Pengusaha Ingatkan Ancaman PHK Massal di Industri Rokok, Minta Presiden Prabowo Tinjau Ulang PP Nomor 28 Tahun 2024

JAKARTA – Kekhawatiran terhadap masa depan industri hasil tembakau (IHT) nasional kembali mencuat. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama sejumlah organisasi pelaku industri tembakau meminta Presiden Prabowo Subianto meninjau kembali sejumlah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, yang dinilai berpotensi memukul industri legal, mengancam lapangan kerja, serta memperbesar peredaran rokok ilegal.

Permintaan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Apindo, Jakarta Selatan, Kamis (23/7/2026).

Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo, Sutrisno Iwantono, menyebut terdapat sedikitnya tiga poin dalam PP tersebut yang menurut pelaku usaha berpotensi memberikan dampak serius terhadap keberlangsungan industri hasil tembakau.

Ketiga poin tersebut meliputi ketentuan mengenai penyeragaman warna dan bentuk kemasan produk (plain packaging), pembatasan kadar maksimal nikotin dan tar, serta larangan penggunaan sejumlah bahan tambahan dalam produk hasil tembakau.

Menurut Sutrisno, kebijakan tersebut dinilai tidak hanya membebani industri rokok legal yang selama ini mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga berpotensi membuka ruang lebih luas bagi peredaran rokok ilegal yang tidak membayar cukai maupun memenuhi standar pengawasan pemerintah.

"Penyeragaman kemasan, batas tar dan nikotin, serta larangan bahan tambahan secara de facto dapat menutup industri legal. Dampaknya tentu terhadap tenaga kerja, sekaligus berpotensi menyuburkan peredaran rokok ilegal tanpa manfaat kesehatan yang terbukti," ujar Sutrisno.

Ia menilai apabila industri legal mengalami penurunan produksi akibat regulasi tersebut, negara juga berpotensi kehilangan penerimaan dari sektor cukai hasil tembakau.

Menurutnya, selama ini pelaku industri telah berulang kali menyampaikan masukan kepada pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, namun belum memperoleh solusi yang dianggap mampu mengakomodasi keberlangsungan industri sekaligus tujuan perlindungan kesehatan masyarakat.

"Kami sudah berkali-kali berdiskusi dengan pemerintah. Karena itu, harapan kami sekarang ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto agar melakukan peninjauan kembali terhadap ketentuan-ketentuan tersebut," katanya.

Meski menyampaikan sejumlah keberatan, Apindo menegaskan tetap mendukung berbagai kebijakan pengendalian konsumsi rokok yang dinilai memiliki dasar perlindungan kesehatan masyarakat.

Di antaranya adalah larangan penjualan produk tembakau kepada anak-anak, peningkatan batas usia pembelian menjadi 21 tahun, serta ketentuan pencantuman peringatan kesehatan bergambar dan tulisan pada kemasan rokok.

Dinilai Berpotensi Memukul Industri dan Petani

Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), Edy Sutopo, menilai sejumlah ketentuan dalam PP tersebut justru lebih berpotensi mengganggu keberlangsungan industri hasil tembakau nasional dibanding memberikan dampak langsung terhadap pengendalian konsumsi rokok.

Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah pembatasan kadar maksimal nikotin sebesar 1 miligram dan tar sebesar 10 miligram per batang rokok.

Menurut Edy, sebagian besar tembakau dan cengkeh yang diproduksi petani dalam negeri memiliki karakteristik alami yang berada di atas batas tersebut.

Apabila ketentuan tersebut diterapkan secara penuh, industri dikhawatirkan akan kesulitan menggunakan bahan baku lokal sehingga berpotensi mengurangi penyerapan hasil panen petani tembakau dan cengkeh.

"Kalau batas maksimal itu dipaksakan, hampir tidak mungkin dipenuhi menggunakan tembakau maupun cengkeh lokal. Dampaknya bukan hanya ke industri, tetapi juga ke petani sebagai sektor hulu," jelas Edy.

Selain itu, AMTI juga menyoroti larangan penggunaan sejumlah bahan tambahan yang selama ini umum digunakan dalam proses produksi rokok.

Menurutnya, beberapa bahan seperti mentol (cooling agent), gula, hingga ekstrak tertentu digunakan dalam jumlah terbatas untuk menjaga karakteristik produk maupun kelembapan tembakau selama proses produksi.

Karena itu, pelaku industri berharap pemerintah kembali membuka ruang dialog dengan seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan pengendalian produk tembakau dapat tetap memperhatikan aspek kesehatan masyarakat tanpa mengabaikan keberlangsungan industri, perlindungan tenaga kerja, kesejahteraan petani, serta penerimaan negara dari sektor cukai.

Hingga saat ini, pemerintah melalui PP Nomor 28 Tahun 2024 tetap menjadi dasar pelaksanaan berbagai kebijakan di sektor kesehatan, sementara berbagai masukan dari pelaku industri masih menjadi bagian dari dinamika pembahasan implementasi regulasi tersebut.

Fredy Legito