PONTIANAK, KALBAR – Dalam momentum Peringatan Hari Koperasi Sedunia, Sekretaris Lembaga Investigasi Negara (LIN) Kalimantan Barat, Fredy Legito, mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya praktik bisnis berkedok koperasi yang diduga dimanfaatkan sebagai sarana penipuan atau investasi bodong.
Menurut Fredy, modus tersebut umumnya menggunakan badan hukum koperasi, baik koperasi simpan pinjam maupun koperasi yang diduga fiktif, untuk menghimpun dana masyarakat secara ilegal. Praktik seperti ini dinilai dapat merugikan masyarakat serta mencederai citra koperasi yang sejatinya dibangun berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong.
"Masih ditemukan praktik yang diduga memanfaatkan nama koperasi untuk menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan keuntungan tidak wajar. Masyarakat perlu lebih berhati-hati dan tidak mudah tergiur dengan janji keuntungan besar dalam waktu singkat," ujar Fredy Legito.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah ciri yang patut diwaspadai, di antaranya menawarkan bunga atau imbal hasil yang tidak masuk akal, menggunakan legalitas yang tidak jelas, melayani transaksi secara bebas kepada masyarakat umum tanpa mekanisme keanggotaan yang sah, serta menerapkan pola pembayaran yang menyerupai skema ponzi.
Fredy mengimbau masyarakat untuk selalu memeriksa legalitas badan usaha melalui instansi yang berwenang, memahami mekanisme koperasi yang benar, serta mengedepankan prinsip kehati-hatian sebelum menempatkan dana dalam suatu kegiatan usaha atau investasi.
Di sisi lain, Lembaga Investigasi Negara (LIN) Kalimantan Barat menegaskan komitmennya untuk mendukung seluruh program pemerintah dalam memajukan koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta berbagai sektor ekonomi produktif lainnya di Kalimantan Barat.
Menurut LIN, penguatan koperasi dan UMKM memiliki peran strategis dalam meningkatkan ketahanan ekonomi daerah, memperluas lapangan kerja, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.
"Kami mendukung penuh upaya pemerintah dalam memperkuat koperasi dan UMKM karena sektor ini memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian masyarakat dan pembangunan daerah," katanya.
Sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat, LIN Kalbar juga menyatakan akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program pemerintah yang berkaitan dengan koperasi dan UMKM. Pengawasan tersebut bertujuan memastikan seluruh anggaran, sarana, dan fasilitas yang disiapkan pemerintah dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain itu, LIN menyatakan siap menindaklanjuti apabila ditemukan dugaan penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, maupun pelanggaran aturan yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat.
Dengan pengawasan yang dilakukan secara bersama-sama, diharapkan program pengembangan koperasi dan UMKM di Kalimantan Barat dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran sehingga mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Catatan Redaksi:
Masyarakat diimbau untuk selalu melakukan verifikasi legalitas koperasi dan memahami mekanisme usaha yang ditawarkan sebelum melakukan transaksi atau penempatan dana. Koperasi yang sehat dan sesuai ketentuan perundang-undangan menjunjung prinsip keanggotaan, transparansi, serta pelayanan yang berorientasi pada kepentingan anggota.
0 Komentar