PONTIANAK – Penanganan dugaan tindak pidana korupsi dalam program pengadaan bibit kelapa sawit Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2022–2023 terus bergulir. Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat kembali memeriksa seorang saksi yang dinilai mengetahui pelaksanaan program tersebut.
Saksi yang diperiksa adalah HE, Ketua Kelompok Tani Mekar Tani, Desa Batu Pahat, Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau. Pemeriksaan dilakukan pada Selasa, 1 Juli 2026, dalam kapasitas sebagai saksi guna mendalami fakta-fakta yang berkaitan dengan proses perencanaan, pengadaan, hingga pendistribusian bantuan bibit kelapa sawit.
Rekan HE membenarkan pemeriksaan tersebut dan menyatakan bahwa yang bersangkutan memenuhi panggilan penyidik.
"Benar, beliau diperiksa sebagai saksi," ujarnya.
Lebih dari 20 Saksi Telah Dimintai Keterangan
Berdasarkan informasi yang dihimpun, hingga saat ini penyidik Kejati Kalbar telah meminta keterangan lebih dari 20 orang saksi dari berbagai unsur yang dianggap mengetahui pelaksanaan program tersebut.
Pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari proses pengumpulan alat bukti untuk mengungkap secara utuh rangkaian pelaksanaan program yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sekadau.
Meski penyelidikan terus berkembang, Kejati Kalbar hingga kini belum mengumumkan adanya pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena proses hukum masih berada pada tahap penyelidikan.
Program Menjangkau Ratusan Kelompok Tani
Kelompok Tani Mekar Tani diketahui menjadi salah satu kelompok pertama yang menerima bantuan bibit sawit melalui Program Infrastruktur, Perkebunan, Pertanian, dan Perdesaan untuk Kesejahteraan (IP3K) pada tahun 2022.
Setiap kepala keluarga penerima bantuan memperoleh sekitar 130 batang bibit kelapa sawit.
Program tersebut kemudian berlanjut pada tahun berikutnya. Pemerintah Kabupaten Sekadau kembali menyerahkan benih unggul jenis pre-nursery saat panen perdana kelompok tani pada 19 Agustus 2025.
Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Sekadau tahun 2025, sebanyak 65.650 batang benih unggul direncanakan disalurkan kepada 36 kelompok tani di 26 desa.
Secara keseluruhan, bantuan bibit melalui Program IP3K mencapai 236.615 batang dengan cakupan lahan sekitar 1.802 hektare yang melibatkan 111 kelompok tani.
Besarnya skala program tersebut membuat proses penyelidikan yang dilakukan Kejati Kalbar mendapat perhatian luas dari masyarakat.
Berawal dari Laporan Masyarakat
Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat membenarkan bahwa pihaknya tengah menangani laporan dugaan penyimpangan dalam program pengadaan bibit kelapa sawit tersebut.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kalbar, I Wayan Gedin Arianta, menyatakan penanganan perkara merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat.
"Benar kami menerima laporan tersebut dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan," ujarnya.
Dalam tahap penyelidikan, penyidik masih mengumpulkan dokumen, meminta keterangan para saksi, serta mendalami berbagai fakta hukum sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pengamat Minta Seluruh Tahapan Program Dievaluasi
Advokat dan Konsultan Hukum Yayat Darmawi, S.E., S.H., M.H., menilai pelaksanaan program pengadaan bibit sawit perlu dievaluasi secara menyeluruh, mulai dari proses perencanaan, pengadaan, hingga penyaluran kepada kelompok tani penerima.
Menurutnya, terdapat sejumlah aspek yang patut menjadi perhatian penyidik, seperti asal-usul bibit, usia tanaman, legalitas lahan penerima bantuan, hingga kesiapan lokasi sebelum bibit didistribusikan.
Ia menjelaskan bahwa bibit kelapa sawit memiliki standar teknis yang harus dipenuhi sebelum layak ditanam.
"Tidak masuk akal jika bibit baru dianggarkan lalu dalam beberapa bulan langsung dibagikan. Bibit sawit memiliki tahapan pembibitan dan umur tertentu sebelum siap tanam," ujarnya.
Selain itu, Yayat menilai pemerintah perlu memastikan bahwa lahan penerima bantuan benar-benar tersedia, memiliki status hukum yang jelas, serta didukung akses menuju lokasi perkebunan.
"Kelompok tani hampir ada di setiap desa. Namun pemerintah harus memastikan lokasi kebunnya, kesiapan lahannya, legalitas tanahnya, hingga akses menuju lokasi sebelum bantuan disalurkan," katanya.
Diharapkan Profesional dan Bebas Intervensi
Yayat juga mengingatkan agar setiap program bantuan pemerintah benar-benar dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administratif ataupun kepentingan politik sesaat.
Menurutnya, perencanaan yang tidak matang berpotensi menimbulkan persoalan hukum sekaligus mengakibatkan kerugian keuangan daerah.
"Sebagian besar masyarakat Sekadau menggantungkan hidup dari sektor pertanian dan perkebunan. Karena itu setiap program harus dirancang secara matang agar benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari," tegasnya.
Sejalan dengan proses penyelidikan tersebut, DPD Yayasan Lembaga Bantuan Hukum LMRRI Kalimantan Barat melalui pengurusnya, Fredy Legito, juga telah menyampaikan surat kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat sebagai bentuk dukungan terhadap proses penegakan hukum.
Melalui surat tersebut, organisasi berharap penyelidikan dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi, sehingga mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum di Kalimantan Barat.
Hingga berita ini diterbitkan, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat masih terus melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut. Publik kini menantikan hasil penyelidikan serta langkah hukum lanjutan yang akan diambil berdasarkan alat bukti yang berhasil dikumpulkan penyidik.
Tim Redaksi
0 Komentar