Sintang - Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 2 Provinsi Kalimantan Barat. Pada tanggal 07 Juli 2026, rekan-rekan media bersama LSM TINDAK melakukan pengawasan sosial terhadap penggunaan anggaran negara secara acak di wilayah Kabupaten Sintang.
Kami sangat menyayangkan kondisi pelaksanaan proyek Jalan Manis Raya – Simpang Build Lining. Proyek ini memiliki tanggal kontrak 22 Desember 2025 dengan nilai kontrak yang sangat besar, yaitu Rp30.343.553.000,00, bersumber dari Dana APBN, dengan masa pelaksanaan selama 240 hari kalender. Pemenang tender adalah PT. KENCANA INDAH INTI SEJAHTERA, beralamat di Jalan Laja Nomor 183, Dusun Laja Permai, Nangah Pinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.
Sangat disayangkan, saat tim meninjau langsung ke lokasi, ditemukan kurangnya pelaksanaan penyiraman Lapis Penetrasi Macadam (LPA) sebagaimana telah diatur dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Di lapangan, penyiraman jalan tidak dilakukan secara optimal; padahal sesuai ketentuan kontrak seharusnya dilakukan sebanyak tiga kali. Terbukti pada sore hari saat peninjauan, jalan sama sekali tidak disiram. Akibatnya, warga yang melintas hanya harus menanggung gangguan debu dari material jalan tersebut, padahal biaya penyiraman dan pembelian air sudah dianggarkan dalam RAB.
Selain itu, kurangnya pemadatan yang disertai penyiraman yang tidak memadai menyebabkan banyak bagian lapisan jalan tersebut sudah berlubang. Belum lagi persoalan mengenai ketebalan lapisan aspal yang diterapkan.
Berita ini diterbitkan agar anggaran negara yang bersumber dari pajak rakyat benar-benar menghasilkan pembangunan yang berkualitas, bukan dikerjakan secara asal-asalan. Diperlukan pengawasan ekstra dari pihak Kementerian PUPR agar hal ini tidak berkembang menjadi polemik maupun temuan hukum di bidang tindak pidana korupsi. Mengingat lokasi pembangunan berada di wilayah terpencil yang jauh dari pengawasan langsung, diharapkan pelaksana pekerjaan senantiasa mematuhi seluruh ketentuan dan standar teknis yang telah diatur dalam Peraturan Menteri PUPR. Masyarakat berhak mendapatkan kenyamanan dan keselamatan berkendara, terbebas dari gangguan debu yang membahayakan kesehatan dan keselamatan pengguna jalan.
Saat dikonfirmasi, pihak pelaksana menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan sempat terhambat oleh berbagai kendala, salah satunya terkait pembayaran anggaran dari Balai Peningkatan Jalan Nasional PUPR yang bersumber dari APBN, yang belum cair dari Kementerian Keuangan. Kami berharap pihak terkait segera menuntaskan hal ini agar program pembangunan tidak terhambat dan hasilnya tetap berkualitas sesuai standar yang ditetapkan.
Tim Liputan
0 Komentar