Pelaksanaan P3-TGAI di Garut Disorot, Material Diduga Tak Sesuai Spesifikasi dan Penerapan K3 Dipertanyakan

GARUT – Pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Desa Samudera Jaya, Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut, Jawa Barat, menuai sorotan. Program yang bertujuan meningkatkan kualitas jaringan irigasi guna mendukung produktivitas pertanian tersebut diduga tidak dilaksanakan sesuai standar teknis, sehingga memunculkan kekhawatiran terhadap mutu konstruksi dan aspek keselamatan kerja.

Proyek yang dikerjakan oleh P3A Mitra Cai Tunas Harapan itu menjadi perhatian setelah ditemukan sejumlah dugaan ketidaksesuaian di lapangan.

Berdasarkan hasil pemantauan pada Rabu (15/7/2026), pekerjaan pondasi diduga tetap dilaksanakan meskipun lokasi masih dalam kondisi tergenang air. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi kualitas pondasi serta ketahanan konstruksi dalam jangka panjang apabila tidak dilakukan sesuai metode teknis yang dipersyaratkan.

Selain itu, material yang digunakan juga menjadi perhatian. Batu dan pasir diduga memanfaatkan material yang berada di sekitar lokasi pekerjaan. Pasir yang digunakan bahkan diduga berasal dari bekas galian saluran irigasi dan bercampur tanah. Apabila dugaan tersebut benar, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memengaruhi mutu adukan maupun kualitas bangunan secara keseluruhan.

Di lapangan juga terlihat dugaan minimnya pengawasan teknis selama pelaksanaan pekerjaan. Sejumlah tahapan pekerjaan diduga belum sepenuhnya mengacu pada spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan Program P3-TGAI, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas pembangunan yang dibiayai menggunakan anggaran negara.

Tidak hanya aspek teknis, penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) juga menjadi sorotan. Beberapa pekerja terlihat tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) secara lengkap, padahal pekerjaan konstruksi memiliki tingkat risiko kecelakaan yang cukup tinggi.

Padahal, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) menegaskan bahwa penerapan sistem K3 merupakan kewajiban dalam setiap kegiatan kerja yang memiliki potensi bahaya sebagai upaya mencegah kecelakaan kerja dan melindungi keselamatan para pekerja.

Rangkaian temuan tersebut memunculkan dugaan bahwa pelaksanaan proyek berpotensi belum memenuhi ketentuan yang berlaku, baik dari sisi mutu konstruksi maupun penerapan standar keselamatan kerja.

Ironisnya, Program P3-TGAI merupakan program pemerintah yang dirancang untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya para petani, melalui pembangunan jaringan irigasi yang berkualitas, efektif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, setiap tahapan pelaksanaan program seharusnya mengedepankan prinsip kualitas, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap spesifikasi teknis agar manfaat pembangunan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.

Masyarakat berharap instansi teknis terkait, aparat pengawas, maupun pihak berwenang segera melakukan pemeriksaan dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek tersebut. Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan teknis maupun peraturan perundang-undangan, masyarakat meminta agar dilakukan penanganan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa pelaksanaan pembangunan melalui pola swakelola masyarakat tetap memerlukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian yang berkesinambungan. Pengawasan yang efektif dinilai penting untuk memastikan setiap anggaran negara benar-benar menghasilkan infrastruktur yang berkualitas, aman, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, pengurus P3A Mitra Cai Tunas Harapan belum memberikan keterangan atau tanggapan resmi terkait sejumlah dugaan yang menjadi sorotan tersebut. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Thifal Nw/ Fredy Legito