KOTA BIMA – Pelantikan puluhan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bima yang turut melibatkan sejumlah kerabat Wali Kota Bima, A. Rahman atau yang akrab disapa Aji Man, menjadi perhatian publik. Promosi jabatan terhadap anggota keluarga kepala daerah memunculkan berbagai tanggapan serta memicu perdebatan mengenai penerapan sistem merit, profesionalisme aparatur sipil negara (ASN), hingga pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap birokrasi.
Menanggapi berbagai sorotan tersebut, Pemerintah Kota Bima menegaskan bahwa seluruh proses mutasi, rotasi, dan promosi jabatan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah juga memastikan pengisian jabatan didasarkan pada sistem merit, yakni mempertimbangkan kompetensi, kualifikasi, integritas, pengalaman, rekam jejak, dan kebutuhan organisasi, bukan hubungan kekerabatan.
Sebanyak 87 pejabat resmi dilantik dalam upacara yang berlangsung di Aula Maja Labo Dahu pada Rabu (1/7/2026). Dari jumlah tersebut, beberapa nama yang mendapat promosi diketahui memiliki hubungan keluarga dengan Wali Kota Bima.
Di antaranya, Badrah Ekawati, yang merupakan istri Wali Kota Bima, dilantik sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bima. Sementara M. Auwalyah, yang merupakan ipar Wali Kota, dipercaya menjabat Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bima. Sebelumnya, Irwansyah, yang diketahui masih memiliki hubungan keluarga dengan Wali Kota, juga telah menduduki jabatan sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Kota Bima.
Pemkot Bantah Promosi Berdasarkan Hubungan Keluarga
Juru Bicara Pemerintah Kota Bima, Muhammad Hasyim, membantah anggapan bahwa promosi jabatan tersebut diberikan karena adanya hubungan kekeluargaan dengan kepala daerah.
Menurutnya, pengisian jabatan dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan organisasi sekaligus meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Pengisian jabatan dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan organisasi sekaligus meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat," ujar Hasyim dalam keterangan pers, Jumat (3/7/2026).
Ia menjelaskan bahwa seluruh ASN memiliki kesempatan yang sama untuk dipromosikan sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
Penilaian terhadap calon pejabat, lanjutnya, dilakukan berdasarkan sejumlah indikator, antara lain kompetensi, pendidikan, pengalaman kerja, integritas, loyalitas, rekam jejak, serta kemampuan dalam melaksanakan tugas sesuai kebutuhan organisasi.
"Selama memenuhi persyaratan administratif, memiliki kompetensi, loyalitas, integritas, dan dinilai mampu mengemban tugas, setiap ASN memiliki kesempatan yang sama untuk dipertimbangkan menduduki jabatan," katanya.
Sistem Merit Jadi Sorotan
Meski demikian, pelantikan sejumlah kerabat kepala daerah tetap memunculkan perhatian publik. Dalam praktik tata kelola pemerintahan, sistem merit memang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap ASN tanpa membedakan hubungan keluarga.
Namun, sejumlah pengamat administrasi publik menilai bahwa ketika promosi jabatan melibatkan anggota keluarga pejabat, aspek transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan proses seleksi menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Publik umumnya tidak hanya menilai apakah proses tersebut sah secara administratif, tetapi juga melihat sejauh mana proses pengambilan keputusan dilakukan secara objektif, profesional, dan bebas dari konflik kepentingan.
Karena itu, keterbukaan informasi mengenai mekanisme penilaian serta alasan pengangkatan pejabat dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat kepercayaan terhadap birokrasi.
Kinerja Akan Dievaluasi
Pemerintah Kota Bima memastikan seluruh pejabat yang baru dilantik tidak hanya mendapatkan amanah jabatan, tetapi juga akan dievaluasi secara berkala.
Evaluasi tersebut mencakup pencapaian target kinerja, kualitas pelayanan publik, disiplin, tanggung jawab, hingga kemampuan menjalankan program-program pemerintah daerah.
Pemkot juga menyatakan membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, masukan, maupun pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
"Pemkot Bima memandang pengawasan publik sebagai bagian penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan berorientasi pada pelayanan. Kami membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik maupun masukan secara objektif dan konstruktif," ujar Hasyim.
Kinerja Menjadi Tolak Ukur
Pemerintah Kota Bima berharap masyarakat memberikan penilaian berdasarkan hasil kerja para pejabat yang baru dilantik, bukan semata-mata melihat hubungan kekeluargaan dengan kepala daerah.
Menurut pemerintah daerah, ukuran keberhasilan seorang pejabat tetap ditentukan oleh profesionalisme, integritas, serta kemampuannya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Ke depan, evaluasi terhadap seluruh pejabat disebut akan terus dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku sebagai bagian dari upaya membangun birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Fredy Legito
0 Komentar