Penagih PT Nusantara Sakti di Melawi Diduga Lakukan Penagihan Tidak Patut, Konsumen Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum

Penagih PT Nusantara Sakti di Melawi Diduga Lakukan Penagihan Tidak Patut, Konsumen Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum

MELAWI, KALIMANTAN BARAT – Dugaan praktik penagihan yang dinilai tidak sesuai etika dan berpotensi bertentangan dengan ketentuan perlindungan konsumen kembali mencuat di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Seorang konsumen berinisial SI mengaku menerima pesan WhatsApp dari seorang petugas penagih (kolektor) PT Nusantara Sakti (NSS) yang dinilai mengandung kata-kata merendahkan dan berpotensi menimbulkan tekanan psikologis.

Berdasarkan tangkapan layar percakapan yang diterima konsumen, petugas penagih bernama Nopi Jonnuri diduga mengirimkan pesan:

"Kalau tidak setor unitnya dikembalikan aja, baru sekali bayar udah nunggak dua bulan."

Pernyataan tersebut dinilai oleh konsumen sebagai bentuk perlakuan yang tidak sopan dan tidak mencerminkan prinsip penagihan yang mengedepankan etika serta perlindungan hak konsumen.

Sorotan terhadap Ketentuan Perlindungan Konsumen

Sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur bahwa proses penagihan pembiayaan wajib dilakukan secara profesional, beritikad baik, dan tidak menggunakan cara-cara yang bersifat intimidatif, mengancam, ataupun mempermalukan konsumen.

Dalam konteks ini, pihak yang menyampaikan keberatan menilai terdapat dugaan pelanggaran terhadap sejumlah regulasi, di antaranya:

1. Ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mengatur etika penagihan dan perlindungan konsumen.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang harus dilakukan sesuai prosedur hukum.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjamin hak konsumen untuk diperlakukan secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif.
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatur mekanisme eksekusi objek jaminan sesuai ketentuan hukum.

Potensi Konsekuensi Hukum

Sejumlah pihak menilai bahwa apabila dalam proses penagihan terdapat unsur penghinaan, intimidasi, ancaman, atau tindakan lain yang bertentangan dengan hukum, maka perbuatan tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana maupun sanksi administratif. Namun, penentuan ada atau tidaknya unsur pidana sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil penyelidikan dan pembuktian.

Selain itu, perusahaan pembiayaan juga berkewajiban memastikan seluruh tenaga penagih bekerja sesuai standar operasional dan ketentuan yang ditetapkan regulator.

Desakan Penyelesaian Secara Profesional

Ketua DPW Fast Respon Indonesia Center (FRIC) Kalimantan Barat, Rabi, mendesak manajemen PT Nusantara Sakti Kabupaten Melawi agar segera mengambil langkah-langkah perbaikan, antara lain:

1. Melakukan evaluasi dan penindakan internal terhadap petugas penagih apabila terbukti melakukan pelanggaran.
2. Menyelesaikan persoalan dengan mengedepankan komunikasi dan musyawarah.
3. Memastikan seluruh petugas penagihan memahami aturan perlindungan konsumen dan etika penagihan.
4. Menjaga agar proses penagihan dilakukan secara profesional, humanis, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, konsumen berinisial SI menyatakan mempertimbangkan untuk menempuh jalur pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun langkah hukum lainnya apabila peristiwa serupa kembali terjadi.

Masyarakat juga diimbau untuk memahami hak-haknya sebagai konsumen serta menggunakan mekanisme pengaduan yang tersedia apabila menemukan dugaan praktik penagihan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penulis: Rbi