Pengamat Soroti Penghentian Pengumpulan Data Program MBG oleh Kejagung, Nilai Momentum Kebijakan Perlu Dijelaskan
JAKARTA – Keputusan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menginstruksikan penghentian kegiatan pengumpulan data dan keterangan terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai perhatian dari sejumlah pengamat.
Direktur ABC Riset & Consulting, Erizal, menilai waktu penerbitan instruksi tersebut menjadi perhatian publik karena dilakukan di tengah berkembangnya berbagai isu yang berkaitan dengan institusi Kejaksaan Agung.
"Kenapa harus buru-buru seperti itu?" ujar Erizal, Rabu (15/7/2026).
Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Nomor B-3256/F.2/Fd.2/07/2026 yang diterbitkan pada 10 Juli 2026 dan ditandatangani Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi.
Menurut Erizal, dari sisi komunikasi publik, penerbitan surat tersebut dinilai berpotensi memunculkan berbagai penafsiran di tengah masyarakat.
"Seharusnya instruksi dikeluarkan bulan depan, setelah situasi yang berkembang mulai mereda, sehingga tidak menimbulkan persepsi yang terlalu mencolok," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa keputusan tersebut berpotensi memunculkan berbagai asumsi publik apabila tidak disertai penjelasan yang memadai mengenai alasan penghentian kegiatan pengumpulan data tersebut.
"Terlalu mudah orang menghubungkan kebijakan itu dengan berbagai peristiwa yang sedang berkembang. Karena itu, pemerintah maupun institusi penegak hukum perlu memberikan penjelasan yang utuh agar tidak menimbulkan spekulasi," katanya.
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa sebelumnya Jampidsus telah menerbitkan Surat Nomor B-2668/F.2/Fd.2/06/2026 tertanggal 15 Juni 2026 yang memerintahkan seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi di Indonesia untuk melakukan inventarisasi serta melaporkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun, melalui surat terbaru tersebut, Kejaksaan Agung meminta seluruh jajaran menghentikan kegiatan pengumpulan data dan keterangan yang sebelumnya telah diperintahkan.
Penghentian tersebut disebut sebagai tindak lanjut atas disposisi Jaksa Agung setelah adanya laporan pemberitaan media dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mengenai aktivitas pengumpulan data pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tersebut.
Dalam penjelasan surat itu disebutkan bahwa penghentian dilakukan demi menjaga ketertiban pelaksanaan tugas serta menghindari potensi bias dalam proses penegakan hukum di lapangan.
Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah diketahui mulai melakukan pengumpulan data terhadap pelaksanaan Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah di Jawa Tengah.
Kegiatan tersebut mencakup seluruh unit SPPG, termasuk unit yang berada di bawah pengelolaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Hingga kini, Kejaksaan Agung belum memberikan penjelasan lebih lanjut kepada publik mengenai latar belakang penghentian kegiatan pengumpulan data tersebut selain yang tercantum dalam surat resmi dimaksud.
Perkembangan kebijakan ini menjadi perhatian publik mengingat Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis nasional yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Karena itu, berbagai kalangan berharap setiap kebijakan yang diambil dapat disertai penjelasan yang transparan agar tidak menimbulkan beragam persepsi di tengah masyarakat.
Fredy Legito
0 Komentar