Pengamat Desak Prabowo Evaluasi Total IKN: APBN Terus Terkuras, Bagaimana Konsistensi Janji Kampanye?

JAKARTA – Polemik mengenai kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali mengemuka setelah Otorita IKN (OIKN) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp2,86 triliun untuk pembangunan tahap ketiga dengan skema tahun jamak 2026–2028. Di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor, permintaan tambahan dana tersebut memicu kritik sekaligus pertanyaan mengenai arah kebijakan pembangunan IKN di era Presiden Prabowo Subianto.

Sorotan publik semakin menguat setelah muncul pandangan dari sejumlah pengamat yang menilai proyek IKN masih sangat bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan belum menunjukkan kemampuan untuk menopang dirinya secara ekonomi.

Di sisi lain, wacana penghentian pembangunan IKN juga memunculkan dilema politik. Pasalnya, saat masa kampanye Pilpres, Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan IKN sebagai bagian dari keberlanjutan program strategis nasional yang telah dimulai pada pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Pertanyaannya, apabila usulan penghentian pembangunan benar-benar dipertimbangkan, bagaimana dengan komitmen politik yang sebelumnya telah disampaikan kepada masyarakat?

Pengamat Ekonomi Universitas Brawijaya, Noval Adib, menilai pembangunan IKN sejak awal menghadapi tantangan besar karena membutuhkan investasi yang sangat besar, sementara keberhasilan sebuah kota tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh aktivitas ekonomi yang mampu tumbuh secara berkelanjutan.

"Sudah lama saya berpendapat bahwa IKN itu adalah proyek yang sia-sia. Karena selain membutuhkan biaya yang sangat besar, masalah utamanya adalah kebutuhan akan jumlah penduduk yang cukup besar sebagai motor penggerak ekonomi sebuah kota," kata Noval.

Menurut Noval, tanpa jumlah penduduk yang memadai serta aktivitas ekonomi yang kuat, sebuah kota akan sulit berkembang dan menarik investasi secara alami. Akibatnya, pemerintah berpotensi terus menggelontorkan dana negara hanya untuk mempertahankan keberlangsungan kawasan tersebut.

Ia menilai kondisi itu membuat OIKN diperkirakan akan terus mengajukan tambahan anggaran karena IKN belum mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membiayai operasional maupun pengembangannya sendiri.

"Ke depannya OIKN akan terus meminta tambahan anggaran biaya karena IKN sendiri secara ekonomi belum bisa menghasilkan apa-apa, belum bisa menghasilkan PAD yang akan mampu menopang keberlanjutan hidup dirinya sendiri," ujarnya.

Noval bahkan memperkirakan permintaan tambahan anggaran sebesar Rp2,86 triliun bukanlah yang terakhir. Selama IKN belum mampu berdiri secara mandiri, ketergantungan terhadap APBN dinilai masih akan terus berlangsung.

Ia juga mengingatkan bahwa dana yang telah dikucurkan pemerintah pada tahap sebelumnya merupakan sunk cost, yakni biaya yang sudah tidak dapat dipulihkan. Karena itu, menurutnya, pemerintah sebaiknya mengevaluasi proyek berdasarkan manfaat yang akan diperoleh di masa depan, bukan semata-mata mempertimbangkan besarnya dana yang telah dikeluarkan.

"Pemerintahan Prabowo harus berani mengambil langkah menghentikan pembiayaan pembangunan IKN karena hanya akan terus menggerogoti APBN tanpa hasil yang jelas. Lebih baik anggaran tersebut dialihkan untuk program-program yang manfaatnya lebih nyata bagi masyarakat," tegasnya.

Pandangan tersebut memunculkan diskusi yang cukup luas di tengah masyarakat. Sebagian pihak menilai evaluasi terhadap proyek strategis nasional merupakan hal yang wajar apabila terdapat perubahan kondisi ekonomi maupun prioritas pembangunan. Namun, sebagian lainnya berpendapat bahwa keberlanjutan proyek juga berkaitan dengan konsistensi pemerintah dalam menjalankan program yang telah dijanjikan kepada publik.

Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono sebelumnya mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp2,86 triliun kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk pembangunan tahap ketiga IKN.

"Kami telah mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk kebutuhan tambahan anggaran tahun 2026 yang akan digunakan untuk kebutuhan anggaran tahap tiga dengan skema tahun jamak 2026–2028," ujar Basuki.

Menurut Basuki, tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk pengelolaan aset yang telah dibangun, pembelian lahan, serta mendukung kelanjutan pembangunan kawasan IKN. Ia juga menyatakan usulan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Sekretaris Negara.

"Dari Menteri Sekretaris Negara sudah oke, sekarang kami datang ke Menteri Keuangan," katanya.

Berdasarkan data Otorita IKN, pagu anggaran lembaga tersebut pada tahun 2026 mencapai Rp5,47 triliun. Hingga 30 Juni 2026, realisasi anggarannya telah mencapai sekitar Rp4,38 triliun atau sekitar 80,2 persen dari total pagu yang tersedia.

Perdebatan mengenai masa depan IKN pun diperkirakan akan terus berlanjut. Di satu sisi, pemerintah dihadapkan pada kebutuhan menjaga keberlanjutan proyek strategis nasional. Di sisi lain, tuntutan efisiensi anggaran dan optimalisasi penggunaan APBN menjadi perhatian besar di tengah berbagai kebutuhan pembangunan yang juga memerlukan dukungan pendanaan negara.