MELAWI – Pelaksanaan Proyek Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Pinoh di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026, menjadi sorotan publik. Proyek yang berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak itu memunculkan pertanyaan setelah muncul dugaan keterlibatan seorang oknum kepala desa dalam pelaksanaannya.
Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, pekerjaan tersebut semula memiliki nilai kontrak sebesar Rp7.151.950.000. Namun, melalui Addendum Nomor 02, nilai kontrak mengalami penyesuaian menjadi Rp6.436.755.000.
Proyek tersebut dikerjakan oleh CV Cahya Griya Vianela dengan konsultan pengawas PT Nadi Cipta Consultant KSO CV Centrina Engineering, serta memiliki masa pelaksanaan selama 240 hari kalender.
Dugaan keterlibatan oknum kepala desa mencuat setelah tim investigasi awak media melakukan penelusuran langsung ke lokasi proyek beberapa waktu lalu. Saat berada di lokasi, tim berupaya menemui pengawas lapangan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pekerjaan.
Sejumlah pekerja di lokasi kemudian menunjukkan papan informasi proyek dan menyampaikan bahwa pengawas sedang berada di sebuah kantor di kawasan Cemp.
Berbekal informasi tersebut, tim awak media mendatangi lokasi yang dimaksud dan berhasil menemui seseorang yang memperkenalkan diri sebagai pengawas proyek bernama Nanang.
Namun, ketika dimintai penjelasan mengenai pelaksanaan proyek, Nanang justru mengarahkan awak media agar menemui seorang kepala desa.
"Kalau ada apa-apa, pesan Pak Kades saja. Temui Pak Kades di rumahnya, di pertigaan, ada ponton, maju sedikit arah keluar, ada mobil Fortuner putih," ujar Nanang kepada tim awak media.
Saat ditanya mengenai identitas kepala desa yang dimaksud, Nanang mengaku tidak mengetahui secara pasti.
"Kesitu saja, saya kurang paham," katanya.
Ketika diminta nomor kontak agar komunikasi dapat dilakukan secara resmi, Nanang juga menolak memberikannya.
"Tak usah pakai nomor, langsung saja ke sana. Kemarin juga ada orang saya suruh ke sana," ucapnya.
Tim awak media kembali mempertanyakan apa hubungan serta kapasitas kepala desa tersebut dalam proyek pemerintah yang dibiayai APBN itu. Namun, Nanang hanya memberikan jawaban singkat.
"Saya tidak tahu, yang penting ke sana saja."
Pernyataan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai posisi dan kewenangan kepala desa yang disebutkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan proyek tersebut.
Secara normatif, proyek yang dibiayai APBN berada di bawah tanggung jawab pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen (PPK), penyedia jasa, serta unsur pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, apabila terdapat pihak lain di luar struktur resmi yang disebut sebagai pihak yang harus ditemui terkait pelaksanaan proyek, maka diperlukan penjelasan yang transparan agar tidak menimbulkan spekulasi maupun persepsi negatif di tengah masyarakat.
Transparansi menjadi bagian penting dalam setiap pelaksanaan proyek pemerintah, terlebih proyek tersebut menggunakan anggaran negara yang bersumber dari uang rakyat. Kejelasan mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan setiap pihak yang terlibat dinilai penting untuk menjaga akuntabilitas serta kepercayaan publik terhadap pelaksanaan pembangunan.
Hingga berita ini diterbitkan, tim awak media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada CV Cahya Griya Vianela selaku kontraktor pelaksana, Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak sebagai pihak yang berwenang, serta kepala desa yang dimaksud untuk memperoleh penjelasan dan klarifikasi terkait informasi yang berkembang.
Pemberitaan ini disusun berdasarkan hasil penelusuran lapangan dan keterangan yang diperoleh di lokasi. Seluruh dugaan yang disampaikan belum dapat disimpulkan sebagai suatu pelanggaran hukum dan masih memerlukan klarifikasi dari seluruh pihak terkait. Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik, guna menjamin pemberitaan yang berimbang, akurat, dan menghormati asas praduga tak bersalah.
0 Komentar