Pemerintah Berlakukan Tarif Rp5 Juta bagi WNI yang Mengajukan Pelepasan Kewarganegaraan, PP Nomor 30 Tahun 2026 Resmi Atur Layanan Kewarganegaraan
JAKARTA – Pemerintah resmi menetapkan tarif Rp5 juta bagi setiap warga negara Indonesia (WNI) yang mengajukan permohonan kehilangan kewarganegaraan Indonesia atas permohonan sendiri kepada Presiden Republik Indonesia. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Hukum.
Peraturan tersebut telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan diundangkan pada 2 Juli 2026. Berdasarkan Pasal 10, PP Nomor 30 Tahun 2026 mulai berlaku 30 hari sejak tanggal diundangkan.
Kebijakan baru ini menjadi bagian dari penyesuaian sistem pelayanan hukum dan administrasi kewarganegaraan yang dikelola Kementerian Hukum, sekaligus menggantikan ketentuan sebelumnya dalam PP Nomor 45 Tahun 2024.
Dalam lampiran PP tersebut ditegaskan bahwa setiap permohonan Surat Keputusan Kehilangan Kewarganegaraan atas Permohonan Sendiri kepada Presiden Republik Indonesia dikenakan tarif Rp5.000.000 sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Selain itu, pemerintah juga menetapkan sejumlah tarif layanan kewarganegaraan lainnya, antara lain:
- Permohonan Surat Keputusan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia: Rp3.500.000.
- Permohonan memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia: Rp1.000.000.
- Permohonan Surat Keputusan Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia: Rp1.000.000.
- Permohonan Surat Keterangan Status Kewarganegaraan: Rp500.000.
Seluruh penerimaan dari layanan tersebut wajib disetorkan ke kas negara sebagai bagian dari optimalisasi PNBP di lingkungan Kementerian Hukum.
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, Dhahana Putra, membenarkan telah diterbitkannya PP Nomor 30 Tahun 2026.
Sementara itu, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Widodo, menjelaskan bahwa penerbitan PP baru dilakukan karena adanya perubahan nomenklatur kementerian setelah restrukturisasi pemerintahan.
Menurutnya, regulasi sebelumnya masih menggunakan nomenklatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), sedangkan saat ini berubah menjadi Kementerian Hukum, sehingga diperlukan penyesuaian secara administratif maupun regulatif.
Widodo juga menegaskan bahwa PP Nomor 30 Tahun 2026 memuat ratusan jenis tarif PNBP. Sebagian besar tarif dipertahankan, sementara sejumlah layanan mengalami penyesuaian berdasarkan perkembangan kondisi ekonomi nasional.
"Beberapa jenis tarif tetap, sedangkan sebagian lainnya disesuaikan dengan perkembangan kondisi ekonomi," jelas Widodo.
Selain penyesuaian tarif, pemerintah juga menghapus beberapa jenis PNBP yang sebelumnya berlaku. Salah satunya adalah tarif permohonan pewarganegaraan Warga Negara Asing (WNA) menjadi WNI untuk kepentingan Indonesia, yang kini tidak lagi dikenakan biaya.
Penyesuaian Tarif Dinilai Perlu Disosialisasikan
Pemberlakuan tarif baru tersebut diperkirakan akan menjadi perhatian masyarakat, khususnya mereka yang sedang mengurus administrasi kewarganegaraan maupun layanan hukum lainnya di bawah kewenangan Kementerian Hukum.
Sejumlah kalangan menilai pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara luas agar masyarakat memahami dasar hukum, tujuan kebijakan, serta mekanisme pelayanan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam pelaksanaannya.
Dengan berlakunya PP Nomor 30 Tahun 2026, pemerintah berharap pelayanan administrasi hukum semakin tertata, memiliki kepastian hukum, sekaligus mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak yang lebih akuntabel, transparan, dan sesuai dengan perkembangan regulasi nasional.
Thifal Nw/ Fredy Legito
0 Komentar