PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menegaskan bahwa seluruh pelaku usaha binatu atau laundry tidak lagi diperbolehkan menggunakan Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kilogram (kg) bersubsidi. Kebijakan tersebut ditegaskan melalui Surat Edaran Wali Kota Pontianak Nomor 25 Tahun 2026 tentang Larangan Penggunaan LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi di Kota Pontianak.
Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menegaskan bahwa LPG 3 kg merupakan barang bersubsidi yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga penggunaannya hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang benar-benar berhak menerima subsidi.
"Pemerintah Kota Pontianak sangat menginginkan pendistribusian LPG 3 kilogram ini benar-benar diberikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya," ujar Bahasan saat membuka sosialisasi Surat Edaran tersebut di Aula Sultan Syarif Abdurrahman, Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (16/7/2026).
Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa larangan penggunaan LPG 3 kg bersubsidi tidak hanya berlaku bagi usaha laundry, tetapi juga bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), penyelenggara negara, pengusaha, serta masyarakat golongan menengah yang tidak termasuk kategori penerima subsidi.
Selain usaha laundry, jenis usaha lain yang juga tidak diperbolehkan menggunakan LPG 3 kg bersubsidi meliputi restoran, hotel, usaha batik, usaha peternakan, usaha pertanian, usaha tani tembakau, hingga usaha jasa las.
Larangan tersebut juga berlaku bagi pelaku usaha dengan kekayaan bersih lebih dari Rp50 juta (di luar tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki omzet lebih dari Rp300 juta per tahun, sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Bahasan menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan bertujuan membebani pelaku usaha, melainkan untuk memastikan subsidi energi benar-benar tepat sasaran sehingga masyarakat miskin dan kelompok yang berhak tidak mengalami kesulitan memperoleh LPG bersubsidi.
"Surat edaran ini semata-mata merupakan ikhtiar pemerintah agar masyarakat mendapatkan keadilan, tidak terjadi antrean panjang, dan masyarakat yang benar-benar berhak tidak kesulitan memperoleh suplai LPG 3 kilogram," jelasnya.
Ia juga mengingatkan seluruh ASN dan pegawai pemerintah agar tidak menggunakan LPG 3 kg bersubsidi. Menurutnya, aparatur pemerintah harus menjadi contoh dalam mendukung kebijakan yang berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
"Lebih-lebih saya tidak menginginkan ada aparatur sipil negara atau pegawai yang menggunakan gas LPG 3 kilogram," tegasnya.
Pemkot Pontianak juga meminta seluruh agen dan pangkalan LPG agar menyalurkan LPG 3 kg sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan jumlah pangkalan yang mencapai lebih dari 400 titik di Kota Pontianak, distribusi diharapkan dapat berjalan tepat sasaran.
"Para pangkalan harus benar-benar mendistribusikan sesuai aturan yang berlaku. Dengan begitu, pangkalan ikut membantu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan yang paling penting membantu masyarakat kurang mampu," katanya.
Selain itu, agen dan pangkalan diwajibkan menggunakan sistem pendataan berbasis web maupun aplikasi yang disediakan badan usaha penerima penugasan pendistribusian LPG tertentu agar penyaluran subsidi dapat dipantau secara akurat dan transparan.
Pemkot juga menginstruksikan camat dan lurah untuk meningkatkan pengawasan terhadap distribusi LPG bersubsidi di wilayah masing-masing. Apabila ditemukan dugaan penyimpangan, perangkat wilayah diminta segera berkoordinasi dengan instansi terkait.
Masyarakat pun diajak berpartisipasi mengawasi penyaluran LPG bersubsidi. Dugaan penyalahgunaan dapat dilaporkan melalui lapor.go.id, Call Center Pertamina 135, atau Call Center Direktorat Jenderal Migas 136, dengan jaminan kerahasiaan identitas pelapor.
Bahasan menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan LPG 3 kg bersubsidi dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Ini kita lakukan untuk menegakkan aturan sekaligus melindungi masyarakat menengah ke bawah yang memang berhak memperoleh LPG 3 kilogram bersubsidi," pungkasnya.
Fredy Legito
0 Komentar