Pengamat Nilai Gestur Politik Prabowo Belum Tunjukkan Komitmen Lanjutkan IKN, Minta Pemerintah Siapkan "Plan B"
JAKARTA – Polemik mengenai kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali mengemuka setelah Otorita IKN mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp2,86 triliun untuk pembangunan tahap ketiga. Di tengah usulan tersebut, sejumlah pengamat menilai arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto belum menunjukkan sinyal kuat untuk melanjutkan proses pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai permintaan tambahan anggaran tersebut perlu dikaji secara cermat oleh pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, agar penggunaannya benar-benar selaras dengan prioritas pembangunan nasional di bawah pemerintahan yang baru.
Menurutnya, setiap pengeluaran negara harus disesuaikan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo sehingga tidak menimbulkan ketidaksesuaian antara perencanaan dan implementasi pembangunan.
"Saya melihat pemerintahan Presiden Prabowo tidak berencana melanjutkan pemindahan ibu kota. Ini terlihat dari gestur politik maupun alokasi anggaran. Jadi, perlu disusun Plan B untuk memanfaatkan IKN bukan sebagai ibu kota," ujar Wijayanto.
Gestur Politik Dinilai Berbeda
Wijayanto menilai sejumlah kebijakan pemerintah dapat dibaca sebagai indikasi bahwa percepatan pemindahan pusat pemerintahan ke IKN belum menjadi prioritas utama.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat pemerintah perlu menyiapkan skenario alternatif agar kawasan yang telah dibangun tetap memberikan manfaat ekonomi dan sosial, sekalipun nantinya tidak difungsikan sebagai ibu kota negara.
Meski demikian, ia membedakan antara kebutuhan anggaran untuk pemeliharaan aset negara dengan anggaran untuk pembangunan infrastruktur baru.
Menurutnya, pemerintah tetap perlu mengalokasikan dana apabila digunakan untuk menjaga aset yang telah dibangun agar tidak mengalami kerusakan maupun terbengkalai.
"Jika dana yang diminta untuk pemeliharaan, rasanya patut diberikan, jangan sampai aset negara rusak. Tetapi jika dana tersebut digunakan untuk membangun fasilitas baru, tentunya ini perlu disesuaikan dengan rencana sesungguhnya dari pemerintahan Prabowo," katanya.
HUT RI Dipusatkan di Jakarta
Analisis tersebut semakin menguat setelah pemerintah memastikan bahwa peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 akan dipusatkan di Jakarta, bukan di IKN.
Keputusan tersebut berbeda dengan kebijakan pada masa Presiden Joko Widodo yang menggelar upacara HUT ke-79 RI serta rapat kabinet di IKN pada tahun 2024 sebagai simbol dimulainya perpindahan ibu kota negara.
Keputusan tersebut kemudian memunculkan berbagai spekulasi mengenai arah kebijakan pemerintahan baru terhadap proyek strategis nasional tersebut.
Otorita IKN Tetap Ajukan Tambahan Anggaran
Di sisi lain, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan pembangunan kawasan Nusantara tetap membutuhkan dukungan anggaran.
Ia mengungkapkan pihaknya telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp2,86 triliun kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk pembangunan tahap ketiga dengan skema tahun jamak 2026–2028.
"Kami telah mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk kebutuhan tambahan anggaran tahun 2026 yang akan digunakan untuk kebutuhan anggaran tahap tiga dengan skema tahun jamak 2026–2028," ujar Basuki.
Menurut Basuki, tambahan anggaran tersebut akan diprioritaskan untuk pengelolaan aset yang telah dibangun, pembelian lahan, serta mendukung keberlanjutan pembangunan kawasan IKN.
Ia juga menyebutkan bahwa usulan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Sekretaris Negara.
Masa Depan IKN Masih Menjadi Perdebatan
Perbedaan pandangan antara usulan pembangunan lanjutan dan analisis para pengamat kembali memunculkan pertanyaan mengenai arah masa depan IKN.
Di satu sisi, pembangunan yang telah berjalan memerlukan biaya pemeliharaan serta penyelesaian berbagai infrastruktur pendukung. Namun di sisi lain, muncul pandangan bahwa pemerintah perlu memberikan penjelasan yang lebih tegas mengenai status dan fungsi IKN di masa mendatang.
Hingga saat ini, pemerintah belum mengumumkan adanya perubahan resmi terhadap status IKN sebagai ibu kota negara. Sementara itu, berbagai analisis mengenai "gestur politik" Presiden Prabowo merupakan pandangan atau interpretasi pengamat, bukan pernyataan resmi pemerintah. Karena itu, arah kebijakan akhir mengenai kelanjutan proyek IKN tetap bergantung pada keputusan pemerintah yang akan diumumkan secara resmi.
0 Komentar