Pendirian PT Bermodal Besar Kini Kena Biaya Rp 5 Juta, Tarif Melonjak 354,5%

Mulai 1 Agustus 2026, Biaya Pendirian PT Bermodal Besar Naik hingga Rp5 Juta, Pemerintah Ubah Skema Tarif PNBP

JAKARTA – Pemerintah resmi mengubah struktur tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk layanan pendirian Perseroan Terbatas (PT). Melalui kebijakan terbaru ini, biaya pendirian PT dengan modal besar mengalami kenaikan signifikan, bahkan mencapai Rp5 juta untuk perusahaan dengan modal dasar di atas Rp5 miliar.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Hukum, yang menggantikan PP Nomor 45 Tahun 2024.

Peraturan tersebut telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 2 Juli 2026 dan akan mulai berlaku efektif pada 1 Agustus 2026 atau 30 hari setelah diundangkan.

Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa seluruh PNBP yang dipungut oleh Kementerian Hukum wajib disetorkan ke kas negara.

"Seluruh PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum wajib disetor ke kas negara," demikian bunyi Pasal 7 PP Nomor 30 Tahun 2026.

Tarif Kini Dibedakan Berdasarkan Modal Dasar

Berbeda dengan ketentuan sebelumnya yang hanya menerapkan satu tarif bagi seluruh PT dengan modal dasar di atas Rp1 miliar, pemerintah kini membagi tarif berdasarkan besaran modal dasar perusahaan.

Adapun rincian tarif terbaru sebagai berikut:

• Modal dasar hingga Rp25 juta: Rp300 ribu per permohonan.
• Modal dasar lebih dari Rp25 juta hingga Rp1 miliar: Rp600 ribu per permohonan.
• Modal dasar lebih dari Rp1 miliar hingga Rp5 miliar: Rp1,5 juta per permohonan.
• Modal dasar di atas Rp5 miliar: Rp5 juta per permohonan.

Kenaikan Capai 354,5 Persen

Pada aturan sebelumnya berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 2024, seluruh PT dengan modal dasar di atas Rp1 miliar hanya dikenakan biaya Rp1,1 juta, tanpa membedakan besaran modal.

Dengan berlakunya aturan baru, biaya pendirian PT dengan modal dasar di atas Rp5 miliar meningkat sebesar Rp3,9 juta, atau mengalami kenaikan sekitar 354,5 persen dibandingkan tarif sebelumnya.

Sementara itu, pendirian PT dengan modal kecil hingga menengah tidak mengalami perubahan tarif.

Perubahan Anggaran Dasar Juga Mengalami Penyesuaian

Selain tarif pendirian PT, pemerintah juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah layanan badan hukum lainnya.

Beberapa perubahan tarif tersebut antara lain:

• Perubahan anggaran dasar tanpa perubahan nama perseroan naik dari Rp1 juta menjadi Rp1,1 juta.
• Perubahan anggaran dasar disertai perubahan nama perseroan naik dari Rp1,1 juta menjadi Rp1,2 juta.

Pemerintah juga menyederhanakan tarif pemberitahuan perubahan anggaran dasar maupun perubahan data perseroan.

Apabila sebelumnya tarif diberlakukan secara bertingkat, yakni antara Rp150 ribu hingga Rp250 ribu sesuai besaran modal perusahaan, kini seluruh permohonan dikenakan tarif tunggal sebesar Rp250 ribu.

Dorong Penataan Administrasi Badan Hukum

Perubahan struktur tarif PNBP ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam melakukan penataan layanan administrasi badan hukum sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara.

Pemerintah berharap kebijakan tersebut mampu meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perusahaan, memperkuat sistem hukum korporasi, serta menciptakan tata kelola badan usaha yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Meski biaya pendirian PT bermodal besar mengalami kenaikan cukup signifikan, pemerintah menilai kebijakan tersebut tetap sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik serta penguatan administrasi hukum di Indonesia.

Indri Oktaviani/ Fredy Legito