menyebut perbandingan tersebut tidak berada pada ruang yang setara karena satu merupakan kegiatan yang diatur dan memperoleh izin negara, sedangkan yang lainnya merupakan aktivitas yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

"Jika ingin melakukan perbandingan, seharusnya antara perusahaan yang sama-sama memiliki izin resmi. Bukan membandingkan aktivitas yang legal dengan kegiatan pertambangan tanpa izin," ujarnya dalam keterangan tertulis di Panyabungan, Sabtu (18/7/2026).

Menurut TMGI, pernyataan seorang pejabat publik memiliki pengaruh besar terhadap persepsi masyarakat sehingga harus disampaikan secara hati-hati agar tidak menimbulkan penafsiran yang dapat dianggap sebagai pembenaran terhadap aktivitas ilegal.

Ridwandi juga mengingatkan bahwa pemerintah pusat saat ini terus memperkuat komitmen pemberantasan pertambangan ilegal sebagai bagian dari upaya penegakan hukum, perlindungan lingkungan hidup, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Karena itu, TMGI berharap setiap pejabat publik memberikan dukungan terhadap kebijakan tersebut melalui pernyataan yang konstruktif dan selaras dengan semangat penegakan hukum.

Selain aspek hukum, organisasi tersebut juga menyoroti dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas PETI, mulai dari kerusakan kawasan hutan, pencemaran sungai, perubahan bentang alam, hingga meningkatnya potensi bencana ekologis apabila aktivitas tersebut berlangsung tanpa pengawasan.

Menurut Ridwandi, manfaat ekonomi jangka pendek yang mungkin dirasakan sebagian masyarakat tidak boleh mengesampingkan risiko kerusakan lingkungan yang dampaknya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

TMGI juga mendorong DPRD Madina untuk terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam di daerah, sekaligus mendorong hadirnya solusi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan aspek hukum maupun kelestarian lingkungan.

Sebagai tindak lanjut, TMGI menyatakan akan menyampaikan surat kepada sejumlah lembaga negara dan pengurus partai politik guna meminta perhatian terhadap polemik yang berkembang, termasuk meminta adanya klarifikasi terhadap pernyataan tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, Ketua DPRD Mandailing Natal H. Erwin Efendi Lubis belum memberikan keterangan resmi terkait kritik yang disampaikan TMGI. Awak media masih berupaya memperoleh konfirmasi dan hak jawab dari yang bersangkutan guna memenuhi prinsip pemberitaan yang berimbang sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Magrifatullah